BritaBrita.com,JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi. Menariknya, ia menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati bagi koruptor, karena khawatir adanya kesalahan dalam proses hukum yang bisa berujung pada vonis keliru.
“Saya tidak setuju hukuman mati untuk koruptor, karena takut salah memvonis. Kalau salah, tidak bisa dikoreksi lagi,” ujar Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis senior dan pakar dalam program Presiden Menjawab di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor belum lama ini.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan Prabowo dalam memberantas korupsi lebih menekankan pada efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang tegas namun adil, bukan sekadar hukuman ekstrem.
Prabowo menilai korupsi sebagai salah satu faktor utama yang melemahkan negara. Ia menegaskan bahwa jika korupsi tidak bisa dibendung, maka kemampuan negara menghadapi bencana, menjaga sumber daya, dan memperkuat ekonomi akan terganggu.
“Kalau institusi pemerintah lemah, kalau korupsi tidak bisa kita bendung, kita akan mengalami kelemahan dalam menghadapi situasi yang kita perlukan,” tegasnya.
Sejak awal kepemimpinannya, Prabowo melakukan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak produktif. Ia menghapus biaya seremonial berlebihan, seminar, hingga perayaan ulang tahun di kementerian.
“Tiap kementerian itu ada anggaran untuk hari ulang tahun dan itu tidak sedikit. Saya hilangkan. Tidak usah ada perayaan besar, cukup potong tumpeng di kantor,” ungkapnya.
Langkah ini berhasil menghemat hingga Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Dana efisiensi tersebut dialihkan untuk memperkuat mitigasi bencana dan kebutuhan rakyat.
Kebocoran Belanja Barang
Prabowo juga menyoroti kebocoran anggaran dalam belanja barang pemerintah. Menurut laporan LKPP, sekitar 40% belanja barang berpotensi bocor karena setiap kementerian dan daerah melakukan pembelian sendiri-sendiri tanpa konsolidasi.
“Kalau kita jadikan satu, diskonnya bisa besar. Menurut LKPP, kita bisa menghemat 40%. Itu berarti hampir Rp480 triliun bisa kita selamatkan,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berbentuk penggelapan anggaran, tetapi juga praktik ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Prabowo menilai budaya seremonial yang berlebihan menjadi pintu masuk pemborosan dan potensi korupsi. Ia menekankan perlunya reformasi mental agar bangsa lebih fokus pada efisiensi dan produktivitas.
“Kita senang hal-hal seremonial. Tapi saya pikir daripada keluar ratusan miliar untuk jadi tuan rumah pertandingan internasional, lebih baik kita gunakan untuk kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Sikap Prabowo yang menolak hukuman mati bagi koruptor menegaskan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Ia menekankan bahwa sistem hukum harus adil dan berbasis bukti, bukan sekadar memberikan hukuman ekstrem yang berisiko salah sasaran.Dengan demikian, strategi pemberantasan korupsi menurut Prabowo lebih menekankan pada pencegahan, efisiensi, dan reformasi sistem, bukan sekadar hukuman mati. (rom)
