NASIONALNEWS

Perkumpulan Lingkar Hijau Pertanyakan kredibilitas diplomasi iklim Indonesia

BritaBrita.com,PALEMBANG. Luas indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 mencapai 123.980,26 hektare, atau setara lebih dari 3,5 kali lipat luas Kota Palembang (sekitar 35 ribu hektare). Lebih mengkhawatirkan lagi, 73.932,99 hektare di antaranya membakar zona paling sensitif yakni kubah gambut yang luasannya melampaui luas Negara Singapura.

Temuan hasil analisis Perkumpulan Lingkar Hijau ini mempertanyakan kredibilitas diplomasi iklim Indonesia. Pasalnya, pada perundingan iklim global COP31 UNFCCC di Antalya, Turki, delegasi Indonesia yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi, Pembiayaan, dan Pengelolaan Taman Nasional tengah mempromosikan agenda “Indonesia Delivering Climate Solutions at Scale”, kemajuan FOLU Net Sink 2030, pasar karbon REDD+, serta skema pembiayaan inovatif untuk konservasi taman nasional.

“Sangat ironis ketika Hashim Djojohadikusumo berdiri di panggung COP31 Antalya sebagai Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Ketua Satgas Inovasi, Pembiayaan, dan Pengelolaan Taman Nasional untuk menjual skema pembiayaan konservasi, pasar karbon REDD+, dan target FOLU Net Sink 2030, sementara di Sumatera Selatan, kubah gambut seluas lebih dari Negara Singapura serta 22,77 ribu hektare Taman Nasional dan Suaka Margasatwa hangus terbakar hanya dalam tiga bulan,” tegas Hadi Jatmiko, Aktivis Perkumpulan Lingkar Hijau di Palembang, Kamis (19/11/2026).

Menurut Hadi, tingginya risiko kebakaran berulang di kubah gambut lindung dan kawasan hutan negara secara langsung menggerus integritas skema perdagangan karbon maupun klaim penurunan emisi yang ditawarkan Indonesia kepada komunitas internasional.

Hasil tumpang susun (overlay) spasial Perkumpulan Lingkar Hijau memperlihatkan empat temuan kritis yang membenturkan klaim keberhasilan Indonesia dalam narasi diplomasi global dengan kegagalan tata kelola di tingkat tapak:

77,97 Persen Kebakaran Menghantam Ekosistem Gambut: Dari total 123.980,26 hektare indikasi area terbakar di Sumatera Selatan, sebanyak 96.671,42 hektare (77,97 persen) berada di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)—setara lebih dari 2,7 kali luas Kota Palembang atau lebih dari 2,3 kali luas Pulau Batam. Sementara wilayah non-KHG (mineral) tercatat seluas 27.308,84 hektare (22,03 persen). Di dalam bentang KHG tersebut, 76,48 persen atau 73.932,99 hektare menghanguskan kubah gambut yang luasnya melebihi Negara Singapura, sedangkan non-kubah gambut tercatat seluas 22.738,43 hektare.

Lebih dari Separuh Gambut Terbakar Berada di Kawasan Hutan Negara: Pembedahan sebaran luas gambut pada lapisan fungsi kawasan mencatat total 96.656,34 hektare ekosistem gambut terindikasi terbakar. Sebanyak 52.806,27 hektare atau 54,63 persen justru berada di dalam kawasan hutan di bawah otoritas pemerintah pusat, sedangkan 43.850,07 hektare (45,37 persen) berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Rincian gambut terbakar di kawasan hutan meliputi Hutan Produksi (22.987,20 hektare), Suaka Margasatwa / SM (20.313,96 hektare), Hutan Produksi Konversi / HPK (7.197,30 hektare), Taman Nasional / TN (1.267,94 hektare), dan Hutan Lindung (1.039,87 hektare).

Baca Juga  Wako-Wawako Minta 2026 Jangan Lagi Kerja Normatif, Harus Berobah Lebih Kreatif

Kawasan Konservasi Terbakar Setara Hampir Dua Pertiga Luas Kota Palembang: Secara keseluruhan berdasarkan fungsi kawasan (gabungan gambut dan mineral), total area terbakar terbagi antara APL seluas 62.249,65 hektare (50,21 persen) dan kawasan hutan seluas 61.730,61 hektare (49,79 persen). Di dalam kawasan hutan, 36,89 persen kebakaran justru melalap kawasan konservasi seluas 22.773,40 hektare, yakni Suaka Margasatwa (SM) seluas 20.416,60 hektare (yang 99,50 persennya berada di lahan gambut) dan Taman Nasional (TN) seluas 2.356,80 hektare. Sisanya tersebar di Hutan Produksi Tetap (28.604,21 hektare), HPK (8.227,31 hektare), Hutan Lindung (1.240,23 hektare), dan Hutan Produksi Terbatas (885,46 hektare).

75,90 Persen Kebakaran Terkonsentrasi di OKI dan Banyuasin: Pada lapisan administrasi 16 kabupaten/kota (total tercatat 123.984,51 hektare), sebanyak 94.102,99 hektare atau 75,90 persen terpusat hanya di dua kabupaten: Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 61.276,86 hektare (49,42 persen) dan Kabupaten Banyuasin seluas 32.826,13 hektare (26,48 persen). Posisi berikutnya ditempati Musi Banyuasin (8.918,41 hektare), Muara Enim (6.715,53 hektare), Ogan Ilir (3.908,82 hektare), PALI (2.950,07 hektare), OKU Timur (2.609,06 hektare), Musi Rawas Utara (1.939,99 hektare), Musi Rawas (998,94 hektare), OKU (679,30 hektare), Palembang (562,72 hektare), OKU Selatan (251,86 hektare), Lahat (173,50 hektare), Empat Lawang (157,88 hektare), Pagar Alam (11,12 hektare), dan Prabumulih (4,32 hektare).

Hadi menegaskan bahwa persoalan karhutla di Sumatera Selatan tidak hanya menjadi tamparan bagi delegasi pusat di COP31, tetapi juga menguji langsung pelaksanaan fungsi konstitusional dan administratif Pemerintah Daerah (Gubernur Sumatera Selatan serta para Bupati/Wali Kota). Fakta bahwa 50,21 persen atau 62.249,65 hektare indikasi kebakaran berada di APL termasuk 43.850,07 hektare lahan gambut di luar kawasan hutan menunjukkan lemahnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan perizinan berbasis lahan di daerah.

“Pemerintah daerah tidak bisa berlindung di balik narasi bahwa karhutla adalah urusan pemerintah pusat atau sekadar bencana musiman. Lebih dari separuh area terbakar berada di APL yang tata ruang dan pengawasan aktivitas usahanya bersinggungan langsung dengan mandat Gubernur dan Bupati. Memasuki musim hujan November ini, pemerintah daerah juga memikul tanggung jawab langsung dalam fungsi penanggulangan bencana untuk mitigasi risiko banjir limpasan akibat rusaknya spons gambut di OKI, Banyuasin, hingga wilayah hilir,” ujar Hadi.

Baca Juga  Warga Inggris Diminta Stok Makanan dan Air, Bersiap Perang dalam 1.000 Hari

Menurutnya, curah hujan tinggi pada November–Desember merupakan satu-satunya jendela waktu hidrologis untuk membasahi kembali (rewetting) 73.932,99 hektare kubah gambut yang terbakar. Tanpa penyekatan dan penimbunan kanal segera, air hujan akan langsung terbuang ke sungai, kubah gambut mengalami pengeringan permanen (irreversible drying), dan Sumatera Selatan dipastikan kembali menjadi sumber emisi karbon pada kemarau 2027.

Merespons temuan tersebut, Perkumpulan Lingkar Hijau mendesak empat langkah korektif yang terukur:

Rombak keseluruhan pendekatan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan : Terbakarnya 2.356,80 hektare Taman Nasional, 20.416,60 hektare Suaka Margasatwa, serta 52.806,27 hektare gambut di kawasan hutan adalah bentuk kegagalan Pemerintah, Kementerian Kehutanan, Satgas Inovasi, Pembiayaan, dan Pengelolaan Taman Nasional yang masih menggunakan pendekatan sentralistik dan dikuasai negara, menempatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal hanya sebagai objek bukan sebagai pemegang hak dan pelaku utama penjaga ekosistem. serta sangat reaktif, sibuk melakukan pemadaman saat asap kebakaran telah muncul, mempromosikan skema pembiayaan karbon dan konservasi di forum internasional, namun lemah dalam pencegahan struktural dan pemulihan ekosistem secara permanen

Jalankan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Tata Ruang Pemda atas 62,24 Ribu Hektare APL: Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati OKI, Banyuasin, dan kabupaten terdampak wajib menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan kepatuhan pemegang izin usaha berbasis lahan di APL, serta penegakan hukum tata ruang daerah guna mencegah pembukaan lahan maupun alih fungsi ruang di atas 62.249,65 hektare APL bekas terbakar.

Operasi Darurat Rewetting Musim Hujan pada Kubah Gambut Seluas Singapura: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib memanfaatkan puncak curah hujan November–Desember 2026 untuk membangun dan memulihkan sekat kanal serta menimbun saluran drainase pada 73.932,99 hektare kubah gambut terbakar sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016.

Mitigasi Banjir Pasca-Kebakaran dan Transparansi Verifikasi Lapangan: Dengan berakhirnya operasi pemadaman api di musim hujan, pemerintah pusat dan daerah wajib memperkuat kesiapsiagaan banjir limpasan di daerah aliran sungai hilir gambut serta membuka hasil verifikasi lapangan atas seluruh koordinat area terbakar kepada publik.(rel)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button