Rawa Konservasi Ditimbun, Komisi III DPRD Palembang Soroti Ancaman Banjir di Taman Kenten
Britabrita.com, PALEMBANG – Dugaan penimbunan kawasan rawa konservasi di Jalan Sebatok, Taman Kenten, Palembang, menjadi perhatian serius DPRD Kota Palembang. Aktivitas penimbunan yang dilakukan pihak developer tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi alami rawa sebagai kawasan resapan dan penampung air, sehingga meningkatkan risiko banjir bagi masyarakat sekitar.
Persoalan ini terungkap setelah Komisi III DPRD Kota Palembang turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti keluhan warga. Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Palembang, Rubi Indiarta, bersama sejumlah perwakilan dinas terkait.
Dari hasil peninjauan lapangan, Rubi membenarkan bahwa lokasi yang telah ditimbun tersebut masuk dalam kawasan rawa konservasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keberadaan rawa memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan tata air, khususnya di kawasan perkotaan yang rentan terhadap genangan dan banjir.
“Ya, tadi kami sudah melakukan sidak. Ternyata mereka (developer) sudah melakukan penimbunan, sementara wilayah tersebut masuk kawasan rawa konservasi. Dampaknya, masyarakat di sekitar lokasi terkena banjir,” ungkap Rubi, Selasa (10/11/2026).
Merespons temuan tersebut, Komisi III bersama instansi terkait langsung melakukan penertiban dan menghentikan seluruh aktivitas di lokasi. Penghentian dilakukan sampai persoalan legalitas lahan dan perizinan penimbunan mendapatkan kejelasan.
Tidak berhenti pada penertiban lapangan, Komisi III juga akan memanggil pihak developer untuk menjalani rapat dengar pendapat (RDP). Pihak pengembang diminta menunjukkan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan serta seluruh perizinan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penimbunan.
Rubi menegaskan, apabila developer tidak mampu membuktikan legalitas dan kelengkapan izin, pihaknya akan meminta Satpol PP mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk penyegelan lokasi.
Bahkan, jika terbukti tidak memiliki izin, developer diminta mengembalikan fungsi lahan sebagaimana kondisi semula.
“Kalau sampai tidak ada izinnya, mereka harus mengembalikan seperti semula fungsi lahan tersebut,” tegasnya.
DPRD Palembang menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan pembangunan semata. Sebab, hilangnya fungsi rawa konservasi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas dan pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung risikonya.
(Taufiq)
