Sekolah Rakyat Kapasitas 2.550 Siswa Segera Dibangun Diatas Lahan 6,9 Hektare

PALEMBANG – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kota Palembang memasuki tahap persiapan setelah penandatanganan bersama penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) milik Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, Rabu (14/10/2026).
Sekolah Rakyat itu akan dibangun di atas lahan seluas 6,9 hektare yang merupakan aset TNI Angkatan Udara (AU). Pembangunan ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk masyarakat miskin ekstrem, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pemanfaatan lahan tersebut menjadi langkah awal untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di Ibu Kota Sumatera Selatan. “Alhamdulillah, kita bisa pinjam pakai aset lahan Danlanud. Insyaallah, bisa menampung siswa sebanyak 2.550 orang,” kata Ratu Dewa.
Ia berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada November 2026 sehingga sekolah tersebut dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027.
Berdasarkan perencanaan, gedung sekolah akan dibangun setinggi empat lantai dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan, termasuk asrama. Keberadaan asrama diharapkan dapat mendukung proses belajar sekaligus pembinaan siswa. Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah, khususnya kelompok desil 1 dan 2, serta anak jalanan dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang layak. Pembangunan fasilitas pendidikan ini juga diharapkan membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta meningkatkan peluang mereka dalam meraih masa depan.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI, Yadi Muchtar menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang merupakan usulan Pemerintah Kota Palembang yang mendapat respons dari pemerintah pusat.
Menurut Yadi, pembangunan dapat segera dilaksanakan setelah status lahan dinyatakan clear and clean atau tidak bermasalah serta seluruh persyaratan administrasi diselesaikan. “Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), proses tender pembangunan ditargetkan sudah dimulai pada 16 Oktober 2026. Ini bagian dari tahapan persiapan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” jelas Yadi. (mnn)



