Simpang Lima DPRD Sumsel: Titik yang Membingungkan dan Perlu Evaluasi
Simpang Lima DPRD Sumsel: Titik yang Membingungkan dan Perlu Evaluasi
Ditulis: Albar Sentosa Subari – Pengamat Hukum dan Sosial
Bagi warga kota Palembang yang sering melintas di kawasan persimpangan jalan samping gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menuju kantor TVRI Sumatera Selatan, tentu sudah tidak asing lagi dengan kawasan yang dikenal sebagai Simpang Lima DPRD Sumsel.
Persimpangan ini menjadi titik pertemuan berbagai arah penting di kota, mulai dari Jalan Kapten A. Rivai, Jalan Radial, kawasan Bank Mandiri, Jalan POM IX, hingga jalur menuju Jalan Angkatan 45. Namun di balik fungsinya yang vital, kawasan tersebut justru sering menghadirkan kebingungan sekaligus kekhawatiran bagi para pengguna jalan.
Kondisi jalan yang relatif sempit dengan arus kendaraan roda dua dan roda empat yang padat, membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Terlebih lagi, pembatas jalan dan tanda arah lalu lintas di lokasi itu dinilai kurang jelas. Bahkan pemisahan jalur yang ada terkesan seperti masih bersifat sementara atau sekadar uji coba, padahal kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa evaluasi yang terlihat nyata.
Bagi pengendara yang tidak terbiasa melewati kawasan itu, kemungkinan salah arah sangat besar. Tidak sedikit pengemudi yang mendadak berhenti atau berpindah jalur secara tiba-tiba karena kebingungan menentukan arah tujuan. Situasi seperti ini tentu dapat memicu kemacetan bahkan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Secara pribadi, saya sendiri jika melintas di kawasan tersebut sering menggunakan gedung-gedung tinggi sebagai penanda arah. Misalnya, jika ingin menuju Jalan Radial, maka patokan yang terlihat dari kejauhan adalah gedung Transmart. Sedangkan untuk menuju Jalan Kapten A. Rivai, saya biasanya menjadikan gedung Bank Mandiri sebagai acuan arah. Sebab jika hanya mengandalkan marka dan petunjuk lalu lintas yang ada sekarang, pengemudi kerap mengalami kendala.
Persoalan lainnya adalah durasi lampu lalu lintas yang terasa sangat cepat berganti. Dalam kondisi volume kendaraan yang padat, waktu yang singkat itu membuat antrean kendaraan sulit terurai secara optimal. Apalagi pergerakan kendaraan dari berbagai arah berlangsung hampir bersamaan menuju jalur yang berbeda-beda.
Akibatnya, penumpukan kendaraan kerap tidak terhindarkan, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Sedikit keterlambatan gerak saja dapat memicu antrean panjang yang meluas ke ruas jalan lainnya.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian penting bagi pihak terkait, khususnya instansi yang menangani lalu lintas dan transportasi perkotaan. Sebab kawasan Simpang Lima DPRD Sumsel bukan hanya dilalui masyarakat lokal, tetapi juga tamu dari luar daerah hingga wisatawan domestik maupun mancanegara.
Bayangkan jika warga Palembang yang sudah terbiasa saja masih merasa kesulitan melintas di sana, bagaimana dengan pendatang yang baru pertama kali datang ke kota ini. Tentu pengalaman tersebut dapat meninggalkan kesan tersendiri terhadap wajah dan tata kelola Kota Palembang.
Karena itu, sudah sepatutnya dilakukan kajian ulang terhadap pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut. Evaluasi bisa meliputi penambahan rambu petunjuk arah yang lebih jelas, perbaikan desain pemisah jalur, pengaturan ulang durasi lampu merah, hingga kemungkinan pelebaran atau rekayasa arus lalu lintas yang lebih efektif.
Kota besar yang terus berkembang memerlukan sistem transportasi dan lalu lintas yang nyaman, aman, dan mudah dipahami semua pengguna jalan. Jangan sampai persimpangan strategis justru menjadi titik kebingungan yang mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.
Mudah-mudahan ke depan, Simpang Lima DPRD Sumsel dapat ditata lebih baik sehingga benar-benar mencerminkan wajah Kota Palembang yang tertib, modern, dan ramah bagi semua pengguna jalan.
