Terdampak Pembangunan Infrastruktur Anak Sungai Menciut Tersisa 114
PALEMBANG – Kemajuan zaman dan pembangunan infrastruktur berdampak pada menyusutnya jumlah anak sungai di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari sebelumnya lebih dari 700-an anak sungai, kini hanya tersisa 114 yang perlu dijaga kelestariannya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga keberadaan anak sungai yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pengendalian genangan air hingga menjadi bagian dari sejarah dan identitas kota.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan hal itu dalam seminar bertema Lestarikan 114 Sungai di Kota Palembang yang berlangsung di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Rabu (14/10/2026). “Ternyata dari 700 sekian anak sungai yang ada, tersisa 114. Maka ini harus kita rawat,” ujar Ratu Dewa.
Menurutnya, pelestarian anak sungai tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan genangan air yang masih terjadi di sejumlah titik di Kota Palembang. “Kalau kita merawat sungai, insyaallah bisa kita minimalisir genangan-genangan air yang masih ada di titik-titik di Kota Palembang,” katanya.
Pemkot Palembang menggandeng Komunitas Wartawan Lingkungan Hidup Indonesia (KAWALI) dan sejarawan sekaligus anggota Tim Ahli Cagar Budaya, Kemas A.R. Panji, dalam upaya memperkuat pelestarian anak sungai.
Ratu Dewa menjelaskan, sungai memiliki peran vital sebagai jalur transportasi sekaligus menyimpan nilai sejarah dan budaya yang besar. Keberadaan sungai juga menjadi bagian dari identitas Palembang yang dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia dan pernah dijuluki Venesia dari Timur.
Melalui seminar tersebut, Pemkot Palembang berharap memperoleh masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, sejarawan, seniman hingga insan pers, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelestarian sungai. “Untuk itu, seminar ini kita ingin mendapatkan pengayaan, masukan dari semua stakeholder yang ada di Palembang. Baik akademisi, sejarawan, seniman, teman-teman pers, silakan memberikan masukan sebanyak-banyaknya sehingga kami bisa mengambil sebuah kebijakan,” jelasnya.
Penyusutan anak sungai di Palembang dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya perubahan kondisi daratan, kekeringan, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Palembang menyiapkan langkah konkret melalui revitalisasi anak sungai yang masih ada, sekaligus mengupayakan pemulihan fungsi sungai sebagai bagian dari sistem pengendalian air perkotaan.
Dalam waktu dekat, pemerintah kota juga akan menjalankan program revitalisasi dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program tersebut mencakup pembangunan tanggul dan pompa air untuk membantu mengurangi genangan, terutama di Kecamatan Kalidoni dan Sukarami, termasuk kawasan Simpang Polda.
Ratu Dewa mengatakan, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan persoalan genangan air yang kerap terjadi di sejumlah kawasan. “Kemarin sudah ada bantuan dari Kementerian PU, insyaallah ini sudah berjalan. Kalau ini benar-benar terwujud, maka kita meminimalisir genangan air yang ada,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Palembang juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk penanganan sungai, khususnya melalui upaya pelebaran dan pengerukan guna meningkatkan kapasitas aliran air.
Menurut Ratu Dewa, pengerjaan di kawasan Simpang Polda telah mulai berjalan dan kontraknya sudah berlangsung. Upaya revitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu mengurangi genangan, tetapi juga mendorong pengembalian fungsi anak sungai yang masih tersisa.
Dengan jumlah yang kini tinggal 114 dari lebih dari 700 anak sungai, pelestarian membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Langkah tersebut menjadi penting agar anak sungai Palembang tidak terus menyusut akibat tekanan pembangunan dan perubahan lingkungan, sekaligus mempertahankan warisan sejarah yang melekat pada identitas kota. (mnn)
