Tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM, Kemendagri : Kewenangan Kepala Daerah
PALEMBANG – Polemik tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri (IGM) mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ahmad Fatoni usai kunjungan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, wajib pajak, baik perseorangan maupun kelembagaan, memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan, atau keringanan pajak kepada kepala daerah.
Meski demikian, kewenangan memberikan pengurangan, penghapusan, maupun keringanan pajak daerah berada di tangan kepala daerah. “Apabila ada wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan, pengurangan, atau keringanan pajak, termasuk dalam bentuk diskon, permohonan tersebut dapat diajukan kepada kepala daerah. Selanjutnya, kepala daerah akan menganalisis dan mempertimbangkan pengajuan tersebut sebelum mengambil kebijakan terkait pemberiannya,” kata Fatoni.
Ia menjelaskan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menilai setiap permohonan yang masuk dengan mempertimbangkan kondisi dan alasan yang disampaikan wajib pajak.
Karena itu, pihak yang merasa keberatan terhadap kewajiban pajak, baik individu maupun lembaga, dapat menempuh mekanisme pengajuan keberatan kepada kepala daerah sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Terkait alasan Yayasan Pendidikan IGM yang mengajukan keringanan dengan pertimbangan sebagai lembaga pendidikan, Fatoni menilai hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam.
Menurutnya, status sebagai lembaga pendidikan tidak serta-merta membuat suatu yayasan terbebas dari kewajiban membayar pajak. Terlebih, berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak lembaga pendidikan lain di Kota Palembang yang selama ini tetap membayar pajak. “Artinya, tidak semua lembaga pendidikan otomatis mendapatkan pembebasan pajak. Jika suatu lembaga mengklaim sebagai organisasi nirlaba, status tersebut harus dapat dibuktikan, salah satunya melalui kondisi dan transparansi keuangannya,” jelasnya.
Fatoni mengatakan, perlu ada penelusuran untuk memastikan apakah lembaga tersebut benar-benar tidak berorientasi pada keuntungan atau justru menjalankan kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
Ia mencontohkan yayasan yatim piatu maupun lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan secara gratis dan tidak berorientasi pada keuntungan. Kondisi seperti itu, menurutnya, dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. “Karena itu, persoalan tersebut harus didalami lebih jauh, terutama untuk memastikan apakah lembaga yang bersangkutan benar-benar beroperasi tanpa mengambil keuntungan,” katanya.
Lebih lanjut, Fatoni menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan wajib pajak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, perlu ada ruang dialog agar kedua belah pihak dapat membahas keberatan, komitmen, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada prinsipnya, ia menegaskan, setiap kebijakan terkait pajak daerah, termasuk pemberian pengurangan, penghapusan, maupun keringanan PBB-P2, harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mnn)
