Eko Patrio dan Uya Kuya Dinonaktifkan PAN, Publik Bertanya: Siapa Lagi Menyusul?
BritaBrita.com, Jakarta, 31 Agustus 2025 – Gelombang penonaktifan anggota DPR RI terus bergulir. Setelah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, kini giliran Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo) dan Uya Kuya (Surya Utama) yang dinonaktifkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Pengumuman resmi disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8/2025). Ia menegaskan keputusan berlaku efektif mulai 1 September 2025.
“Penonaktifan ini adalah bagian dari tanggung jawab partai untuk menjaga marwah dan kepercayaan rakyat. Ada sikap dan pernyataan kader yang dianggap melukai perasaan publik, sehingga PAN mengambil langkah tegas,” kata Viva Yoga.
Tetap Anggota DPR, Masih Terima Gaji
Meski dinonaktifkan, baik Eko maupun Uya masih berstatus anggota DPR RI secara hukum. Artinya, keduanya tetap menerima gaji dan tunjangan bulanan hingga ada keputusan resmi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atau proses politik lebih lanjut.
Kondisi ini menimbulkan perdebatan baru di masyarakat. Banyak pihak menilai langkah partai belum cukup untuk meredakan kemarahan publik, mengingat status formal mereka masih melekat sebagai wakil rakyat.
Daftar Nama yang Terseret
Dengan keputusan ini, maka sudah empat anggota DPR dari kalangan artis dan figur publik yang kehilangan keaktifan politik dalam sepekan terakhir:
* Ahmad Sahroni (NasDem)
* Nafa Urbach (NasDem)
* Eko Patrio (PAN)
* Uya Kuya (PAN)
Gelombang kritik terhadap mereka berawal dari berbagai komentar dan aksi yang dianggap tidak sensitif di tengah protes rakyat mengenai kenaikan tunjangan DPR. Bahkan, beberapa rumah pribadi mereka sempat menjadi sasaran amarah massa.
Siapa Lagi Menyusul?
Pertanyaan besar kini mengemuka: siapa lagi yang akan menyusul? Beberapa nama anggota DPR dari kalangan selebritas maupun politikus populer disebut-sebut dalam sorotan publik. Namun, hingga kini belum ada kepastian.
Sementara itu, wacana pencopotan pejabat negara di luar parlemen juga berhembus kencang. Salah satu nama yang ramai dibicarakan publik adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, menurut sejumlah pengamat, skenario pencopotan Sri Mulyani oleh Presiden dinilai kecil kemungkinannya Alasannya, Sri Mulyani masih menjadi figur kunci dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia, terutama di tengah situasi krisis politik dan ekonomi saat ini.
“Kalau bicara Sri Mulyani, itu ranah Presiden. Sangat tidak mungkin Presiden mengambil langkah ekstrem mencopot Menkeu di saat seperti ini, karena bisa mengguncang kepercayaan pasar dan investor,” ujar analis politik dari UGM, Rahmat Hidayat.
Situasi Politik Memanas
Rangkaian penonaktifan anggota DPR ini menunjukkan tingginya tekanan publik terhadap wakil rakyat. Demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota memperlihatkan ketidakpuasan mendalam, bukan hanya kepada individu tertentu, tetapi juga terhadap lembaga DPR sebagai simbol kekuasaan politik.
Pengamat menilai, partai-partai politik sedang berusaha memotong gelombang amarah dengan mengorbankan beberapa nama populer.
Namun, langkah ini bisa jadi hanya solusi sementara bila tidak diikuti perbaikan sistemik, terutama soal transparansi, etika politik, dan kesejahteraan rakyat.
Editir: Bangun Lubis
