Kedewasaan Berpolitik Cerminan Hidup Berbangsa dan Bernegara
*Oleh: Albar Sentosa Subari
Peringatan hari pahlawan tahun ini agar sedikit berbeda dengan tahun tahun sebelumnya.
Kenapa tidak: setelah Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto mengumumkan sepuluh orang pahlawan nasional, termasuk salah satu nya adalah bapak Soeharto diterapkan menjadi seorang pahlawan nasional.
Sosok pak Harto, menimbulkan pro dan kontra.
Secara juridis konstitusional beliau telah disepakati oleh semua fraksi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kecuali dari fraksi PDI-P.
Termasuk ketua ibu Megawati juga ikut mengomentari.
Dan menurut Kementerian Sosial serta Kementerian Kebudayaan serta ditambahi oleh Prof. Dr. Machfud MD, SH, mengatakan bahwa penetapan bapak Soeharto menjadi seorang pahlawan nasional telah memenuhi semua persyaratan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai warga negara yang taat hukum, kita harus menerima keputusan apapun yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama badan legislatif.
Masalah pandangan yang berbeda , yang melihat dari sisi masing masing individu itu sah sah saja, tapi bukan untuk dipertontonkan kepada publik.
Setiap presiden, sebagai manusia tentu tidak terlepas dari khilaf dan kesalahannya, karena masing masing mereka hidup di masa serta kondisi yang berbeda, tentu berbeda pula penanganan nya. Yang penting waktu itu pasti yang menjadi latar belakang nya adalah menjaga keutuhan NKRI.
Masa kepemimpinannya pak Harto, masyarakat Indonesia merasakan arti dari sebuah pembangunan, yang sudah kita ketahui bersama untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Contoh saja secara pribadi saya selama mengikuti perkuliahan dari tahun 1974-1980, mendapatkan beasiswa SUPERSEMAR, dari Yayasan Supersemar yang didirikan oleh pak Harto. Saya ingat tahun 1974 besar beasiswa sebesar Rp. 12.500, dan tidak begitu lama naik menjadi Rp 25.000,- ( surat penetapan sebagai penerima beasiswa ditandatangani oleh bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto.).
Tahun 1985 juga mendapatkan bantuan penerima biaya penelitian untuk menyusun thesis S2 di Universitas Gajah Mada.
Rasanya kalau saya tidak mendapatkan beasiswa mungkin belum tentu berhasil mengikuti pendidikan S1 dan S2.
Belum lagi program posyandu, setiap Minggu balita mendapat menu bergizi, vitamin dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Itu dari sisi kemanusiaan, belum lagi dari sisi politik, pertahanan dan keamanan negara yang tercinta ini.
Jadi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum legowo saja. Jangan seperti video yang beredar sampai viral terjadi saling memberikan komentar yang seharusnya kita hentikan. Kembali kepada tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur serta makmur dalam berkeadilan.
* Dewan Pakar Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan.
