Negeri Abu Nawas: Ketika Logika Negara Menjadi Bahan Tertawaan

Negeri Abu Nawas: Ketika Logika Negara Menjadi Bahan Tertawaan
Oleh: Bangun Lubis – Wartawan Muslim
Ada kalanya rakyat Indonesia tidak tahu lagi harus marah atau tertawa. Berbagai pernyataan pejabat negara yang terdengar ke ruang publik justru kerap lebih pantas masuk ke dalam kisah Abu Nawas—bukan sebagai kecerdikan yang membela keadilan, melainkan sebagai kelucuan yang menyingkap kegagapan logika kekuasaan.
Di tengah persoalan bangsa yang kian kompleks—kedaulatan wilayah, kerusakan lingkungan, bencana alam, kemiskinan, dan ketimpangan sosial—yang sering muncul justru istilah-istilah ganjil dan penjelasan berputar-putar. Kata-kata berhamburan, tetapi makna menguap. Yang tersisa hanyalah kesan klise, seolah negeri ini sedang memainkan drama, bukan mengelola masalah nyata.
Salah satu contoh yang sulit dilupakan adalah soal kapal-kapal nelayan China yang berulang kali tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Seorang pejabat tinggi negeri menyampaikan pernyataan yang membuat publik terdiam, lalu tertawa pahit: nelayan China disebut hanya menangkap “ikan mereka sendiri” yang kebetulan berenang melewati batas perairan China dan masuk ke wilayah Indonesia. Logika ini sungguh menakjubkan. Sejak kapan ikan memiliki kewarganegaraan? Apakah di dasar laut kini berdiri kantor imigrasi lengkap dengan paspor dan visa bagi ikan?
Pernyataan tersebut bukan hanya lucu, tetapi merendahkan akal sehat publik. Bahasa kekuasaan dipakai bukan untuk menjelaskan fakta, melainkan untuk mengaburkan persoalan. Kedaulatan seolah bisa disulap menjadi urusan persepsi, cukup dengan merangkai kalimat yang terdengar “aman”.
Kelucuan serupa kembali terulang ketika bencana melanda Sumatra. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut memenuhi sungai dan pesisir disebut sebagai “kayu liar” yang tergerus banjir. Padahal masyarakat awam pun dapat melihat dengan jelas: kayu-kayu itu dipotong rapi, ukurannya seragam, memiliki nomor seri, bahkan cap merek perusahaan. Sulit diterima akal jika semua itu dianggap sebagai kayu yang tumbuh sendiri lalu hanyut tanpa sebab.
Di titik inilah kisah Abu Nawas terasa hadir kembali. Dalam cerita klasik, Abu Nawas menggunakan kecerdasannya untuk mengkritik kekuasaan yang zalim. Namun di Indonesia hari ini, justru sebagian pejabat tampak mempraktikkan logika terbalik ala Abu Nawas—bukan untuk membela rakyat, melainkan untuk melindungi kepentingan dan menghindari tanggung jawab.
Fenomena ini bukan kasus tunggal. Data kemiskinan kerap diklaim menurun, sementara rakyat merasakan hidup semakin berat. Harga kebutuhan pokok disebut terkendali, ketika dapur rakyat justru makin sepi. Kerusakan lingkungan dinyatakan sebagai bencana alam semata, padahal jejak pembiaran dan keserakahan terlihat terang-benderang. Semua disampaikan dengan bahasa yang rapi, tetapi terasa kosong.
Yang paling berbahaya dari semua ini bukanlah kelucuannya, melainkan dampaknya. Ketika pernyataan pejabat terus menjauh dari kenyataan, kepercayaan publik terkikis perlahan. Negara kehilangan wibawa bukan karena kekurangan slogan, melainkan karena kekurangan kejujuran dan keberanian moral.
Rakyat pun berada pada posisi serba salah. Marah terasa melelahkan, protes sering diabaikan. Maka tertawalah yang tersisa—tawa pahit, tawa sinis, tawa orang-orang yang merasa kecerdasannya diremehkan oleh narasi kekuasaan.
Padahal Allah SWT telah memberi peringatan yang sangat jelas:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”(QS. Al-Ahzab: 70)
Ayat ini adalah pengingat keras bagi siapa pun yang memegang amanah. Sebab ketika kata-kata tidak lagi berpihak pada kebenaran, maka kelucuan yang dipertontonkan penguasa sejatinya adalah tanda rapuhnya keadaban dalam bernegara.



