Dunia Pendidikan Selalu Dirundung Pilu

Dunia Pendidikan Selalu Dirundung Pilu

Oleh: Albar Santosa Subari –  Ketua Lembaga Adat Melayu Peduli Marga Batang Hari Sembilan.

Dunia pendidikan kita seolah tak pernah lepas dari pilu. Dari satu masalah berpindah ke masalah lain, berputar-putar dalam lingkaran yang sama, seakan tak kunjung menemukan jalan keluar yang bermartabat. Persoalan pendidikan dan pengajaran terus bertubi-tubi menghantam, silih berganti hadir di ruang publik—sebagian menjadi viral di media sosial, sebagian lagi tenggelam tanpa pernah mendapat perhatian yang layak.

Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh kabar memilukan dari Nusa Tenggara Timur. Seorang anak Sekolah Dasar memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang bahkan sulit dinalar oleh orang dewasa yang sehat pikiran. Penyebabnya sungguh memilukan: permintaan sederhana untuk membeli buku dan pena tak mampu dipenuhi orang tuanya yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Jalan pintas yang diambil anak tersebut menjadi potret getir kehidupan sebagian warga negara Indonesia yang masih hidup dalam kekurangan.

Peristiwa ini seharusnya menggugah kesadaran kolektif kita. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: siapa yang salah, dan di mana letak kesalahan itu, hingga dunia pendidikan—yang seharusnya menjadi ruang harapan—justru melahirkan tragedi demi tragedi?

Masalah pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan negara. Di satu sisi, kita menyaksikan guru-guru yang mendapat perlakuan tidak pantas, baik dari peserta didik maupun orang tua atau wali murid. Wibawa profesi pendidik kian tergerus. Guru yang dahulu diagungkan sebagai *pahlawan tanpa tanda jasa*, kini kerap berada dalam posisi serba salah. Menegur dianggap melanggar, mendidik dicurigai, diam pun disalahkan.

Ironisnya, hampir semua orang sukses hari ini lahir dari sentuhan tangan para pendidik. Namun, penghormatan terhadap profesi guru justru makin memudar. Kondisi ini berpotensi melahirkan sikap apatis di kalangan guru—takut bertindak, takut salah, dan akhirnya takut mendidik secara utuh.

Belum lagi persoalan klasik guru honorer. Bertahun-tahun mengabdi, hidup dalam ketidakpastian, namun belum juga mendapat prioritas untuk diangkat sebagai pegawai tetap. Di sisi lain, muncul kebijakan-kebijakan baru yang kerap memberi perlakuan berbeda atas nama program atau kepentingan tertentu. Pertanyaannya: di mana keadilan?

Padahal, konstitusi telah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari APBN maupun APBD. Dana BOS dan berbagai skema pendanaan lainnya digelontorkan setiap tahun. Namun, kabar yang beredar belakangan menyebutkan bahwa sebagian anggaran pendidikan dialihkan ke program lain. Jika benar demikian, ini patut dipertanyakan secara serius.

Kembali pada tragedi anak Sekolah Dasar yang bunuh diri, peristiwa ini adalah tamparan keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana mungkin di negeri yang telah merdeka lebih dari delapan puluh tahun, masih ada anak yang tak mampu membeli buku dan pena hingga kehilangan harapan hidup?

Belum lagi tantangan berat yang dihadapi para pendidik di daerah terpencil. Mereka berjalan kaki puluhan kilometer, menyeberangi sungai tanpa jembatan, mendaki gunung dan menuruni lembah, dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Semua itu dijalani demi satu tujuan: agar anak-anak bangsa tetap bisa belajar.

Seandainya Ki Hadjar Dewantara masih hidup dan menyaksikan kondisi ini, niscaya beliau akan bersedih. Setelah puluhan tahun kemerdekaan, masih ada anak-anak yang buta huruf, tak bisa sekolah, dan terpaksa membantu orang tuanya mencari makan. Padahal tujuan kemerdekaan bangsa ini jelas: mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Sudah saatnya dunia pendidikan tidak lagi sekadar menjadi jargon dan angka statistik. Ia harus menjadi prioritas nyata, dengan kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan masa depan anak-anak bangsa. Jika tidak, pilu akan terus menjadi wajah pendidikan kita.