BritaBrita.com,Bogor –Presiden RI, Prabowo Subianto meminta agar sistem desentralisasi pusat dan daerah dapat dievaluasi. Pasalnya, ia melihat bahwa sistem desentralisasi yang telah berjalan selama lebih dari 25 tahun kurang efektif karena banyak daerah tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya.
“Masalah transfer ke daerah yang kita kurangi dalam rangka efisiensi. Kenyataannya, banyak pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan, bahkan dipotong di tengah jalan,” ujar Prabowo dalam program Presiden Menjawab di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor belum lama ini.
Ucapan Prabowo ini setelah Akbar Faisal, Wartawan Senior yang juga Direktur Eksekutif Negara Institute bertemu dengan Prabowo. Dalam diskusi itu, Akbar menyampaikan bahwa 18 gubernur telah mendatangi pemerintah pusat untuk memprotes kebijakan pemotongan transfer ke daerah sebesar 29,3%, dari Rp900 miliar menjadi Rp600 miliar. Para kepala daerah menilai kebijakan ini mengganggu pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Uang yang beredar di pemerintah pusat itu 80%, tapi kami diminta melakukan banyak hal di daerah. Ketika dipotong, bagaimana kami harus bersikap?” ujar Akbar.
Selain gubernur, asosiasi bupati dan wali kota (APKASI) juga menyuarakan keberatan serupa. Mereka menilai bahwa pemotongan anggaran membuat daerah kesulitan menjalankan tanggung jawab yang telah didesentralisasi, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mencontohkan banyak sekolah yang rusak dan jalan kabupaten yang tidak diperbaiki, padahal dana sudah ditransfer dari pusat.
“Banyak sekolah runtuh, jalan kabupaten tidak diperbaiki. Padahal itu tanggung jawab daerah. Akhirnya pemerintah pusat terpaksa turun tangan lewat inpres,” tambahnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran di tingkat pusat dan daerah mencapai sekitar 30% dari total APBN dan APBD. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk memenangkan pemilihan.
“Untuk jadi bupati kadang butuh 50 miliar, gubernur bisa 200 miliar. Gimana dia mau kembalikan kalau tidak ngemplang APBD?” ujar Prabowo.
Ia menilai bahwa sistem politik yang mahal mendorong praktik korupsi di daerah. Karena itu, Prabowo mengusulkan agar partai politik yang lolos ambang batas (threshold) mendapat bantuan dari APBN untuk mengurangi ketergantungan pada dana tidak resmi.
Isu Separatisme
Dalam diskusi, jurnalis juga menyinggung munculnya isu separatisme dan tuntutan federalisme di beberapa daerah akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran pusat. Disebutkan bahwa di Maluku Utara dan Aceh, muncul suara-suara yang menilai pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian dana dan hasil sumber daya alam.
Menanggapi hal ini, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana besar ke daerah, termasuk melalui program dana desa.
“Hitung saja, satu desa kita kirim Rp7 miliar per tahun. Di Maluku Utara berapa desa? Di NTT berapa desa? Kadang-kadang itu lebih besar dari PAD mereka,” jelasnya.
Ia menolak anggapan bahwa pemerintah pusat tidak adil, dan menilai bahwa sebagian dana daerah justru tidak digunakan dengan baik.
“Kadang uang oleh pemda itu tidak digunakan, ditaruh di bank, atau ada konflik antara bupati dan DPRD. Uang sudah ditransfer tapi tidak dipakai,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen membantu daerah, terutama dalam menghadapi bencana dan pembangunan infrastruktur. Ia menyebut bahwa untuk wilayah Sumatera saja, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp80 triliun per tahun, belum termasuk pengerahan pasukan dan helikopter untuk penanganan darurat.
“Untuk Sumatera saja, lebih dari Rp80 triliun satu tahun. Pengungsi sudah keluar dari tenda 100%, sekolah dan puskesmas direnovasi 100%, pasar rakyat beroperasi. Ini prestasi kita,” ungkapnya.
Dana tersebut, menurut Prabowo, berasal dari hasil efisiensi dan penghematan anggaran di tingkat pusat.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pendidikan politik dan peningkatan kapasitas kepala daerah agar mampu mengelola anggaran dengan baik. Ia mengusulkan agar setiap kepala daerah yang terpilih mengikuti kursus prajabatan sebelum dilantik.
“Saya pikir nanti kita tawarkan sistem, mereka yang terpilih jadi bupati atau gubernur harus masuk kursus orientasi tiga bulan sebelum dilantik. Supaya dia bisa baca laporan keuangan dan tahu cara pengambilan keputusan,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Prabowo, akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mencegah penyalahgunaan anggaran. (som)
