BritaBrita.com-Sektor properti dikenal sebagai salah satu sektor dengan transaksi yang sangat besar. Namun, di balik perputaran dana yang fantastis, sejumlah perusahaan justru menghadapi skandal keuangan seperti gagal bayar hingga dugaan penipuan.
Sejumlah skandal bisnis properti tersebut bernilai fantastis, bahkan ada yang sampai tembus ribuan triliun Rupiah. Kasus ini terjadi di berbagai negara. Berikut ini informasinya.
Evergrande, China
Kasus pengembang properti, Evergrande di China jadi salah satu skandal bisnis properti yang sangat besar. Dalam catatan detikcom, pengembang raksasa itu gagal membayar utang pada 2021 sekitar US$ 300 miliar atau Rp 5.368 triliun (kurs Rp 17.894). Perusahaan juga tidak bisa membayar produk manajemen kekayaan senilai miliaran Rupiah.
Evergrande merupakan perusahaan yang dibangun pada pertengahan 1990-an. Sebanyak 90 persen aset perusahaan berada di China. Perusahaan ini berjaya dan menjadi raksasa pengembang properti.
Namun, kebijakan pemerintah pada 2020 terhadap pinjaman berlebihan mempersempit akses kredit. Hal ini membuat perusahaan gagal membayar utang setahun kemudian.
Jatuhnya raksasa properti Evergrande mencerminkan masalah yang dialami industri properti China. Masalah yang menyeret perekonomian terbesar kedua di dunia serta mengguncang sistem keuangan.
Dikutip dari Forbes, Evergrande merupakan sebuah grup perusahaan induk investasi yang bergerak dalam pengembangan, investasi, hingga pengelolaan real estate. Khusus bisnis real estate saja sudah memiliki lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota di China menurut situs resminya.
Kasus Van Thing Phat Holdings Group, Vietnam
Kasus mega korupsi dengan nilai fantastis sempat mengguncang Vietnam. Kasus yang melibatkan pendiri pengembang properti Vietnam Van Thinh Phat Holdings Group, Truong My Lan, ini disebut sebagai skandal korupsi terbesar di Asia Tenggara.
Dikutip dari DW, pada November 2023, petinggi perusahaan real estate Van Thinh Phat, Truong My Lan diduga menilap uang sekitar 304 triliun dong atau setara Rp 209 triliun (kurs Rp 0,68) dari Saigon Commercial Bank. Ia menjadi pemegang saham mayoritas di sana.
Truong My Lan ditangkap karena mengoperasikan jaringan sebanyak lebih dari 1.000 perusahaan dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan-perusahaan cangkang miliknya. Dia meminjam uang Rp 618 triliun dari Saigon Commercial Bank dan mengambil sepertiganya lewat perusahaan bayangan yang ia bentuk.
Selain Truong My Lan, Kementerian Keamanan Vietnam juga merekomendasikan penuntutan terhadap 85 orang lainnya, termasuk 24 pejabat pemerintah dan rekanan dari perusahaan properti tersebut juga Saigon Commercial Bank.
Selanjutnya ada kasus korupsi 1MDB atau 1 Malaysia Development Berhad. 1MDB merupakan dana investasi negara yang diluncurkan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009. Portofolionya meliputi pembangkit listrik hingga proyek real estate.
Menurut laporan Department of Justice Amerika Serikat, dana yang dikelola 1MDB seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Namun, dana yang dipegang oleh 1MDB serta hasil penerbitan obligasi yang dilakukan untuk dan atas nama 1MDB justru disalahgunakan dan dihabiskan untuk berbagai barang mewah yang fantastis, termasuk rumah dan properti mewah di Beverly Hills, New York, dan London; sebuah superyacht; serta karya seni bernilai tinggi karya Monet dan Van Gogh.
Dana tersebut juga disalurkan ke dalam berbagai investasi bisnis, seperti hotel butik di Beverly Hills, perusahaan produksi film yang memproduksi “The Wolf of Wall Street”, proyek pengembangan ulang Park Lane Hotel di Manhattan, serta kepemilikan saham di EMI, pemegang hak musik swasta terbesar. Berdasarkan dugaan yang ada, sebagian dana lainnya juga diberikan kepada berbagai pejabat publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut.
Berdasarkan dokumen pengadilan, dana dari 1MDB dicuci melalui berbagai lembaga keuangan besar di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Swiss, Singapura, dan Luksemberg. Dalam gugatan perdata penyitaan aset antara tahun 2009-2015, petinggi 1MDB termasuk Low Taek Jho atau Jho Low menyelewengkan dana milik 1MDB senilai lebih dari $4,5 miliar (Rp 80 triliun) melalui skema kriminal yang melibatkan pencucian uang internasional dan penggelapan dana. Sebagian dari hasil penggelapan tersebut juga diduga digunakan untuk membayar suap.
Kasus Odebrecht, Brasil
Kasus ini menjadi skandal korupsi terbesar di Amerika Latin yang melibatkan perusahaan konstruksi asal Brasil, Odebrecht, dan proyek-proyek infrastruktur di sejumlah negara di sana. Dalam catatan detikcom, skandal korupsi ini menyeret beberapa mantan Presiden Peru, seperti mantan Presiden Alan Garcia, mantan Presiden Alejandro Toledo, dan mantan Presiden Pedro Pablo Kuczynski.
Perusahaan Odebrecht dianggap bertanggung jawab atas salah satu skema suap asing terbesar dalam sejarah.
Pada 2016, Odebrecht setuju untuk membayar denda sebesar US$ 3,5 miliar (Rp 62,6 triliun) di Brasil, Amerika Serikat (AS), dan Swiss sebagai imbas dari pembayaran suap senilai lebih dari US$ 788 juta (Rp 14 triliun) kepada para pemimpin asing dan pejabat pemerintahan asing untuk memenangkan proyek infrastruktur.
Odebrecht juga telah mengakui pihaknya membayarkan suap sedikitnya US$ 29 juta (Rp 518 miliar) kepada para pejabat tinggi Peru antara tahun 2005 hingga tahun 2014.
Amrapali Group, India
Dilansir dari Times of India, proyek perumahan Amrapali diluncurkan pada 2010 tetapi mengalami penundaan parah sehingga para konsumen mengadu ke Forum Konsumen Nasional dan ke Mahkamah Agung pada 2017. Berdasarkan hasil audit forensik yang diperintahkan Mahkamah Agung dan diserahkan pada Maret 2019, mengungkap adanya penyimpangan pengelolaan dana secara besar-besaran yaitu sekitar 30 miliar rupee atau Rp 5,6 triliun (kurs Rp 186). Uang tersebut dipakai untuk bikin hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, resor, rumah sakit, pabrik FMCG hingga pembelian lahan.
Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga membuat 100 perusahaan cangkang untuk mengalihkan uang yang digunakan untuk keuntungan pribadi direktur, pejabat, dan kerabat mereka. Hal tersebut merugikan 46.000 orang yang telah berinvestasi dalam proyek perumahan itu tapi tak kunjung mendapatkan unit.
Dilansir dari India Today, Mahkamah Agung pun membatalkan pendaftaran perusahaan properti besar Amrapali Group di bawah naungan Real Estate Regulatory Authority (Rera) serta hak sewa atas properti-propertinya yang diberikan oleh otoritas Noida dan Greater Noida. Mahkamah Agung juga menunjuk National Buildings Construction Corporation (NBCC) untuk menyelesaikan seluruh proyek Amrapali Group yang tertunda.
Dari total 37.000 unit yang pembangunannya terhenti, sampai tahun 2025 sudah ada 26.800 unit yang sudah rampung. Proyek terakhir yang sempat tertunda, yaitu Adarsh Awas Yojna, diperkirakan rampung pada Maret 2026.
Diperkirakan, sekitar 13.300 pembeli telah menerima serah terima hunian mereka. Pihak NBCC menyatakan bahwa begitu unit siap, mereka akan melapor kepada kurator, yang kemudian memverifikasi dokumen sebelum menerbitkan surat keterangan tidak keberatan (NOC) bagi para pembeli rumah.
