BritaBrita.com,,JAKARTA-Pemerintah mendorong hilirisasi nikel tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi berlanjut ke produk bernilai tambah yang mendukung pengembangan ekosistem baterai di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan hilirisasi nikel diarahkan hingga produksi bahan baku baterai dan pembentukan ekosistem industri baterai. “Nilai tambahnya kan ke baterai precursor kemudian ekosistem baterai,” kata Airlangga seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/9/2026).
Menurut dia, pengembangan ekosistem baterai tersebut terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor otomotif dan energi baru terbarukan (EBT).
“Ini kan penggunaan ada dua, untuk otomotif dan RNE,” ujarnya. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara utama dalam rantai pasok nikel dunia. Airlangga sebelumnya menyebut Indonesia telah menguasai sekitar 41% produksi nikel olahan dunia.
Pemerintah pun menghadapi tantangan untuk memastikan peningkatan produksi nikel olahan diikuti dengan transfer teknologi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
RKAB Nikel
Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel, Airlangga menyerahkan pengaturan kuota produksi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal tersebut mencakup upaya menyeimbangkan kebutuhan bahan baku smelter dengan pengelolaan produksi nikel, termasuk menjaga harga dan penerimaan negara.
“Itu di Kementerian ESDM,” kata Airlangga. Ketika ditanya apakah pemerintah telah membahas pengaturan RKAB tersebut, Airlangga memastikan koordinasi antarkementerian terus dilakukan. “Selalu ada pembicaraan,” tandas Airlangga.
Di sisi lain, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kebijakan yang konsisten dijalankan pemerintah berhasil mengubah posisi Indonesia dalam industri nikel global. Yusuf menilai, peningkatan pangsa pasar nikel olahan Indonesia menunjukkan kebijakan larangan ekspor bijih berhasil menarik investasi smelter sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. “Indonesia juga telah berubah dari pengekspor bijih menjadi pusat produksi olahan,” kata Yusuf seperti dilansir.Bisnis, Senin (28/9/2026).
Untuk diketahui, Indonesia menggeser posisi China sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia setelah mencatatkan pertumbuhan pesat dalam 10 tahun terakhir. Keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia membuat pangsa pasar produksi nikel olahan nasional melonjak drastis dari hanya 1% menjadi 41% dari total produksi dunia. Besarnya pangsa produksi tersebut sekaligus memberikan Indonesia modal tawar yang semakin kuat di pasar global.
Karena itu, Yusuf menilai langkah Menteri Bahlil dalam menata produksi nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pengendalian produksi, menurut Yusuf, dapat membantu menjaga harga nikel sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Namun, penetapan kuota perlu tetap mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri pengolahan agar aktivitas smelter di dalam negeri tetap berjalan optimal. “Pengurangan volume dapat meningkatkan penerimaan negara jika mampu mengangkat harga, tetapi kuota tidak boleh terlalu ketat hingga smelter kekurangan bahan baku,” ujarnya.
Yusuf menilai manfaat hilirisasi sejauh ini sudah terlihat melalui peningkatan investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan pekerjaan di kawasan industri. Keberhasilan tersebut dapat diperkuat dengan pengendalian produksi yang tepat, insentif fiskal yang terarah, serta peningkatan standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Peluang Indonesia juga semakin besar karena pangsa produksi yang telah mencapai sekitar 41 persen memberikan modal untuk memperkuat posisi dalam industri nikel global. “Pangsa 41 persen merupakan modal tawar yang besar, tetapi baru menjadi kekuatan ekonomi jika Indonesia menguasai teknologi, memperluas pembeli, menjaga harga, dan mempertahankan lebih banyak nilai tambah di dalam negeri,” kata Yusuf.
Sementara itu, analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai hilirisasi telah menghasilkan transformasi struktural terhadap industri nikel nasional. Mengacu pada data Our World in Data berbasis British Geological Survey, Ronny menyebut produksi nikel olahan Indonesia melonjak lebih dari 60 kali lipat, dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023.
“Jadi, kalau parameternya adalah kemampuan mengubah bijih menjadi produk olahan di dalam negeri, hilirisasi jelas menghasilkan transformasi struktural,” ujar Ronny.
Ronny juga menyoroti besarnya dampak ekonomi dari kebijakan hilirisasi. Pada semester I/2026, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sementara sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun.
“Masuknya investasi tersebut menciptakan efek berganda berupa pembangunan kapasitas industri, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai ekspor, serta semakin dalamnya basis manufaktur nasional. Ke depan, manfaat tersebut dapat diperbesar melalui transfer teknologi, peningkatan keterlibatan pemasok domestik, penguatan kualitas tenaga kerja serta peningkatan penerimaan negara,” ujarnya.
Ronny menilai keberhasilan menjadi produsen terbesar memberikan fondasi bagi pemerintah untuk membawa hilirisasi menuju tahap deep industrialization. Pengembangan teknologi HPAL, nickel sulphate, precursor, cathode active material, recycling hingga industri baterai akan membuat Indonesia tidak hanya dominan dari sisi produksi, tetapi juga semakin kuat dalam penguasaan teknologi dan nilai tambah.
“Gelar raja nikel baru merupakan babak pertama. Babak keduanya jauh lebih penting, apakah Indonesia hanya menjadi negara dengan produksi nikel terbesar, atau benar-benar menjadi negara yang paling besar menikmati nilai ekonomi, teknologi dan kekuatan industri dari nikelnya,” tandas Ronny
