Kualitas Air Sungai Niru Muara Enim Memburuk, Hutan Kita Institute Serukan Perkuat Pengawasan Lingkungan

BritaBrita.com,PALEMBANG – Memburuknya kondisi air Sungai Niru di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menjadi perhatian Hutan Kita Institute (HaKI). Perubahan warna dan bau air hingga menimbulkan rasa lengket pada kulit saat digunakan untuk mandi menjadi keluhan masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup dari sungai tersebut.

Persoalan ini dibahas dalam Konsultasi Publik Hasil Analisis Kualitas Air Sungai Niru yang diselenggarakan HaKI di Palembang, Kamis (12/11/2026). Melalui kegiatan tersebut, HaKI mendorong pemerintah dan pihak terkait meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas industri serta melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh untuk memastikan kondisi lingkungan sungai.

Salah seorang warga, Satria Darma, mengatakan perubahan kualitas air telah mengganggu kehidupan masyarakat. Sungai yang dahulu dimanfaatkan untuk transportasi, kebutuhan rumah tangga, dan mencari ikan kini semakin sulit digunakan. Bahkan, upaya warga memperoleh air melalui sumur gali dan sumur bor belum memberikan solusi karena airnya dilaporkan terasa asin, berbau, dan menyerupai gel.

Menurutnya, perubahan tersebut juga berdampak terhadap hasil tangkapan ikan yang semakin sedikit. Kondisi air bahkan menghitam dan  membuat ternak warga enggan meminumnya.

Satria menyebutkan sejumlah kegiatan industri berada di sekitar Sungai Niru, mulai dari sekitar 83 sumur minyak Pertamina, perkebunan PTPN VII, pertambangan batu bara PT Cakra Bumi Energi, kegiatan HTI PT Musi Hutan Persada, hingga PLTU Sumsel 1. Aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan kaitannya dengan perubahan kualitas air.

“Dulu Sungai Niru ini sumber segalanya bagi kami. Bisa untuk transportasi, mencari makan, menangkap ikan dan berbagai kebutuhan lainnya. Sekarang kondisinya sudah berubah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pekerjaan masyarakat sebagai nelayan tradisional juga semakin ditinggalkan akibat berkurangnya ikan di sungai. Warga mengaku telah menyampaikan keluhan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, tetapi belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Tim Riset HaKI, Meni Setiowati memaparkan hasil pengambilan sampel air pada 8 Agustus 2026. Pemeriksaan dilakukan di dua titik, yakni hulu dan hilir, dengan mengukur 13 parameter fisika dan kimia berdasarkan baku mutu air kelas II dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.
Hasilnya menunjukkan pH air di bagian hulu mencapai 2, sedangkan di hilir sebesar 6.

Angka tersebut perlu mendapat perhatian karena standar pH air kelas II berada pada rentang 6–9. Tingkat kekeruhan juga meningkat dari 8,53 NTU menjadi 10,10 NTU.
Adapun nilai BOD tercatat 2,78 mg/L di hulu dan 2,65 mg/L di hilir. Meskipun belum melewati batas 3 mg/L, nilainya sudah mendekati ambang yang ditentukan.
HaKI menegaskan bahwa hasil tersebut masih memerlukan pengujian ulang dan belum cukup untuk memastikan tingkat pencemaran maupun sumber penyebabnya. Pemeriksaan tambahan terhadap logam berat, minyak dan lemak, E. coli, serta total coliform juga diperlukan.

Sementara itu, DLHP Sumsel menyampaikan hasil pemantauan rutin. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dian Agustina, menyebutkan 16 parameter yang diperiksa masih memenuhi baku mutu kelas II. Namun, jika menggunakan standar kelas I untuk air baku minum, BOD telah melampaui ambang batas.

Perwakilan DLHP Sumsel, Deni, turut mengungkapkan adanya tantangan pengawasan, termasuk dugaan pembuangan limbah melalui saluran tersembunyi yang sulit ditemukan petugas.

Perwakilan Gakkum LH, Juliadi Nugroho, meminta warga menyampaikan laporan resmi disertai bukti berupa foto, video, atau hasil laboratorium. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, petugas akan melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel. Perusahaan yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan, juga mengingatkan masyarakat agar terus mengawal laporan lingkungan. Pengaduan dapat disampaikan melalui kantor Ombudsman, situs ombudsman.go.id, layanan WhatsApp, maupun SP4N-LAPOR!.
Ia menegaskan bahwa pejabat pengawas lingkungan yang mengabaikan kewajibannya juga dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan hasil pemantauan berkala. Pemeriksaan juga perlu dilakukan ketika masyarakat merasakan dampak pencemaran. Kalau ada pengabaian dari pejabat terkait, bisa disanksi baik administratif maupun pidana,” tegasnya.

Melalui konsultasi publik ini, HaKI berharap pemerintah memperkuat pengawasan, melakukan pengujian kualitas air secara berkala dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Langkah tersebut penting agar kondisi Sungai Niru dapat dipastikan secara ilmiah serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat tetap terlindungi. (ron)