Tensi Solidaritas Masyarakat Meningkat Pasca Agustus 25
Oleh: Albar Santosa Subari
Agustus 25 merupakan hari istimewa buat rakyat Indonesia, setidaknya kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 25 yang ke 80.
Namun di bulan yang sama kita juga menyaksikan peristiwa peristiwa yang menyakitkan hati rakyat.
Mungkin kita masih ingat peristiwa naiknya beberapa pajak antara lain sampai 250 persen, 441 persen malah ada yang 1000 persen kenaikan PBB di beberapa kabupaten kota.
Di sisi lain sampai viral gaya berjoget-joget dari oknum anggota DPR RI setelah mendengar kenaikkan tunjangan mereka, sehingga viral isu bubar kan DPR RI.
Belum lagi pernyataan pernyataan beberapa anggota DPR RI yang menyakiti hati rakyat dan akhirnya juga mereka di non aktifkan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh partai masing.
Akibat puncak nya tanggal 25 Agustus sampai akhir Agustus terjadi demonstrasi ( unjuk rasa) dari ratusan elemen rakyat Indonesia di depan gedung DPR RI/ MPR RI, yang mengakibatkan kerusuhan yang cukup memakan kerugian baik material maupun non material. Bahkan sampai mengorbankan nyawa lebih dari Sato orang baik dari kalangan masyarakat maupun dari petugas.
Akhirnya dari semua unjuk rasa terakumulasi menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang dikenal dengan tuntutan 17+8. Yang menurut informasi baru 6 tuntutan yang baru direalisasikan. Yang lainnya masih ditunggu rakyat Indonesia.
Rasa solidaritas tersebut menurut pengamatan saya selaku pengamat hukum dan sosial akan semakin mengental kalau para pejabat tidak berhati-hati mengambil kebijakan publik.
Contoh di wilayah provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Prabumulih. Terjadi peristiwa pemecatan seorang kepala sekolah dan seorang satpam yang berdinas di SMPN 1 Prabumulih.Gara gara seorang siswa wanita dari seorang anak dari walikota Prabumulih yang mendapat teguran dari pihak sekolah akibat yang bersangkutan memarkirkan mobilnya di halaman sekolah sehingga mengganggu aktivitas proses belajar mengajar.( Walaupun berita ini sebagian hoax kata walikota).
Apa yang terjadi peristiwa tersebut menjadi viral sampai terdengar ke pemerintahan pusat. Antara lain oleh ajudan presiden Republik Indonesia yang akibat kepala sekolah dan seorang satpam tadi dianulir untuk ditugaskan kembali seperti biasanya.Peristiwa tersebut sempat mengganggu aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran di sekolah.
Terbaca di media sosial hari ini kamis, walikota, dan kepala sekolah SMP negeri nomor 1 Prabumulih di panggil oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri.
Dari beberapa contoh kasus baik ditingkat nasional maupun daerah, menunjukkan tensi Solidaritas Masyarakat Indonesia semakin meningkat sebagai dukungan kebersamaan nasib rakyat Indonesia yang merasa disakiti oleh para pejabat.
Mudah mudahan peristiwa peristiwa seperti itu menjadi pembelajaran mereka yang memegang kedudukan ( pejabat). Jangan sampai terulang lagi.
