Penulis: Ayu Ramadhania
(Mahasiswi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang).
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi salah satu kebijakan nasional yang paling hangat diperdebatkan di Indonesia. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai terobosan krusial pemerintah untuk mendongkrak kualitas gizi anak sekolah. Di tengah kondisi sosio ekonomi masyarakat yang belum merata di mana angka kemiskinan per Maret 2024 masih berada di kisaran 9,03% (data BPS) kehadiran MBG menjadi angin segar yang memastikan anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan asupan makanan layak agar dapat belajar dengan fokus.
Faktanya, banyak siswa melangkah ke sekolah dengan perut kosong akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi malnutrisi akut dan kelaparan tersembunyi (hidden hunger) ini berbanding lurus dengan rendahnya konsentrasi belajar di kelas. Berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting di Indonesia yang masih berada di kisaran 21,5% pada 2023 berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, program MBG bukan sekadar urusan membagikan makanan, melainkan intervensi struktural terhadap kualitas pendidikan dan masa depan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Selain membenahi sektor pendidikan, program MBG memicu efek domino yang positif bagi perekonomian akar rumput. Kebutuhan logistik pangan berskala raksasa yang diproyeksikan menyasar lebih dari 82 juta anak sekolah dan santri saat beroperasi penuh jelas membutuhkan pasokan komoditas yang masif. Hal ini membuka karpet merah bagi petani lokal, peternak, pedagang pasar, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner di daerah untuk menjadi penyalur resmi. Perputaran uang yang masif di tingkat lokal ini akan mengaktifkan roda ekonomi daerah secara instan dan inklusif.
Namun, di balik optimisme tersebut, program MBG memang mengundang skeptisisme publik, terutama terkait ruang fiskal negara. Dengan alokasi awal Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2025 yang disepakati sekitar Rp71 triliun, banyak pihak khawatir program raksasa ini akan membebani anggaran negara dan mengorbankan pembiayaan sektor krusial lainnya. Kekhawatiran ini sangat wajar, mengingat ruang belanja negara yang terbatas dan tantangan utang luar negeri.
Tantangan terbesar berikutnya ada pada tata kelola operasional dan pengawasan. Pemerintah dituntut memastikan bahwa standar nutrisi yang disajikan tetap terjaga merata dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada diskriminasi kualitas. Risiko penyimpangan dana, pemotongan anggaran di tingkat pelaksana, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran harus dimitigasi sejak awal melalui sistem pengawasan digital yang transparan dan melibatkan masyarakat sipil.
Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi kebijakan yang baik jika dijalankan dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang bersih (good governance). Pemerintah harus mampu mengatur anggaran secara bijak dan melibatkan berbagai pihak agar program berjalan efektif. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG bisa menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.
Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis bukanlah beban anggaran yang sia-sia, melainkan sebuah investasi jangka panjang. Ongkos yang dikeluarkan negara hari ini untuk memberi makan anak-anak sekolah jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus dibayar di masa depan akibat generasi yang mengalami kehilangan pembelajaran (learning loss) dan kegagalan tumbuh kembang. Jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, MBG akan menjadi fondasi utama Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Program ini dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *
