NEWS

Mulai 2027, 1.987 PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu

PALEMBANG – Sebanyak 1.987 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, hingga kini Pemkot Palembang masih menunggu kepastian mekanisme dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Peluang peningkatan status tersebut menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga pendidik, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Pengalihan status tersebut direncanakan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut. Meski demikian, Pemkot Palembang belum menerima pemberitahuan resmi maupun petunjuk teknis mengenai pelaksanaannya. “Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kita menunggu juknis,” kata Ratu Dewa, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga  Kepala Daerah Ikuti IGA 2026 Penilaian Inovasi Pelayanan Publik

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Adi Zahri mengungkapkan bahwa jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Palembang saat ini mencapai 1.987 orang.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada regulasi maupun petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang mengatur secara resmi mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. ”Terkait dengan PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sampai hari ini belum ada aturan, regulasi dan petunjuk teknis dari KemenPAN-RB,” ujar Adi Zahri.

Baca Juga  Siapa Berminat Menjadi Pimpinan Baznas Sumsel. Inilah Persyaratannya. 

Dengan belum adanya aturan teknis tersebut, Pemkot Palembang masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pengalihan status kepegawaian.

Jika kebijakan tersebut nantinya diterapkan, sebanyak 1.987 PPPK Paruh Waktu di Palembang berpotensi memperoleh kesempatan peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, kepastian pelaksanaan dan mekanismenya masih menunggu regulasi dari KemenPAN-RB. (mna)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button