Menagih Janji Kedaulatan: Dari Akar Nusantara hingga Sengkarut Konstitusi 2026

Menagih Janji Kedaulatan: Dari Akar Nusantara hingga Sengkarut Konstitusi 2026

​Oleh: Rosihan Arsyad -Pengamat Kenegaraan dan Dunia Maritim

​Sejarah bangsa ini bukanlah sekadar barisan angka tahun di buku sekolah. Ia adalah rangkaian keputusan besar—dan terkadang kesalahan fatal—yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Memahami Indonesia berarti harus berani membedah lapisan-lapisan waktu, mulai dari saat Mulawarman di Kutai pada abad ke-4 meletakkan batu pertama organisasi politik, hingga ketegasan Purnawarman dari Tarumanegara yang melalui proyek Gomati membuktikan bahwa kedaulatan hanya bisa tegak melalui penguasaan ruang dan teknologi.

​Estafet kejayaan Nusantara diteruskan oleh thalasokrasi Sriwijaya yang mendominasi Selat Malaka, kemegahan agraris Mataram Kuno, hingga unifikasi ambisius Majapahit. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kebesaran Majapahit runtuh bukan oleh serangan luar, melainkan oleh keroposnya pilar suksesi dalam Perang Paregreg. Pola ini terus berulang: kita sering kali kuat menghadapi lawan dari luar, namun rapuh saat syahwat kekuasaan di dalam lingkaran sendiri mulai tidak terkendali.

​Darah Perlawanan: Dari Diponegoro hingga Frans Kaisiepo

​Ketika bangsa asing mulai mencengkeram, perlawanan kita tidak pernah padam dan tidak pernah terpusat di satu titik saja. Di Jawa, Pangeran Diponegoro mempertaruhkan segalanya dalam Perang Jawa (1825–1830), sebuah palagan yang nyaris membuat bangkrut pemerintah kolonial. Beliau tidak kalah di medan tempur, melainkan dikhianati di meja perundingan—sebuah pelajaran pahit tentang diplomasi yang tidak disertai posisi tawar yang kokoh.

​Di Sumatera, kita mencatat keteguhan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri serta kegigihan luar biasa Cut Nyak Dien dan Teuku Umar yang menjadikan Aceh kuburan bagi ambisi Belanda. Namun, api perjuangan juga membara hebat di ufuk Timur. Di Maluku, Pattimura (Thomas Matulessy) membuktikan bahwa rakyat Ambon tidak bisa ditundukkan oleh monopoli rempah yang mencekik.

​Jauh di tanah Papua, sejarah integrasi kita tidak bisa dilepaskan dari peran besar pahlawan lokal seperti Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marthen Indey. Mereka berdiri tegak melawan propaganda Belanda, meyakinkan rakyat Irian bahwa masa depan mereka ada di bawah naungan merah putih. Perjuangan mereka adalah fondasi bagi operasi Trikora yang kemudian mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui Pepera 1969. Ini adalah kemenangan besar atas integritas wilayah yang diraih melalui kombinasi diplomasi internasional yang cerdas dan kekuatan militer yang disegani.

​Otak Pergerakan dan Luka Internal

​Memasuki awal abad ke-20, perlawanan kita berevolusi. Perlawanan tidak lagi hanya mengandalkan senjata, tapi menggunakan organisasi. Budi Utomo pada 1908 menjadi pemantik kesadaran intelektual, yang kemudian dikristalisasi oleh H.O.S Tjokroaminoto melalui Sarekat Islam sebagai motor massa. Puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1928, saat para pemuda melalui Sumpah Pemuda berani membuang ego kedaerahan demi satu identitas nasional. Tanpa kematangan berpikir tokoh seperti Mohammad Yamin dan kawan-kawan, Proklamasi 1945 hanyalah peristiwa tanpa fondasi sosiologis yang kuat.

​Namun, pasca-merdeka, jalan kita tidak selalu mulus. Kedaulatan kita diuji oleh pengkhianatan dari dalam. Pada 1948, di tengah perjuangan melawan Belanda, Republik ditikam dari belakang oleh Pemberontakan PKI Madiun. Ini adalah luka ideologi pertama yang nyaris membelah bangsa. Luka itu kemudian menganga kembali secara lebih mengerikan pada Tragedi 1965, sebuah peristiwa kelam yang menghancurkan tatanan sosial dan memaksa kita melakukan reorientasi politik secara radikal dari Orde Lama ke Orde Baru.

​Labirin Konstitusi dan Amandemen yang Ugal-ugalan

​Setelah melewati tiga dekade stabilitas semu Orde Baru, kita memasuki era Reformasi. Namun, fase yang paling menentukan arah keretakan bangsa saat ini justru terjadi pada periode 1999 hingga 2002. Atas nama demokrasi dan eforia kebebasan, kita melakukan amandemen UUD 1945 secara masif dan cenderung serampangan.

​Kesalahan filosofis terbesarnya adalah pemangkasan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang mandat kedaulatan rakyat. Kita menggantinya dengan sistem yang sangat individualistik dan liberal, yang sebenarnya asing bagi ruh kolektivisme Nusantara. Perubahan konstitusi ini justru membuka pintu lebar bagi para pemilik modal untuk menyetir arah politik nasional. Kita seolah sedang memperbaiki negara, padahal sebenarnya kita sedang menyerahkan kedaulatan kepada oligarki politik yang mahir memanfaatkan celah hukum untuk melanggengkan kekuasaan.

​Realitas Indonesia Mei 2026: Ipoleksosbudmil

​Hari ini, di pertengahan tahun 2026, kita melihat dampak nyata dari rangkaian sejarah tersebut. Kondisi bangsa berada dalam situasi yang sangat kritis:

​Politik (Ipol): Demokrasi kita terasa hambar dan prosedural belaka. Pemilu memang berjalan, tetapi pilihan rakyat sering kali sudah dikunci oleh koalisi elit yang terlalu gemuk, membuat fungsi kontrol parlemen mati suri. Kebebasan sipil kini sering kali tersandera oleh regulasi digital yang represif.

​Ekonomi (Eksos): Kita bicara pertumbuhan, namun kelas menengah kita sedang mengalami himpitan yang luar biasa. Proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan IKN, menyedot energi APBN di tengah beban utang yang terus menumpuk. Kedaulatan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 kini seolah menjadi hiasan teks semata di hadapan kepentingan investasi global.

​Sosial-Budaya (Bud): Masyarakat semakin terbelah oleh arus informasi digital yang provokatif. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan musyawarah mufakat mulai luntur, digantikan oleh sikap individualisme dan ketidakpercayaan antarwarga yang akut. Literasi sejarah yang dangkal membuat generasi muda mudah kehilangan jati diri.

​Pertahanan dan Keamanan (Militer): Sebagai praktisi, saya melihat ini sebagai isu yang paling mendasar. Kedaulatan udara kita masih menjadi ganjalan serius, terutama terkait isu pendelegasian ruang udara (FIR). Tanpa kendali penuh atas wilayah udara dan laut, serta kemandirian teknologi militer yang nyata, klaim kita sebagai negara besar hanyalah retorika. Kita memang membeli jet tempur canggih, namun ketergantungan strategis pada pihak asing tetap menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.

​Penutup: Kembali ke Ruh Kedaulatan

​Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Indonesia tidak akan menjadi besar hanya dengan membangun infrastruktur fisik atau memoles angka statistik. Kita harus kembali pada semangat para pendiri bangsa: bahwa negara ini berdiri untuk melindungi segenap tumpah darah, dari Sabang sampai Merauke.

​Kedaulatan Indonesia harus direbut kembali dari tangan mereka yang mencoba membajak konstitusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kita membutuhkan re-evaluasi total terhadap amandemen konstitusi yang telah menjauhkan kita dari ruh Pancasila. Hanya dengan kembali ke akar sejarah yang benar, menghormati pengorbanan pahlawan di seluruh pelosok Nusantara, dan memperkuat integritas di segala lini, kita bisa benar-benar tegak sebagai bangsa yang merdeka seutuhnya. Kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah, melainkan soal martabat setiap manusia Indonesia di atas tanahnya sendiri.