Budaya Rasa Memiliki Belum Terwujud, Palembang Belum Layak Huni Bagi Wisatawan
Oleh: Albar Sentosa Subari, Unsri – Dewan Pakar Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan
BritaBrita.com, Palembang — Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 2025 lalu, Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan menggelar panel diskusi bersama Pemerintah Kota Palembang dengan tema “Palembang Kota Layak Huni.”
Salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah lemahnya *sense of belonging* atau budaya rasa memiliki terhadap kota Palembang, terutama dalam kaitannya dengan sektor pariwisata dan pelayanan publik.
Menurut pengamatan penulis selaku kolumnis dan pengamat sosial budaya, budaya rasa memiliki di kalangan masyarakat Palembang terhadap kotanya, khususnya terhadap wisatawan, masih jauh dari harapan. Dalam praktiknya, perilaku sebagian masyarakat belum mencerminkan keramahan dan kebanggaan sebagai tuan rumah di kota yang dijuluki Bumi Sriwijaya ini.
Sebagai contoh, belum lama ini publik dikejutkan dengan peristiwa hilangnya rendang yang dimasak di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB). Kejadian lain, ketika sejumlah atlet dari Papua Barat menjadi korban praktik tidak etis oleh pembuat tato di lokasi wisata yang sama, dengan tarif yang sangat tinggi mencapai satu juta rupiah. Dan yang terbaru, diberitakan oleh Tribun Sumsel pada 5 November 2025, seorang wisatawan yang hendak menyeberang ke Pulau Kemaro dikenai biaya tidak sesuai kesepakatan oleh pengemudi speedboat lokal — dari Rp150.000 menjadi Rp350.000 — hingga mereka merasa kapok untuk berkunjung kembali ke Palembang.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Palembang masih belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kota layak huni, terutama bagi para pelancong, baik domestik maupun mancanegara.
Diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, serta pihak keamanan, untuk menumbuhkan kembali budaya sense of belonging yang sejati.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan membangun Pos Pelayanan Terpadu di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Pos ini diharapkan berfungsi sebagai:
* Loket informasi wisata yang aktif setiap hari,
* Loket resmi pembayaran transportasi wisata, seperti kapal menuju Pulau Kemaro,
* Pos keamanan (Polisi Pariwisata), serta
Pos kesehatan dan pengaduan masyarakat.
Dengan adanya sistem pelayanan terpadu seperti ini, wisatawan akan merasa lebih aman, nyaman, dan terlindungi selama berkunjung ke Palembang.
Budaya “lokak” dalam arti negatif — yang mencerminkan sifat acuh, egois, dan mencari keuntungan sesaat — harus segera dihilangkan. Sebaliknya, perlu dikembangkan nilai-nilai keramahan, kejujuran, dan kebanggaan terhadap kota sendiri, sebagaimana yang telah menjadi karakter masyarakat di destinasi wisata lain seperti Bali dan Yogyakarta.
Jika sense of belonging benar-benar tumbuh di hati masyarakat Palembang, maka bukan mustahil impian untuk menjadikan Palembang sebagai kota layak huni dan tujuan wisata unggulan Sumatera Selatan akan segera terwujud.
