Dorong Trias Politica Efektif, Fahri Hamzah: Partai Gelora Akan Perbaiki Sistem Demokrasi Indonesia
Dorong Trias Politica Efektif, Fahri Hamzah: Partai Gelora Akan Perbaiki Sistem Demokrasi Indonesia
BritaBrita.com, Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menegaskan komitmen Partai Gelora untuk mendorong penguatan sistem Trias Politica dalam praktik demokrasi Indonesia. Menurutnya, tiga cabang kekuasaan negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—harus berjalan efektif, seimbang, serta saling mengawasi melalui mekanisme check and balance.
Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-12 yang diselenggarakan DPP Partai Gelora di Jakarta, Jumat malam (26/12/2025).
“Trias Politica mengajarkan kita memandang persoalan bangsa secara utuh, bukan parsial. Dengan cara itu, kita tidak terjebak dalam kesalahan berpikir dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, salah satu persoalan serius dalam demokrasi Indonesia adalah kecenderungan menyederhanakan masalah negara dengan hanya menyalahkan figur presiden. Pola ini, kata dia, terus berulang dari masa ke masa karena lemahnya pemahaman terhadap negara sebagai sebuah sistem.
Ia mencontohkan perjalanan sejarah kepemimpinan nasional sejak era Orde Lama. Presiden pertama RI, Soekarno, pernah ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi, namun setelah tidak lagi berkuasa, justru dicaci dan bahkan ada upaya menghilangkan jejaknya dari sejarah.
Hal serupa juga terjadi pada Presiden Soeharto yang memimpin selama 32 tahun di era Orde Baru. Ketika berkuasa, Soeharto mendapat banyak pujian dan penghormatan. Namun setelah lengser, ia menjadi sasaran kritik keras seolah-olah tidak memiliki jasa sama sekali bagi bangsa.
“Karena itu kita patut bersyukur, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan gelar Pahlawan kepada Presiden Soeharto pada peringatan HUT ke-80 RI, Agustus 2025 lalu,” kata Fahri.
Fenomena yang sama, lanjut Fahri, juga dialami oleh presiden-presiden setelahnya, mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi).
“Terutama presiden yang memimpin cukup lama. Pak SBY pernah mengalami tekanan, dan saat ini kita juga melihat bagaimana Pak Jokowi menghadapi berbagai bentuk gangguan dan serangan,” ujarnya.
Fahri mengaku pernah merasakan langsung situasi tersebut ketika ia mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019.
“Saya pernah didemonstrasi, bahkan ada yang mengacungkan pedang kepada saya, karena kritik itu dianggap sebagai kebencian kepada presiden. Padahal, kritik adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif,” ungkapnya.
Menurut Fahri, kecenderungan menyerang atau membela presiden secara berlebihan akan terus terjadi jika masyarakat gagal memahami bahwa negara bekerja melalui sistem, bukan semata-mata kehendak individu.
Fahri yang kini menjabat sebagai **Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI** menegaskan bahwa rakyat merupakan komponen penting dalam sistem negara. Oleh karena itu, rakyat harus terus belajar dan mendidik diri agar tidak salah memilih pemimpin.
“Jika salah memilih, maka yang menyesal dan marah pada akhirnya adalah rakyat sendiri,” tegasnya.
Dalam konteks itulah, Fahri menegaskan kehadiran Partai Gelora untuk mengajak semua pihak memperbaiki sistem demokrasi dan ketatanegaraan secara menyeluruh. Partai Gelora membuka ruang dialog terkait penyempurnaan sistem politik, mekanisme penyelenggaraan pemilu, hingga tata kelola ketatanegaraan.
“Bahkan diskusi tentang amandemen kelima UUD 1945 untuk penyempurnaan konstitusi harus tetap kita buka,” ujarnya.
Ia menilai, setelah lebih dari 30 tahun pasca-amandemen pertama hingga keempat, masih terdapat banyak persoalan konstitusional yang membutuhkan solusi melalui perbaikan kembali.
“Konstitusi dan undang-undang adalah karya manusia. Ia terbuka untuk dikritik, didiskusikan, dan disempurnakan agar sistem negara kita semakin solid dan ideal,” pungkas Fahri.(bangunlubis)
