Kajian Reboan Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
Perguruan Tinggi Dituntut Ambil Peran Nyata dalam Atasi Krisis Lingkungan dan Deforestasi
Kajian Reboan Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, Perguruan Tinggi Dituntut Ambil Peran Nyata dalam Atasi Krisis Lingkungan dan Deforestasi
BritaBrita.com – UIN Raden Fatah Palembang melalui program Pascasarjana menggelar kajian rutin “Reboan” pada Rabu (15/4/2026) dengan mengangkat tema Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Menjawab Krisis Lingkungan dan Deforestasi.
Hadir narasumber Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya , Malang Dr Qurnia Indah Permata Sari S IP M Sos dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung H Iwan Setiawan S Hut Msi, pemantik diskusi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang Dr Musthafa Haidar Shahab S Kom S .Pd M .Pd, Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. (Guru Besar Ilmu Ushul al-Fiqh UIN Raden Fatah Palembang) dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang Dr H.M Torik dan Ustad Kemas H. Andi Syarifuddin.
Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya , Malang Dr Qurnia Indah Permata Sari S IP M Sos menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis sebagai pihak yang netral dalam menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencegah konflik sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap berkelanjutan.
Ia menjelaskan, persoalan deforestasi tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah berperan dalam regulasi dan pengawasan, dunia usaha menjalankan aktivitas ekonomi, sementara masyarakat menjadi bagian yang terdampak langsung.
Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki fungsi penting melalui riset, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat.
“Akademisi dapat melakukan penelitian untuk memahami akar persoalan, sekaligus memberikan solusi berbasis data, termasuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga hutan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi antara semua pihak diharapkan mampu menekan laju deforestasi dan mencegah eksploitasi hutan yang berlebihan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung H Iwan Setiawan S Hut Msi menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengkaji secara ilmiah berbagai bencana yang terjadi, seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, banyak informasi yang beredar di masyarakat belum didukung oleh data dan riset yang valid.
“Kita melihat banyak asumsi dan spekulasi berkembang, tetapi belum tentu berdasarkan penelitian yang mendalam. Karena itu, akademisi perlu turun untuk mengkaji secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penelitian harus mampu mengidentifikasi secara jelas lokasi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta faktor penyebabnya. Mulai dari aktivitas perusahaan, izin pertambangan, hingga kemungkinan praktik pembalakan liar di kawasan hutan.
Selain itu, aspek lingkungan seperti kondisi tanah dan intensitas curah hujan juga perlu diteliti secara komprehensif. Menurutnya, bencana seperti longsor tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai variabel, baik alam maupun aktivitas manusia.
“Perlu diteliti apakah kerusakan hutan berpengaruh terhadap kekuatan tanah, atau apakah intensitas hujan yang tinggi menjadi faktor utama. Semua ini harus dijawab melalui riset, bukan asumsi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari kajian akademik bukan untuk mencari pihak yang bersalah, melainkan untuk menemukan solusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, Dr. H.M. Torik, menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan dunia usaha dalam merespons krisis lingkungan, khususnya ancaman kemarau panjang yang berpotensi melanda Sumatera Selatan pada 2026.
“Awalnya kajian ini berfokus pada studi keislaman, namun kini kami kembangkan ke isu-isu strategis seperti kebijakan publik, deforestasi, dan krisis lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Torik mengungkapkan kekhawatirannya terhadap prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa tahun 2026 berpotensi mengalami musim kemarau terpanjang dalam beberapa dekade terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi Sumatera Selatan yang memiliki banyak kawasan gambut. Karakteristik lahan gambut yang mudah kering membuat wilayah ini rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau ekstrem.
“Jika kemarau panjang benar-benar terjadi, apalagi dengan suhu yang tinggi, maka potensi kebakaran lahan akan meningkat signifikan. Ini harus kita antisipasi sejak dini,” jelasnya.
Ia berharap kajian yang dilakukan tidak hanya berhenti pada diskusi akademik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemangku kebijakan. Terlebih, kegiatan tersebut juga dipublikasikan secara daring agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
“Semoga diskusi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif,” tambahnya.
Torik juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi yang telah berkontribusi dalam diskusi tersebut. Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat terus berlanjut guna menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi krisis lingkungan.
Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. (Guru Besar Ilmu Ushul al-Fiqh UIN Raden Fatah Palembang) menjelaskan bagaimana dimasa lalu saat marga masih hidup, bagaimana lingkungan hidup masih di jaga oleh masyarakat marga.
Sedangkan Ustad Kemas H. Andi Syarifuddin menjelaskan dari sisi naskah melayu bagaimana sultan Palembang begitu menjaga lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat saat itu.( Dudy)
