Dilema IKU Publikasi : Antara Tuntutan Kinerja dan Perlindungan Etika Akademik
OLEH: IREDHO FANI REZA, MA.Si (Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)
DALAM lanskap kontemporer pendidikan tinggi, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, UIN Raden Fatah Palembang telah melakukan upaya bersama untuk meningkatkan standar tata kelola akademik, dengan fokus penting pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara intrinsik terkait dengan publikasi ilmiah. Di antara indikator kritis ini, salah satu yang telah mengumpulkan banyak perhatian adalah metrik yang dikenal sebagai “Jumlah Publikasi Nasional Terakreditasi yang Melibatkan Mahasiswa.” Indikator khusus ini telah dibuat dengan cermat untuk menumbuhkan etos penelitian kolaboratif yang menjembatani kesenjangan antara anggota fakultas dan mahasiswa, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan penjangkauan tridharma universitas, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus memastikan bahwa siswa memperoleh pengalaman nyata dan langsung dalam proses menghasilkan karya ilmiah yang akhirnya diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Dari sudut pandang konseptual, kebijakan ini patut dipuji, karena tidak hanya memberi insentif pada peningkatan standar akademik tetapi juga memperkuat budaya publikasi dalam lingkungan universitas, sehingga menumbuhkan lingkungan di mana kontribusi ilmiah sangat dihargai.
Namun demikian, sangat penting untuk mengakui bahwa penerapan praktis dari indikator ini memanifestasikan dilema yang signifikan di ranah akademik. Di satu sisi, kerangka kelembagaan mendorong anggota fakultas untuk secara aktif terlibat dalam produksi publikasi akademik bekerja sama dengan siswa, karena upaya kolaboratif ini dianggap penting untuk memenuhi harapan kinerja fakultas dan universitas. Keberhasilan pencapaian indikator ini selanjutnya memainkan peran penting dalam evaluasi kinerja kepemimpinan akademik di berbagai tingkatan, termasuk program studi, fakultas, dan komunitas universitas yang lebih luas. Dalam konteks ini, pencapaian “Jumlah Publikasi Nasional Terakreditasi yang Melibatkan Mahasiswa” dari IKU melampaui tanggung jawab dosen; melainkan berkembang menjadi pencapaian kolektif yang mencerminkan komitmen lembaga terhadap keunggulan akademik. Dinamika ini telah mendorong banyak dosen untuk secara proaktif mengejar publikasi hasil yang berasal dari tesis, proyek akhir, dan upaya ilmiah lainnya yang melampaui batas-batas kursus tradisional.
Sebaliknya, penting untuk menyadari bahwa ada persepsi yang berlaku di antara beberapa pemangku kepentingan bahwa ketika publikasi tersebut dikenakan Biaya Pemrosesan Artikel (APC), itu menempatkan beban keuangan yang tidak semestinya pada siswa, yang mengarah pada sentimen bahwa dosen mungkin mengeksploitasi siswa untuk memenuhi metrik kinerja. Perspektif ini mengabaikan kompleksitas lanskap publikasi dan gagal mempertimbangkan bahwa, dalam banyak kasus, biaya yang terkait dengan publikasi adalah hasil langsung dari kerangka kerja operasional yang ditetapkan oleh jurnal yang dipilih, daripada hanya dimotivasi oleh kepentingan anggota fakultas yang terlibat.
Kompleksitas seputar masalah ini jauh melampaui kekhawatiran awal. Ketika proses penerbitan dilaksanakan tanpa mengenakan Biaya Pemrosesan Artikel (APC) pada siswa yang terlibat, banyak tantangan tambahan mulai bermanifestasi, yang menciptakan komplikasi lebih lanjut. Praktik menghubungkan nama dosen sebagai rekan penulis kadang-kadang dapat disalahartikan sebagai contoh eksploitasi siswa, terutama ketika tingkat kontribusi dosen terhadap karya tersebut tidak sepenuhnya dipahami atau diakui oleh semua pihak yang terlibat. Pada kenyataannya, proses multifaset yang mencakup membimbing siswa melalui persiapan artikel akademik yang rumit, meningkatkan metodologi penelitian mereka, melaksanakan pengeditan ilmiah yang ketat, memilih jurnal yang paling cocok untuk publikasi, membantu proses revisi, dan terlibat dalam korespondensi dengan editor tidak dapat disangkal merupakan bentuk kontribusi intelektual yang signifikan dan sah untuk wacana akademik. Selama kontribusi ini mematuhi kriteria kepenulisan ilmiah yang ditetapkan, penyertaan nama dosen sebagai rekan penulis tidak boleh dianggap sebagai eksploitasi siswa belaka; melainkan, itu harus dilihat sebagai pengakuan tulus atas kontribusi akademis substanSIAL yang dibuat selama upaya kolaboratif.
Sebaliknya, sangat penting untuk mengakui bahwa siswa memiliki hak-hak yang melekat yang harus dihormati dan ditegakkan dengan cermat dalam kerangka akademik. Siswa berhak menerima penjelasan yang jelas dan transparan mengenai tujuan publikasi, alasan di balik posisi kepengarangan, kriteria pemilihan jurnal, biaya publikasi potensial yang mungkin timbul, dan pada akhirnya, hak untuk menyetujui atau menolak keterlibatan mereka dalam upaya publikasi bersama. Kolaborasi publikasi harus dibangun di atas dasar saling pengertian, persetujuan, dan kontribusi ilmiah yang adil yang dibuat oleh masing-masing pihak yang terlibat, daripada dibentuk oleh hubungan akademis hierarkis yang dapat menumbuhkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa baik dosen maupun mahasiswa diberikan perlindungan yang sama selama proses publikasi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika akademik yang mengatur pekerjaan ilmiah.
Dalam kasus tertentu di mana keluhan muncul, dapat dibayangkan bahwa dosen dapat dipanggil untuk memberikan klarifikasi oleh unit pengawas internal, yang dapat dimengerti menimbulkan rasa khawatir di antara anggota fakultas. Situasi ini menempatkan dosen dalam posisi genting; di satu sisi, ketika mereka tidak menemani siswa selama proses publikasi, memenuhi target kinerja kelembagaan menjadi sangat menantang. Sebaliknya, ketika mereka terlibat dalam dukungan intensif, itu mungkin secara tidak sengaja menyebabkan persepsi negatif mengenai peran mereka dalam kolaborasi. Ironisnya, meskipun perlunya publikasi semacam itu diamanatkan oleh lembaga akademik sebagai bagian dari persyaratan pelaporan kinerja mereka, mekanisme perlindungan yang ada untuk melindungi dosen yang rajin mematuhi protokol akademik yang ditetapkan tetap tidak cukup berkembang dan belum sepenuhnya beroperasi.
Memang terdapat skema pendanaan penelitian, seperti Litapdimas, yang mengharuskan keterlibatan mahasiswa dalam luaran publikasi. Akan tetapi, skema tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh dosen karena keterbatasan kuota, persaingan hibah yang tinggi, serta proses penelitian hingga publikasi yang relatif panjang. Akibatnya, sebagian besar dosen tetap harus mencari alternatif lain untuk memenuhi target publikasi bersama mahasiswa.
Oleh karena itu, sudah saatnya UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan yang lebih komprehensif mengenai implementasi IKU “Jumlah Publikasi Nasional Terakreditasi yang Melibatkan Mahasiswa.” Pedoman tersebut setidaknya mengatur standar kontribusi kepengarangan berdasarkan pedoman internasional, mekanisme persetujuan mahasiswa sebagai penulis, kebijakan pembiayaan APC, skema bantuan dana publikasi bagi artikel hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa, perlindungan hukum dan administratif bagi seluruh pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa kepengarangan. Selain itu, universitas dapat mempertimbangkan penerapan surat pernyataan persetujuan publikasi bersama (publication consent) yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa sebelum artikel dikirim ke jurnal. Dokumen tersebut dapat memuat pembagian kontribusi penulis, kesepakatan mengenai pembiayaan publikasi apabila diperlukan, serta persetujuan seluruh penulis terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Mekanisme seperti ini akan memberikan kepastian, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak apabila di kemudian hari muncul perbedaan persepsi.
Pada akhirnya, IKU seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, bukan menjadi sumber kekhawatiran bagi dosen yang beritikad baik dalam membimbing mahasiswanya. Jangan sampai dosen didorong untuk mencapai target yang ditetapkan institusi, tetapi ketika berinisiatif memenuhi target tersebut justru menghadapi risiko etik maupun administratif. Pimpinan universitas perlu memberikan kepastian regulasi agar dosen memiliki ruang yang aman dalam melaksanakan pembimbingan publikasi bersama mahasiswa. Sebab, keberhasilan memenuhi IKU “Jumlah Publikasi Nasional Terakreditasi yang Melibatkan Mahasiswa” tidak cukup hanya ditentukan oleh target angka, tetapi juga oleh sistem yang adil, transparan, dan mampu melindungi integritas seluruh sivitas akademika. Dengan demikian, tujuan meningkatkan budaya publikasi ilmiah di UIN Raden Fatah Palembang dapat tercapai tanpa mengorbankan etika akademik maupun kepercayaan antara dosen, mahasiswa, dan institusi.
