BritaBrita.com-Nama Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), belakangan dikenal lantaran aktif menyuarakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Namun, Botok menegaskan bahwa dirinya bukan intelektual maupun aktivis yang memiliki latar belakang khusus.
“Saya itu bukan ahli intelektual, saya itu rakyat biasa. Cuma saya sudah mengkritisi kebijakan atau melawan pejabat yang tidak pro-rakyat itu sejak tahun 2018,” kata Botok saat diwawancarai Kompas.com di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Sikap kritis tersebut, kata Botok, berawal dari persoalan yang dialaminya setelah membeli rumah di sebuah perumahan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Saat itu, ia yang sebelumnya tinggal di kota memilih membeli rumah di kawasan yang jauh dari pusat kota, tepatnya di wilayah Pati yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Menurut dia, status rumah yang dibelinya sebagai bagian dari perumahan bersubsidi membuat dirinya dipandang sinis oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Di sisi lain, Botok melihat adanya aktivitas tambang di sekitar tempat tinggalnya yang menurut dia berkaitan dengan kepala desa setempat. Keberadaan tambang tersebut membuat jalan di sekitar permukiman rusak. Aktivitas tambang juga berlangsung selama 24 jam.
Kondisi itu kemudian mendorong Botok berdiskusi dengan sejumlah rekannya, termasuk koordinator AMPB lainnya, Teguh Istianto, untuk menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang tersebut. “Pada tahun 2018 kita demo untuk menolak tambang,” kata dia. Aksi penolakan yang dilakukan Botok bersama rekan-rekannya pada akhirnya membuahkan hasil.
“Berhasil, tambangnya ditutup sampai sekarang,” kata dia. Namun, Botok mengaku persoalan tidak berhenti setelah tambang ditutup. Dia mengklaim mendapat berbagai bentuk teror dan serangan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan penolakannya terhadap aktivitas tambang tersebut.
Salah satu persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan makam yang berada di dekat rumahnya.
Botok mengatakan, sebuah plang tiba-tiba dipasang di area makam tersebut dengan tulisan “Makam Muslim Khusus Warga Kaliampo”. Padahal, menurut dia, sejumlah warga dari perumahan tempat tinggalnya sebelumnya telah dimakamkan di lokasi tersebut. “Padahal di perumahan saya sudah beberapa kali ada warga yang meninggal dan dimakamkan di situ, tidak ada masalah dan tidak ada yang protes,” tuturnya.
Botok kemudian memilih mencari tahu dasar aturan terkait penggunaan fasilitas pemakaman tersebut. Dia bahkan mencopot sendiri plang yang baru dipasang itu. “Malam dipasang, sekitar jam 01.00 WIB pagi saya copot, semennya masih basah,” ujarnya.
Setelah mencopot plang, Botok menyerahkannya kepada Teguh. Dia kemudian menghubungi rekannya yang merupakan anggota DPRD untuk menanyakan aturan mengenai fasilitas pemakaman.
Dari informasi tersebut, Botok kemudian mencari dan mempelajari aturan yang berkaitan dengan fasilitas umum pemakaman.
“Saya browsing, saya pelajari, lalu saya datang ke kepala desa,” katanya. Di hadapan kepala desa, Botok mempertanyakan dasar pemasangan plang tersebut sekaligus siapa pihak yang memasangnya. Menurut dia, kepala desa saat itu mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang plang.
Botok kemudian mempertanyakan hal tersebut karena makam merupakan fasilitas umum. Dia mengatakan, apabila masyarakat memang ingin makam tersebut dikhususkan untuk warga tertentu, seharusnya keputusan itu dibuat melalui mekanisme resmi desa.
“Kalau memang masyarakat ingin makam itu dikhususkan, buatkan Musdes (Musyawarah Desa), lalu jadikan Perdes (Peraturan Desa),” ujar Botok. Menurut Botok, persoalan tersebut akhirnya selesai setelah dirinya menyampaikan keberatan dan dasar aturan yang telah dipelajarinya.
“Setelah itu ya beres, sekarang sudah selesai,” kata dia seperti dilansir dari kompas.com.
Tak Menuntut Bagi Botok, pengalaman tersebut menjadi salah satu titik awal dirinya semakin aktif menyuarakan persoalan yang dianggap merugikan masyarakat. Dari persoalan tambang di lingkungan tempat tinggal hingga berbagai isu kebijakan publik, dia mengaku memilih bersuara ketika melihat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
