Oleh: Octa Bella Rahmadania (NPM: 2401110009).
Mahasiswi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang
LAYAR monitor pergerakan valuta asing kembali menyajikan pemandangan yang menyakitkan mata bagi perekonomian domestik. Dolar Amerika Serikat (AS) melesat perkasa, sementara Rupiah harus terseok-seok menembus level psikologis baru yang mengkhawatirkan di kisaran Rp17.700 hingga mendekati Rp17.900 per dolar AS.
Depresiasi yang menyentuh angka di atas 5-7% sejak awal tahun ini bukan sekadar angka mati di tabel bursa efek atau berita kilat di media bisnis. Ini adalah alarm keras, sebuah realitas pahit yang membawa dampak domino langsung ke dapur masyarakat dan ruang produksi industri nasional.
Mengapa “Sang Garuda” begitu mudah terhempas? Merujuk pada dinamika ekonomi terkini, kita tidak bisa lagi menutup mata bahwa pelemahan ini didorong oleh kombinasi mematikan antara tekanan global (external shock) dan kerentanan domestik yang bersifat musiman maupun struktural.
Di panggung global, perekonomian AS yang tetap kokoh di tengah tingginya inflasi memaksa bank sentral mereka, The Fed, bersikap ekstra hati-hati dalam menurunkan suku bunga (higher for longer). Ditambah lagi, imbal hasil obligasi AS (US Treasury) tenor 10 tahun yang sempat bertahan di atas level kuat 4,5% membuat investor global memilih bermain aman. Mereka menarik modal dari negara-negara berkembang (capital outflow) dan memarkirnya di aset-aset berbasis dolar. Berdasarkan data Bank Indonesia, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik (SBN dan saham) bahkan sempat menembus triliunan rupiah dalam hitungan minggu.
Situasi ini diperparah oleh eskalasi ketegangan geopolitik yang tak kunjung mendingin di Timur Tengah serta ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, hukum alam pasar keuangan selalu berlaku. Dolar adalah raja, dan aset berisiko di pasar berkembang adalah yang pertama dikorbankan.
Namun, menyalahkan faktor eksternal secara penuh adalah bentuk pengingkaran terhadap pekerjaan rumah kita yang belum selesai. Setiap memasuki kuartal kedua, Rupiah selalu menghadapi “penyakit musiman” yang kronis. Bulan-bulan ini adalah periode di mana perusahaan-perusahaan asing di Indonesia melakukan repatriasi dividen atau mengirimkan keuntungan mereka kembali ke luar negeri dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan pola tahunan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), kebutuhan valas untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri swasta di kuartal II selalu melonjak tajam. Kebutuhan ini kian terakselerasi oleh pembiayaan ibadah haji, membuat Rupiah kian terdesak akibat hukum permintaan dan penawaran.
Di balik faktor musiman itu, ada realitas yang lebih pahit, ketergantungan struktural industri kita terhadap bahan baku impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 70% struktur impor Indonesia masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal. Saat Rupiah terjungkal, biaya impor otomatis meroket.
Saat Rupiah terjungkal, biaya impor meroket. Para pelaku usaha kini dihadapkan pada buah simalakama. Membebankan kenaikan biaya produksi kepada konsumen berarti memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat yang sudah tertekan. Namun, jika mereka menanggungnya sendiri, margin keuntungan akan tergerus dan ancaman efisiensi hingga pengurangan tenaga kerja (PHK) berada di depan mata.
Langkah Nyata, Bukan Sekadar Intervensi
Bank Indonesia (BI) memang tidak tinggal diam. Langkah agresif menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate hingga menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir) serta intervensi langsung melalui Triple Intervention di pasar spot, DNDF, dan pasar obligasi ibarat obat penurun panas untuk meredam gejolak jangka pendek. Imbasnya, cadangan devisa Indonesia sempat mengalami penurunan miliaran dolar AS demi menstabilkan fluktuasi ini. Pemerintah pun berusaha menenangkan pasar dengan berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga stabilitas inflasi. Namun, kebijakan moneter memiliki batas. Kita tidak bisa terus-menerus menguras cadangan devisa atau mengorbankan pertumbuhan ekonomi dengan suku bunga tinggi demi mempertahankan nilai tukar.
Pelemahan kurs kali ini harus menjadi momentum refleksi kolektif. Indonesia tidak boleh selamanya bergantung pada portofolio asing yang cair dan mudah pergi saat badai datang (hot money).
Strategi hilirisasi industri harus dipacu lebih agresif agar substitusi bahan baku impor benar-benar tercipta di dalam negeri. Selain itu, optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) dari para komoditas strategis nasional harus dipastikan benar-benar masuk dan menetap di sistem perbankan domestik, bukan sekadar “menumpang lewat”.
Dolar yang terbang tinggi dan Rupiah yang terjungkal adalah pengingat bahwa fondasi ekonomi kita masih memiliki celah yang rapuh terhadap guncangan global. Menghadapi realitas pahit ini, retorika optimisme saja tidak lagi cukup. Diperlukan sinergi yang berani antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral untuk merombak struktur ekonomi agar lebih mandiri. Jika tidak, kita akan terus menjadi penonton yang cemas setiap kali Washington bergeliat, sementara Rupiah kita terus menjadi korban di tanah airnya sendiri.
Dolar yang terbang tinggi dan Rupiah yang terjungkal adalah potret nyata bahwa kedaulatan ekonomi tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Menghadapi realitas ini, narasi optimisme saja tidak lagi cukup. Sudah saatnya pembuat kebijakan berhenti mengandalkan “obat penurun panas” jangka pendek dan mulai membangun benteng ekonomi yang mandiri. Jika tidak, kita akan terus membiarkan Sang Garuda terbang dengan sayap yang terikat oleh ketergantungan global. *
