Kerusakan Sungai dan Gambut Jadi Sorotan, Forum DAS Sumsel Perkuat Kolaborasi
PALEMBANG, Britabrita.com — Ancaman penggundulan hutan, sedimentasi, abrasi, penambangan ilegal, hingga pencemaran sungai menjadi pekerjaan besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di Sumatera Selatan. Dengan 42 daerah aliran sungai (DAS) yang perlu mendapat perhatian, upaya perlindungan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah.
Di tengah tantangan tersebut, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Selatan mengevaluasi perjalanan lima tahun kepengurusan sekaligus merumuskan arah kolaborasi untuk periode berikutnya. Evaluasi ini menjadi momentum untuk memastikan berbagai program dan kerja sama yang telah dibangun mampu memberikan dampak nyata bagi kelestarian sungai, hutan, dan gambut.
Persoalan itu mengemuka dalam Lokakarya dan Musyawarah Daerah Forum DAS Sumsel 2026 di Hotel Beston, Palembang, Selasa (27/10/2026). Kegiatan bertema “Penguatan Peran Forum DAS dalam Tata Kelola Kolaboratif Daerah Aliran Sungai yang Berkelanjutan di Sumatera Selatan” tersebut mempertemukan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi lingkungan, media, dan komunitas masyarakat.
Ketua Forum DAS Sumsel, Dr. Syafrul Yunardi, mengatakan evaluasi lima tahun bukan sekadar meninjau program yang telah dilaksanakan, melainkan juga menghimpun masukan untuk memperkuat peran organisasi dalam pengelolaan lingkungan.
“Dua hari kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas kolaborasi yang telah kami lakukan selama lima tahun. Kami ingin menghimpun masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi sekaligus bekal bagi kepengurusan berikutnya,” ujar Syafrul.
Menurut dia, pengelolaan DAS membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Perguruan tinggi berperan melalui riset dan kajian ilmiah, pemerintah dalam penyusunan kebijakan, dunia usaha melalui tanggung jawab pengelolaan lingkungan, sedangkan masyarakat dan media turut memperkuat pengawasan serta edukasi publik.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh unsur tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dalam program yang berkelanjutan.
Selama lima tahun terakhir, Forum DAS Sumsel telah menjalankan sejumlah program berbasis kajian dan penelitian. Di antaranya mendorong penyusunan kurikulum muatan lokal lingkungan hidup, termasuk ekosistem gambut, bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI).
Forum DAS juga memfasilitasi penyusunan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Di Banyuasin, forum ini turut membantu pembentukan forum koordinasi pengelolaan mangrove sesuai permintaan pemerintah daerah setempat.
Selain itu, Forum DAS Sumsel menyampaikan rancangan pengembangan ekowisata kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan potensi lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Berbagai program itu menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kawasan yang rusak, tetapi juga pendidikan, penguatan aturan di tingkat desa, dan pengembangan ekonomi yang mempertimbangkan daya dukung ekosistem.
Namun, kesinambungan program dan penerapan rekomendasi di lapangan tetap menjadi pekerjaan penting. Hasil penelitian akan memiliki arti lebih besar apabila diterjemahkan menjadi kebijakan, tindakan pencegahan, dan pengawasan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Untuk memperluas dukungan, Forum DAS Sumsel telah menjalin nota kesepahaman dengan 11 perguruan tinggi. Forum ini juga membina Laskar Muda Forum DAS, komunitas mahasiswa yang didorong terlibat dalam edukasi dan kegiatan lingkungan.
Di tingkat daerah, enam Forum DAS kabupaten dan kota telah memiliki kepengurusan. Jaringan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, organisasi lingkungan, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
Forum DAS Sumsel juga menginisiasi aplikasi Songket Sumsel yang diluncurkan pada awal masa kepengurusan dan disebut masih digunakan hingga kini. Pada 2026, kepengurusan Forum DAS Sumsel turut memperoleh penghargaan yang disebut sebagai koperasi terbaik tingkat nasional dari Kementerian Kehutanan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta Forum DAS mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian sungai, hutan, dan lingkungan hidup. Menurut dia, keberadaan 42 DAS di Sumsel membutuhkan pengawasan bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah.
Herman Deru menyoroti berbagai ancaman, mulai dari penggundulan hutan, abrasi, sedimentasi, penambangan ilegal, hingga pencemaran yang berkaitan dengan penggunaan merkuri. Ia berharap Forum DAS mampu menjadi sumber informasi yang akurat sekaligus mengingatkan berbagai pihak ketika terjadi kerusakan lingkungan.
Pesan tersebut menempatkan Forum DAS pada peran yang lebih luas daripada sekadar wadah koordinasi. Forum ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan berbagai sektor, memperkuat basis informasi lingkungan, serta mendorong tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan di lapangan.
Lokakarya dan musyawarah daerah ini dihadiri perwakilan lima unit pelaksana teknis kementerian terkait, pimpinan dan mahasiswa dari 11 perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, media massa, serta jajaran pengurus Forum DAS Sumsel.
Dengan berakhirnya periode kepengurusan lima tahun, tantangan Forum DAS Sumsel bukan hanya mempertahankan jaringan kerja sama yang telah terbentuk. Lebih dari itu, forum perlu memastikan kolaborasi tersebut berujung pada program yang terukur, rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan.
Sebab, keberhasilan pengelolaan DAS pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya pertemuan atau dokumen kerja sama, melainkan oleh sejauh mana upaya bersama mampu mencegah kerusakan dan menjaga fungsi lingkungan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
