Drama OTT Wamenaker dan Keberhasilan Kejaksaan OTT Kadisnaker Sumsel
Oleh : H Irwansyah Mulkan – Ketua Umum Sultan Samander
DRAMA operasi tangkap tangan (OTT) kembali menghiasi panggung politik dan birokrasi di Indonesia. Kali ini, sorotan publik bukan hanya pada OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga pada keberhasilan Kejaksaan Negeri Palembang dalam melakukan OTT terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumatera Selatan.
Dua peristiwa hukum ini memberi pesan ganda: korupsi tidak mengenal level jabatan, dari pusat hingga daerah.
OTT Wamenaker: Drama Politik yang Menguras Energi
OTT Wamenaker menjadikan topik perbincangan nasional yang viral. Sorotan publik lebih banyak tertuju pada “drama politik” yang mengiringinya—mulai dari respons elite, serangan opini di media sosial, hingga bukan tidak mungkin wacana reshuffle kabinet. Kasus ini seakan menjadi panggung besar yang menguras perhatian, sementara esensi penegakan hukum dikhawatirkan justru tersamarkan oleh hiruk-pikuk narasi politik. Apalagi Wamenaker merupakan Ketua dari team Relawan Jo-man (Jokowi Mania).
OTT Kadisnaker Sumsel: Aksi Senyap yang Tepat Sasaran
Berbeda nuansanya dengan OTT di pusat, langkah Kejaksaan Negeri Palembang terhadap Kadisnakertrans Sumsel menuai apresiasi luas. Tim penyidik berhasil mengamankan uang puluhan juta rupiah yang diduga hasil pungutan liar terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu.
Tidak hanya publik, bahkan serikat buruh di Palembang sampai melakukan sujud syukur, menilai OTT ini sebagai kemenangan moral bagi pekerja. Investor yang selama ini resah dengan praktik “pintu belakang” juga merasa mendapat angin segar.
Publik Bertanya: Siapa yang Layak Dipuji?
Dari dua peristiwa ini, publik sebenarnya bisa menilai: siapa yang lebih patut mendapat apresiasi?
Apakah drama politik OTT Wamenaker yang berputar di lingkar kekuasaan, atau keberhasilan senyap Kejaksaan Palembang yang langsung menyentuh persoalan buruh dan dunia usaha di daerah?
Jawaban masyarakat cenderung jelas: keberanian Kejaksaan membongkar praktik kotor di level daerah jauh lebih membumi dan menyentuh kepentingan rakyat banyak.
Momentum Perubahan
OTT Kadisnaker Sumsel harus menjadi momentum perubahan. Tidak cukup hanya berhenti pada satu pejabat, tetapi juga perlu membersihkan sistem yang membuka ruang korupsi dalam pelayanan publik.
Sementara drama politik OTT Wamenaker hendaknya menjadi pelajaran: jangan jadikan panggung hukum sebagai tontonan politik yang melelahkan publik.
Karena pada akhirnya, masyarakat hanya butuh satu hal: birokrasi yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat pekerja. (*)
