PM Thailand Dipecat, Situasi Politik Makin Memanas
PM Thailand Dipecat, Situasi Politik Makin Memanas
BritaBrita.com, Bangkok, 30 Agustus 2025 – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memutuskan memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8). Keputusan ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran etika setelah bocornya percakapan telepon antara Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, di tengah memanasnya sengketa perbatasan kedua negara.
Putusan dengan suara mayoritas 6–3 itu menandai berakhirnya masa kepemimpinan Paetongtarn yang baru berjalan satu tahun. Ia menjadi pemimpin keenam dari lingkaran keluarga atau pendukung Shinawatra yang kembali tumbang melalui intervensi militer maupun peradilan.
Dinasti Shinawatra Terpukul Lagi
Paetongtarn, 39 tahun, merupakan putri mantan PM Thaksin Shinawatra sekaligus perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Ia dianggap simbol generasi baru politik Shinawatra setelah kakaknya, Yingluck, dan sekutunya berulang kali digulingkan. Namun, seperti para pendahulunya, masa jabatannya berakhir di tangan Mahkamah Konstitusi.
Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai Paetongtarn lebih mementingkan hubungan pribadi dengan Hun Sen ketimbang kepentingan nasional. Sikap itu dianggap merugikan reputasi Thailand dan menurunkan kepercayaan publik.
“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja,” demikian bunyi putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip dari Reuters.
Meski sempat meminta maaf dengan dalih dirinya hanya berusaha mencegah pecahnya perang, permintaan itu tidak mengubah keputusan pengadilan.
Gejolak Politik Tak Berkesudahan
Lengsernya Paetongtarn menambah daftar panjang instabilitas politik di Negeri Gajah Putih. Dalam 17 tahun terakhir, setidaknya lima perdana menteri diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara militer beberapa kali melakukan kudeta. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya siklus konflik politik yang selama ini menghantui Thailand.
Pengamat politik Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai proses penunjukan pemimpin baru tidak akan berjalan mulus.
“Menunjuk perdana menteri baru akan sulit dan bisa memakan waktu cukup lama. Tidak mudah bagi semua partai menyelaraskan kepentingan mereka. Pheu Thai jelas berada pada posisi merugikan,” ujarnya.
Siapa Pengganti Paetongtarn?
Untuk sementara, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai akan memimpin kabinet sambil menunggu parlemen memilih perdana menteri baru. Namun, hingga kini belum ada batas waktu yang jelas kapan pemilihan itu akan dilakukan.
Beberapa nama disebut berpeluang menggantikan, di antaranya Chaikasem Nitisiri (77), mantan jaksa agung dari Partai Pheu Thai, serta Anutin Charnvirakul, mantan mitra koalisi yang sebelumnya menarik dukungan akibat skandal telepon Paetongtarn. Nama mantan PM sekaligus eks-panglima militer Prayuth Chan-ocha juga sempat beredar, meski ia sudah menyatakan pensiun dari politik.
Bayang-Bayang Krisis Ekonomi
Krisis politik ini terjadi di tengah kondisi ekonomi Thailand yang sedang lesu. Bank sentral memproyeksikan pertumbuhan hanya 2,3% tahun ini, terendah di kawasan Asia Tenggara. Publik pun semakin frustrasi dengan mandeknya reformasi dan tingginya biaya hidup.
Kemarahan rakyat terlihat dari demonstrasi yang kembali marak di Bangkok dan beberapa kota besar sejak Jumat malam. Massa menuntut kejelasan arah politik serta menolak intervensi berlebihan Mahkamah Konstitusi dalam pemerintahan.
Bagi Thailand, putusan ini bukan hanya mengguncang Partai Pheu Thai, tetapi juga menambah ketidakpastian masa depan demokrasi di negara tersebut.
Editor : Bangun
