Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Pemerintah Janji Penyelenggaraan Lebih Bersih dan Efisien

BritaBrita.com, TANGERANG — Kabar gembira datang bagi umat Islam Indonesia yang telah lama menanti giliran untuk berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi memastikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 tetap berjumlah 221.000 jemaah, sama seperti tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, **Dahnil Anzar Simanjuntak**, menyampaikan langsung kepastian ini di Tangerang, Senin (29/9).
“Ya, kuota haji kita itu tetap dari pemerintah Saudi Arabia, estimasinya sekitar 221.000 kuota,” ungkapnya.
Meski jumlahnya masih sama, Dahnil tidak menutup kemungkinan adanya tambahan kuota. “Kalau ada penambahan nanti, kita lihat perkembangan. Pemerintah Saudi menyampaikan kemungkinan kuota tetap, tetapi perubahan masih bisa terjadi,” jelasnya penuh harap.
Dari total kuota itu, 8 persen dialokasikan khusus untuk jemaah haji khusus yang diselenggarakan melalui biro perjalanan resmi.
Menjaga Kemurnian Ibadah
Lebih jauh, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan penyelenggaraan haji berjalan **bersih, transparan, dan akuntabel**. Ia menilai ibadah haji adalah amanah besar yang tidak boleh ternodai oleh praktik yang merugikan jemaah.
“Besok Kejaksaan akan datang ke Kementerian Haji. Kami akan bicara soal pengawasan melekat, dari proses pengadaan sampai akhir penyelenggaraan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa nama-nama calon pejabat di lingkungan Kemenhaj akan diseleksi ketat. “Jangan sampai ketika duduk sebagai pejabat, justru orang-orang bermasalah. Karena itu, selain assessment, kami juga melakukan screening dan tracking dengan melibatkan Kejaksaan dan KPK,” tegasnya.
Langkah ini, menurut Dahnil, bukan hanya soal tata kelola pemerintahan, tetapi juga demi menjaga kemurnian niat dan kelancaran ibadah. *“Haji itu perjalanan spiritual. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal duniawi yang tidak semestinya,”* ucapnya.
Biaya dan Kuota Daerah
Selain kuota, pembahasan mengenai **Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)** juga menjadi agenda utama pemerintah. Menurut Dahnil, diskusi akan dilakukan bersama DPR di Komisi VIII.
Salah satu hal yang akan disoroti adalah **pembagian kuota antarprovinsi**. Ada daerah yang jatahnya berpotensi bertambah, sementara di daerah lain bisa saja berkurang, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar dan kesiapan masing-masing wilayah.
Dua Syarikah untuk Melayani Jemaah Indonesia
Di sisi lain, pemerintah telah menunjuk dua perusahaan atau *syarikah* yang akan mendampingi jamaah Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dari 150 perusahaan yang mendaftar, akhirnya diputuskan **Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service** dan **Albait Guest** sebagai mitra resmi.
“Kami desain kontraknya multi-year, tiga tahun ke depan. Ini agar pelayanan lebih terukur dan stabil,” jelas Dahnil.
Kabar baik lainnya, kontrak kerja sama dengan syarikah tersebut berhasil ditekan dari **2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jemaah**. Efisiensi ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap biaya haji secara keseluruhan.
Harapan Jamaah
Bagi jutaan umat Islam Indonesia yang masuk daftar tunggu, kabar ini menjadi cahaya harapan. Haji adalah perjalanan suci, puncak rukun Islam yang kelima, yang dalam Al-Qur’an ditegaskan sebagai panggilan Allah SWT:
> *“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah…”* (QS. Ali Imran: 97).
Dengan kepastian kuota dan upaya pemerintah menekan biaya, calon jemaah berharap penyelenggaraan haji 2026 akan semakin tertata, nyaman, dan menenangkan hati.
Pada akhirnya, bukan hanya soal angka kuota atau biaya, tetapi bagaimana ibadah haji benar-benar mengantarkan jemaah Indonesia menjadi tamu Allah yang kembali dengan predikat haji mabrur, sebuah keberkahan yang tak ternilai.
Editor: Bangun Lubis



