Kapolri Listyo Sigit Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI di Rapimnas 2025, Ini Pesan Tegasnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam Rapimnas KSPSI 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Penunjukan ini disahkan melalui sidang pleno dan disaksikan ribuan peserta. Sebanyak 5.000 peserta dan 1.200 delegasi memadati lokasi, menjadikannya salah satu konsolidasi buruh terbesar dalam lima tahun terakhir.
Acara dihadiri perwakilan Mabes Polri, Kemnaker, Kemenko PMK, serta pimpinan buruh nasional seperti Andi Gani Nena Wea, Said Iqbal, dan Elly Rosita Silaban. Delegasi serikat pekerja dari Malaysia, Thailand, Kamboja, hingga Timor Leste turut meramaikan Rapimnas.
Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk mendukung perjuangan buruh.
“Penunjukan ini adalah amanah besar. Polri akan terus mendampingi perjuangan buruh dan menjaga ruang demokrasi tetap aman,” ujar Sigit di hadapan peserta Rapimnas.
Ia juga menekankan pentingnya pola pengamanan yang lebih humanis.
“Kami pastikan penyampaian aspirasi buruh, termasuk aksi unjuk rasa, tetap berjalan damai dan tertib,” ungkapnya.
Kapolri menambahkan bahwa Polri siap memperkuat peran dalam mediasi konflik ketenagakerjaan.
“Konflik di perusahaan harus diselesaikan melalui dialog. Polri siap menjadi jembatan,” tegasnya.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyambut baik penunjukan Kapolri.
“Gerakan buruh membutuhkan mitra strategis. Kapolri menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan buruh,” kata Andi Gani.
Sementara Presiden KSPI Said Iqbal menilai Rapimnas kali ini sebagai momentum persatuan.
“Ini konsolidasi terbesar. Dengan dukungan Kapolri, perjuangan buruh bisa lebih terarah,” ujar Iqbal.
Dengan tema “Buruh Bersatu untuk Ekonomi Kuat 2025–2030”, Rapimnas membahas:
Penguatan organisasi
Penyusunan roadmap 2026–2030
Advokasi upah layak
Pembentukan Dewan Penasihat & Dewan Eti
Sinergi KSPSI–Polri–Kemnaker–BPJS
Sidang pleno juga menetapkan beberapa keputusan penting, termasuk penguatan advokasi ketenagakerjaan dan kampanye perlindungan buruh rentan.
