Perda Kesenian Belum Lahir, Aktivitas Justru Meledak: Setahun Lebih DKP Palembang Menyala dari Lawang Borotan hingga Kambang Iwak
Perda Kesenian Belum Lahir, Aktivitas Justru Meledak: Setahun Lebih DKP Palembang Menyala dari Lawang Borotan hingga Kambang Iwak
Oleh : Muhaamd Nasir ( Ketua Dewan Kesenian Palembang)
BritaBrita.com, Palembang – Ketika Peraturan Daerah (Perda) Kesenian tak kunjung terealisasi, Dewan Kesenian Palembang (DKP) justru mencatatkan satu periode paling padat aktivitas dalam sejarahnya. Sepanjang 2024 hingga 2025, DKP bergerak nyaris tanpa jeda: dari puisi, mural, parade bunyi, UMKM, lingkungan hidup, hingga kerja-kerja akademik dan advokasi kebijakan.
Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari komitmen pasangan Ratu Dewa–Prima Salam (RDPS) yang sejak Pilkada menandatangani pakta integritas 9 poin untuk kebangkitan Palembang, salah satunya menyangkut kebudayaan dan pemberian honorarium bagi pelaku seni.
Komitmen itu kemudian dikawal melalui pembentukan Tim 11 yang berisi budayawan dan sejarawan dan dipimpin Mang Dayat
Dalam arus itulah Dewan Kesenian Palembang berada: bukan sekadar sebagai mitra, melainkan sebagai “mesin lapangan” yang memastikan seni tetap hidup, meski payung hukumnya belum ada.
Dari Proses Demokratis hingga Aklamasi
Tahun 2024 diawali dengan dinamika internal organisasi. DKP membuka pendaftaran calon ketua dengan semangat regenerasi dan target revitalisasi seni budaya Palembang. Proses itu berujung pada satu nama: Muhammad Nasir, yang kemudian terpilih secara aklamasi.
Pelantikan kepengurusan DKP periode 2025–2030 dilakukan pada 16 Mei 2025 oleh Wakil Wali Kota Palembang. Dalam sambutannya, Prima Salam menekankan peran strategis seniman sebagai motor kebangkitan kebudayaan kota.
Didampingi Sekretaris Fadly Lonardo dan Bendahara Krismadi, Nasir memimpin organisasi dengan struktur besar: sekitar 67 pengurus dan 16 pembina. Enam komite aktif—sastra, seni rupa, musik, teater, tari, dan film—menjadi penggerak utama.
Ledakan Agenda: Seni Turun ke Jalan, Kampus, hingga UMKM
Dalam kurun waktu setahun lebih, DKP mencatatkan rangkaian kegiatan yang nyaris tanpa jeda, antara lain:
Hari Puisi Nasional 2025 bertajuk “Lawang Borotan Membara oleh Kata”, disusul perayaan #BanjirGaris dan Bulan Menggambar yang mengubah Gedung Kesenian menjadi “lautan garis dan warna”.
Parade Bunyian 2025 di Lawang Borotan, kolaborasi lintas generasi bersama komunitas Kawan Lamo, menampilkan enam cabang seni dan melibatkan UMKM agar “seniman tak menari sendirian”.
Lomba mural grafiti Walikota Palembang (Juli 2025) sebagai upaya antisipasi vandalisme sekaligus ruang ekspresi generasi muda.
Lomba lukis dan mewarnai bertema pahlawan nasional asal Sumsel di Museum SMB II, dengan total hadiah puluhan juta rupiah.
Keterlibatan aktif dalam Festival Kreatif Sriwijaya 2025, PKK Palembang, serta festival UMKM dan wastra lokal, termasuk tampilnya kain jumputan Palembang yang memikat para pejabat.
Program seni dan lingkungan: Earth Day 2025 bersama Green Generation Sumsel, pengukuhan 13 Duta Generasi Hijau Sumsel, serta kolaborasi seni berbasis isu bumi lestari.
Kerja akademik: MoU dengan HISKI Sumsel, kolaborasi dengan FKIP Universitas Tridinanti, serta program magang mahasiswa Universitas PGRI Palembang dari seni pertunjukan hingga bahasa Indonesia.
Produksi wacana publik melalui puluhan podcast kebudayaan, termasuk membedah dinamika seniman, teater SMB II Harimau yang Tak Dapat Dijinakkan, hingga bincang estetika bahasa dan etika jurnalistik.
Puncaknya, Pekan Seni 2025 di Lawang Borotan pada November 2025 digelar selama tiga hari dengan 15 sesi, melibatkan sekitar 1.000 seniman, dan ditutup dengan pertunjukan Wayang Palembang.
Terakhir, Konser Amal Seniman Palembang untuk Banjir Sumatera dilaksanakan dua hari di Kambang Iwak Palembang.
Advokasi Jalan Buntu: Perda Kesenian Kembali Tertahan
Di balik padatnya agenda, satu pekerjaan rumah terus membayang: Perda Kesenian. DKP telah melakukan audiensi dengan Bapemperda DPRD Kota Palembang terkait pengajuan Raperda Pemajuan Kesenian oleh Dinas Kebudayaan. Raperda tersebut bahkan telah dilengkapi naskah akademik.
Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, Raperda Kesenian kembali tertahan. Masuknya tambahan dua Raperda dalam Propemperda 2025 serta “adu kuat” dengan Raperda Kebudayaan membuat payung hukum kesenian terancam kembali tertunda.
Sejak era kepemimpinan DKP sebelumnya hingga kini, Perda Kesenian lebih sering hadir sebagai wacana ketimbang kebijakan nyata.
Tanpa Perda, Tapi Tak Tanpa Arah
Meski regulasi belum lahir, DKP justru mencatatkan pengakuan publik. Organisasi ini menerima penghargaan dari Pemkot Palembang sebagai komunitas yang berkontribusi bagi perkembangan budaya dan pariwisata. DKP juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti konser amal seniman Palembang untuk korban banjir Sumatera serta aksi berbagi makan gratis bersama Masjid Baiturrahman Bank Raya.
“Perda memang penting, tapi seni tidak bisa menunggu,” ujar salah satu pengurus DKP. “Kami memilih bergerak dulu, sambil terus mengetuk pintu kebijakan.”
Menuju 2026: Seni Bergerak, Negara Diuji
Tahun 2026 kini dipandang sebagai titik krusial. Di kalangan seniman mulai mengemuka wacana tekanan publik yang lebih keras agar eksekutif dan legislatif serius melahirkan Perda Kesenian. Apalagi, hadirnya Raperda Kebudayaan dinilai berpotensi kembali menunda kepentingan spesifik dunia seni.
Namun satu hal sudah terbukti:tanpa perda, DKP tetap berjalan.
Dari puisi hingga parade bunyi, dari mural hingga wayang, dari kampus hingga UMKM—denyut seni Palembang masih menyala, bahkan ketika payung hukumnya belum turun dari langit kebijakan.
Program
Ke depan, berbagai kegiatan telah digagas bisa terlaksana di Gedung Kesenian Palembang. Gedung yang berhasil didapat berkat perjuangan Bersama AMPCB yang dimotori Vebri Al Lintani dan didukung para seniman, budayawan dan sejarawan ini, diupayakan akan diisi secara optimal.
Selain bisa dimanfaatkan berbagai komunitas seni-budaya dan para mahasiswa, serta seniman, juga diupayakan DKP bisa menginisiasi kegiatan terjadwal yang menampilkan seni yang ada di Palembang, seperti Wayang Palembang, Dulmuluk, Nenggung Mato dan Irama Batanghari Sembilan serta syarofal anam. Sehingga, siapapun itu, baik warga Palembang maupun wisatawan baik lokal, Nusantara, bahkan mancanegara bisa mengintip jadwal penampilan yang ada.
Dan menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Mereka bisa menikmati seni-seni Palembang, yang selama ini, penampilannya itu tentatif dan tidak terjadwal. Untuk tahap awal, menggandeng Dinas Pendidikan akan mengerahkan anak-anak TK maupun Pendidikan dasar agar bisa menyaksikan pementasan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Palembang.
Selain itu, itu akan mengoptimalkan pendataan seniman, baik individu maupun komunitas/sanggar sampai akhirnya bisa diterbitkan buku putih seniman Palembang.
Juga akan mengupayakan lahirnya rompok-rompok seni budaya di kelurahan dan kecamatan. Tentu dengan peran serta Walikota diharapkan tangan DKP bisa menyentuh hingga kelurahan dan kecamatan.
Sebagai bentuk penanaman jiwa seni ke anak-anak dan generasi muda, sudah digagas program seniman masuk bangku sekolah. Salah satu bentuknya akan digelar pemilihan duta seni Tingkat sekolah dasar, sehingga urusan seni ini akan diperpanjang sentuhannya oleh para duta seni itu ke teman-temannya do sekolah masing-masing.
Berbagai festival, Tingkat local, regional, maupun nasional, bahkan diupayakan Tingkat internasional bisa terlaksana di Palembang. Sebagai kota tua, sudah saat nya Palembang bisa mengulang Kembali kejayaan masa lalu dan lebih terkenal di usianya yang semakin menua.
Dukungan dan support tentu tak bisa hanya diharapkan dari eksekutif, tapi juga dari berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap tumbuh kembang dan lestari nya seni-budaya Palembang.
