Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Antara Gagasan, Proses, dan Kewaspadaan Publik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Antara Gagasan, Proses, dan Kewaspadaan Publik

Oleh Bangun Lubis – Wartawan & Dosen

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka di ruang publik. Isu ini sontak memantik beragam respons: ada yang menyambutnya dengan optimisme sebagai jalan efisiensi demokrasi, ada pula yang mencurigainya sebagai kemunduran yang membuka kembali pintu politik transaksional.

Namun di tengah hiruk-pikuk pendapat itu, satu hal penting perlu ditegaskan sejak awal: hingga saat ini belum ada keputusan resmi, dan belum ada undang-undang yang disahkan DPR RI terkait perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut.

Yang terjadi saat ini masih berada pada tahap wacana politik, diskursus publik, dan kajian awal di lingkungan DPR, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dan kepemiluan. Beberapa elite partai menyampaikan pandangan terbuka atau dukungan, sebagian lain menyatakan penolakan. Artinya, bangsa ini masih berada di ruang diskusi—belum di ruang keputusan.

Dalam konteks ketatanegaraan, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sederhana. Ia mensyaratkan revisi undang-undang, baik Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Proses tersebut harus melalui tahapan panjang: masuk program legislasi nasional (Prolegnas), dibahas di komisi, diuji secara akademik, menyerap aspirasi publik, hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Hingga kini, belum ada satu pun tahapan final itu yang dilalui.

Karena itu, publik sejatinya tidak perlu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apalagi menuduh atau mencurigai tanpa dasar. Dalam Islam sendiri, sikap tergesa dan su’uzhan bukanlah adab yang dianjurkan. Namun demikian, menahan prasangka bukan berarti menutup mata. Kewaspadaan tetap diperlukan, sebab sejarah memberi pelajaran yang tidak ringan.

Indonesia pernah mengalami era ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pada masa itu, ada argumen efisiensi yang cukup kuat: biaya politik lebih rendah, potensi konflik horizontal bisa ditekan, dan proses pemerintahan berjalan lebih cepat. Tetapi di saat yang sama, publik juga mencatat sisi gelapnya: politik lobi tertutup, transaksi kekuasaan, dan ketergantungan kepala daerah pada elite politik lokal.

Kekhawatiran inilah yang kini kembali mencuat. Pertanyaan publik pun wajar: apakah sistem ini kelak justru membuka ruang korupsi baru? Namun perlu disadari, korupsi tidak lahir semata dari sistem pemilihan, melainkan dari lemahnya integritas, rapuhnya pengawasan, dan longgarnya penegakan hukum. Sistem apa pun—langsung atau tidak langsung—akan bermasalah bila nilai-nilai itu diabaikan.

Sebaliknya, pemilihan langsung yang selama ini dijalankan juga bukan tanpa catatan. Politik uang, biaya kampanye yang sangat mahal, polarisasi masyarakat, hingga konflik sosial pasca-pemilu adalah realitas yang belum sepenuhnya teratasi. Karena itu, memperdebatkan sistem semata tanpa memperbaiki ekosistem politiknya ibarat mengganti kemudi tanpa memperbaiki mesin.

Di titik inilah diskusi seharusnya diarahkan: bagaimana memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tetap terjaga, apa pun mekanisme yang kelak dipilih. Jika melalui DPRD, maka prosesnya harus terbuka, rekam jejak calon dan anggota DPRD dapat diakses publik, serta pengawasan masyarakat dan lembaga penegak hukum diperkuat. Tanpa itu, kekhawatiran publik akan menemukan pembenarannya.

Hingga hari ini, DPR RI sendiri masih menyampaikan sikap hati-hati. Beberapa anggota menyebut wacana ini perlu dikaji secara mendalam dan tidak bisa diputuskan secara tergesa. Bahkan ada yang menegaskan, belum saatnya publik dihadapkan pada kesimpulan final, karena proses legislasi belum dimulai secara resmi.

Maka sikap paling bijak bagi masyarakat saat ini adalah menunggu dengan sadar dan mengawal dengan cerdas. Tidak larut dalam euforia, tidak tenggelam dalam kecurigaan. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang gaduh oleh prasangka, melainkan demokrasi yang hidup oleh partisipasi dan pengawasan.

Wacana boleh bergulir, gagasan boleh diuji, tetapi keputusan harus lahir dari proses yang jernih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selama pintu itu masih terbuka, publik berhak bersuara, bertanya, dan mengingatkan.

Untuk sekarang, mari kita lihat dan cermati bersama. Belum ada keputusan, belum ada ketetapan. Yang ada baru diskusi. Dan di dalam diskusi itulah, kedewasaan bangsa sedang diuji.