Oleh: Bangun Lubis – Wartawan Muslim
Rusak dari Atas hingga Bawah: Potret Buram Pengelolaan Negara dan Luka Rakyat Kecil
Pengelolaan kesejahteraan rakyat di Indonesia bukanlah persoalan sederhana. Ia bukan semata soal anggaran yang kurang, kebijakan yang keliru, atau program yang tidak tepat sasaran.
Persoalan yang jauh lebih serius adalah rusaknya tata kelola lembaga pemerintahan dari tingkat atas hingga ke oknum petugas paling bawah.
Korupsi menjadi benang merah dari hampir semua kerusakan itu.
Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Menteri, kepala lembaga, gubernur, hingga bupati yang terseret kasus hukum seolah menjadi simbol keseriusan negara memberantas korupsi. Namun di balik itu, ada korupsi senyap yang jauh lebih dekat dengan rakyat dan dampaknya lebih luas: korupsi di tingkat pelaksana lapangan.
Korupsi jenis ini jarang masuk headline, nilainya dianggap kecil, tetapi terjadi berulang, sistemik, dan menimpa rakyat kecil secara langsung.
Di tingkat pusat, kebijakan sering dirancang dengan niat baik. Program bantuan pertanian, perikanan, penghijauan, hingga alat produksi digelontorkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di atas kertas, semuanya tampak rapi dan berpihak pada rakyat. Namun ketika kebijakan itu turun ke daerah, maknanya kerap berubah total.
Bantuan benih unggul padi yang seharusnya diberikan gratis kepada petani, di lapangan justru disertai pungutan.
Oknum petugas berdalih biaya administrasi, transportasi, atau sekadar “uang lelah”. Petani yang menolak sering kali diancam tidak akan masuk daftar penerima pada tahap berikutnya. Akhirnya, petani terpaksa membayar demi mendapatkan haknya sendiri.
Praktik serupa terjadi di sektor perikanan. Bibit ikan yang dimaksudkan untuk membantu pembudidaya kecil justru dijadikan komoditas oleh oknum. Ada yang terang-terangan memasang harga, ada pula yang meminta “uang partisipasi”. Nelayan dan petani ikan yang kondisinya pas-pasan tidak punya pilihan selain membayar agar tidak tersingkir dari program.
Ironisnya, praktik ini berlangsung bertahun-tahun dan dianggap lumrah.
Di sektor lingkungan, program penghijauan dan reboisasi pun tak luput dari penyimpangan. Bibit pohon yang secara resmi merupakan bantuan negara, di lapangan malah diminta dibayar oleh petani. Dalihnya selalu sama: biaya angkut, perawatan, atau operasional. Akibatnya, partisipasi masyarakat menurun dan tujuan pelestarian lingkungan gagal tercapai.
Begitu pula dengan distribusi alat-alat pertanian. Traktor, pompa air, dan mesin pendukung produksi yang diklaim sebagai bantuan gratis sering kali hanya bisa diterima jika masyarakat memberikan imbalan. Bahkan tidak jarang, nilai imbalan tersebut hampir setara dengan harga pasar alat itu sendiri*. Bantuan negara pun kehilangan makna.
Semua contoh ini menunjukkan satu pola yang sama:
kebijakan baik di tingkat pusat → rusak di tingkat bawah → rakyat menjadi korban.
Yang lebih memprihatinkan, korupsi semacam ini sulit diberantas. Nilainya kecil, pelakunya banyak, dan korbannya tidak berani melapor karena takut kehilangan akses bantuan di masa depan. Pengawasan lemah, sanksi jarang dijatuhkan, dan penyimpangan akhirnya berubah menjadi budaya.
Sering kita mendengar pembelaan bahwa pimpinan di atas bersih. Bisa jadi benar. Namun apa arti pimpinan bersih jika pelaksana di bawah justru kotor? Kebijakan sebersih apa pun akan tercemar ketika dieksekusi oleh aparat yang tidak amanah.
Korupsi di tingkat bawah ini ibarat rayap. Ia tidak langsung merobohkan bangunan negara, tetapi perlahan menggerogoti fondasinya. Kepercayaan rakyat runtuh, program pemerintah kehilangan ruhnya, dan kesejahteraan hanya tinggal slogan.
Yang paling menderita tentu saja rakyat kecil. Mereka yang seharusnya dibantu justru diperas. Negara yang semestinya melindungi berubah menjadi kekuasaan yang menekan. Dalam kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika kemiskinan sulit dientaskan dan ketimpangan terus melebar.
Masalah utama bangsa ini bukan semata kekurangan program, melainkan kerusakan moral dalam pengelolaan program.
Karena itu, reformasi tidak boleh berhenti di level elit. Perombakan harus menyentuh hingga ke petugas paling bawah. Pengawasan harus nyata, transparansi harus dibuka, dan sanksi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh oknum.
Sebab negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh kebijakan yang baik, tetapi oleh aparatur yang jujur dan amanah di setiap level. Ketika pengelolaan negara rusak dari atas hingga ke bawah, yang hancur bukan hanya sistem, tetapi keadilan, martabat negara, dan harapan rakyat kecil.
