Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja: Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendiri

Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja: Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendiri

Oleh: Bangun Lubis ‐]

Persoalan tenaga kerja di negeri ini bukan masalah baru. Setiap tahun jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan terus bertambah. Anak-anak muda lulus sekolah dan perguruan tinggi. Mereka membawa ijazah, keterampilan dan harapan. Tetapi ketika memasuki dunia kerja, yang mereka temukan justru persaingan yang semakin berat.

Lalu siapa yang bertanggung jawab?

Tentu pemerintah tidak mungkin mempekerjakan seluruh rakyat. Tetapi pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan kebijakan yang membuka ruang seluas-luasnya bagi lahirnya pekerjaan. “Pemerintah tidak harus menjadi pemberi semua pekerjaan, tetapi pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat mencari pekerjaan sendirian.”

Inilah yang sering hilang dalam pembicaraan tentang pembangunan. Kita terlalu sibuk membicarakan investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan, proyek besar dan angka-angka makro. Tetapi rakyat bertanya lebih sederhana: setelah semua pembangunan itu berjalan, saya bekerja di mana? Pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

Sebuah kawasan industri boleh berdiri megah. Investasi boleh masuk dalam jumlah besar. Infrastruktur boleh semakin bagus. Tetapi kalau masyarakat sekitar tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka ada pertanyaan yang harus dijawab: seberapa besar pembangunan itu benar-benar membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat? Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton pembangunan di tanahnya sendiri.

Persoalan berikutnya adalah pendidikan. Pemerintah mendorong masyarakat agar sekolah setinggi-tingginya. Itu benar. Tetapi setelah lulus, ke mana mereka harus pergi? Jangan sampai kita hanya berhasil mencetak lulusan, tetapi gagal menyiapkan ekosistem pekerjaan.

“Ijazah tidak boleh menjadi tiket menuju antrean panjang pencari kerja.”

Di sinilah hubungan antara pendidikan dan dunia kerja harus dibongkar. Sekolah dan perguruan tinggi tidak boleh berjalan jauh dari kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Program pendidikan harus terus menyesuaikan perkembangan ekonomi, teknologi dan kebutuhan tenaga kerja.

Pelatihan kerja juga jangan hanya menjadi acara seremonial. Jangan sekadar membuka pelatihan, memberikan sertifikat, mengambil foto bersama, lalu selesai.

Pertanyaan sebenarnya adalah: **setelah pelatihan, apakah peserta mendapatkan pekerjaan atau mampu membuka usaha?Kalau jawabannya tidak jelas, pemerintah harus mengevaluasi kembali model pelatihannya.

Begitu pula program bantuan usaha. Rakyat tidak selalu membutuhkan bantuan yang habis sekali pakai. Mereka membutuhkan akses modal, pasar, pendampingan, teknologi dan kepastian usaha.

UMKM harus didorong naik kelas sehingga bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan bagi orang lain.

Sebab lapangan kerja tidak semuanya harus lahir dari perusahaan besar. Pedagang kecil, petani, nelayan, pengusaha rumahan, industri kreatif, koperasi dan berbagai usaha lokal juga dapat menjadi mesin penciptaan pekerjaan.

Tetapi bagaimana mungkin mereka berkembang jika akses modal sulit, pemasaran terbatas, biaya produksi tinggi dan pendampingan tidak berkelanjutan? “Jangan hanya menyuruh rakyat menjadi pengusaha. Ciptakan ekosistem agar usaha rakyat bisa hidup.”

Pemerintah daerah juga harus berani membuat peta tenaga kerja. Kita harus mengetahui berapa jumlah pencari kerja, pendidikan mereka, keterampilan mereka dan sektor apa yang membutuhkan tenaga kerja.Jangan membangun kebijakan berdasarkan perkiraan. Data tenaga kerja harus menjadi dasar perencanaan pembangunan.

Jika suatu daerah memiliki banyak lulusan bidang tertentu, sementara lapangan kerjanya sedikit, pemerintah harus memikirkan jalan keluarnya. Apakah melalui pelatihan baru? Pemagangan? Investasi baru? Pengembangan sektor ekonomi tertentu? Atau membuka akses kerja ke daerah lain?

Semua harus dirancang. Yang juga perlu dibicarakan adalah tenaga kerja lokal. Ketika investasi masuk ke sebuah daerah, masyarakat tentu berharap memperoleh manfaat ekonomi. Salah satunya adalah kesempatan bekerja.

Perusahaan mempunyai hak menentukan standar kompetensi tenaga kerja. Tetapi pemerintah juga mempunyai peran memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Jangan ketika perusahaan datang, tenaga kerja lokal dikatakan tidak memenuhi syarat. Setelah itu tenaga kerja dari luar daerah didatangkan. Kalau masalahnya kompetensi, siapa yang bertugas meningkatkan kompetensi masyarakat?

Di sinilah pemerintah harus hadir. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kualitas pekerjaan. Lapangan kerja memang penting, tetapi pekerjaan yang tersedia juga harus memperhatikan kepastian, keselamatan, perlindungan dan penghasilan yang layak sesuai ketentuan.

Sebab tujuan pembangunan bukan sekadar membuat orang “bekerja”. Tujuannya adalah membuat manusia mampu hidup secara layak dari pekerjaannya.Pengangguran bukan sekadar angka statistik.

Di balik satu orang yang menganggur ada keluarga yang menunggu. Ada orang tua yang berharap anaknya mandiri. Ada anak yang membutuhkan biaya sekolah. Ada cicilan rumah, biaya makan dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.

“Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan kepastian bukan hanya dirinya, tetapi keluarganya.” Karena itu persoalan tenaga kerja harus ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan.

Pemerintah harus berani mengukur keberhasilan pembangunan dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Bukan hanya berapa proyek yang selesai, tetapi berapa pekerjaan yang tercipta. Bukan hanya berapa investasi yang masuk, tetapi berapa masyarakat yang memperoleh manfaat. Rakyat tidak membutuhkan janji lapangan kerja yang terus diulang.

Rakyat membutuhkan kesempatan nyata untuk bekerja

Anak muda tidak membutuhkan pidato panjang tentang masa depan. Mereka membutuhkan pintu yang benar-benar terbuka. Pengusaha kecil tidak membutuhkan slogan pemberdayaan. Mereka membutuhkan kebijakan yang membuat usahanya bisa bertahan dan berkembang.

Dan pekerja tidak hanya membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan pekerjaan yang memberikan kehidupan yang layak.

Maka pemerintah harus menjawab pertanyaan sederhana tetapi sangat mendasar:

Ke mana tenaga kerja kita akan bekerja? Dari mana lapangan pekerjaan baru akan datang? Dan apa yang sedang dilakukan pemerintah agar rakyat tidak terus menjadi pencari kerja tanpa kepastian?

Pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan. Itu adalah pertanyaan rakyat kepada negara.

Sebab pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang gedung yang berdiri, jalan yang dibangun atau investasi yang masuk.

Pembangunan adalah ketika rakyat mempunyai kesempatan untuk bekerja, memperoleh penghasilan, hidup bermartabat dan menatap masa depan dengan harapan.