Hanya Slogan — Pajangan di Tengah Krisis Ketertiban Parkir

Kritikan dan Solusi, dariAlbar Sentosa Subari – Dewan Pakar Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan

BritaBrita.com, Palembang — Di banyak pasar modern, termasuk di kawasan 26 Ilir Palembang* terpampang jelas tulisan “PARKIR GRATIS” di depan area perbelanjaan.

Kebijakan itu sejatinya ditetapkan untuk melindungi hak konsumen dan menegakkan tertib pelayanan publik. Namun dalam kenyataannya, tulisan tersebut sering kali hanya menjadi slogan tanpa makna.

“Saya menyaksikan sendiri di salah satu Alfamart, tulisan parkir gratis terpampang jelas, tapi tetap saja ada yang memungut bayaran,” ujar Albar Sentosa Subari, Dewan Pakar Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan, dalam keterangannya di Palembang.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara aturan dan pelaksanaan. Apa yang seharusnya menjadi perlindungan bagi masyarakat, justru berubah menjadi bentuk pembiaran atas praktik liar yang merugikan publik.

Benang Kusut Pengawasan dan Sosial Ekonomi

Persoalan ini bukan hal sepele. Pungutan liar di area parkir yang seharusnya gratis menandakan lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat penegak hukum. Akibatnya, kebijakan pemerintah daerah kehilangan wibawa di mata rakyat.

“Masalah ini seperti mengurai benang kusut,” tuturnya. “Ada faktor sosial dan ekonomi di baliknya. Tukang parkir melakukannya karena desakan hidup, sementara konsumen dirugikan karena merasa sudah membayar biaya parkir dalam harga barang.”

Kondisi ini juga menimbulkan dilema: menertibkan juru parkir tanpa solusi ekonomi bisa memicu **kerawanan sosial dan tindak kriminal**, namun membiarkan praktik liar berarti membiarkan ketidaktertiban terus berlangsung.

Krisis Sosial Ekonomi yang Nyata**

Lebih jauh, fenomena parkir liar ini menjadi cerminan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lapangan kerja terbatas, ketimpangan kesejahteraan meluas, dan sebagian warga harus mencari nafkah dengan cara yang tidak formal.

“Di satu sisi, pemerintah menyerukan tertib dan disiplin, tapi di sisi lain rakyat dibiarkan berjuang sendiri di jalanan,” tegas Albar. “Kita butuh kebijakan yang menyentuh sektor riil, membuka lapangan kerja baru, dan memberi keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Ia juga menyoroti praktik **korupsi yang masih terjadi di berbagai level**, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Menurutnya, fenomena pungutan liar hanyalah salah satu efek dari sistem yang belum bersih dan belum berpihak penuh kepada rakyat kecil.

Perlu Komitmen dan Keberpihakan Nyata

Ke depan, Albar berharap agar pemerintah — baik pusat maupun daerah — benar-benar berkomitmen menciptakan lapangan kerja produktif dan menata kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

“Sudah saatnya pemerintah tidak hanya membuat aturan di atas kertas,” ujarnya. “Tulisan *PARKIR GRATIS* seharusnya tidak berhenti sebagai pajangan, tapi menjadi bukti nyata hadirnya negara melindungi rakyatnya.”

Dengan menegakkan aturan dan memperhatikan keadilan sosial, masyarakat akan kembali percaya pada pemerintah. Sebab keadilan yang tidak diwujudkan hanyalah kata-kata kosong yang kehilangan makna di hadapan realitas kehidupan sehari-hari.