Oleh: Saldipa Manullang (NPM: 2301110008).
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.
JIKA Anda membuka media sosial atau portal berita ekonomi belakangan ini, Anda akan menemukan dua narasi yang bertolak belakang. Narasi pertama adalah optimisme pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim masih kokoh di kisaran 5%. Namun, narasi kedua justru menyajikan realitas pahit di akar rumput, keluhan netizen tentang sulitnya mencari kerja, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terselubung, hingga harga barang pokok yang enggan ramah di kantong.
Fenomena ini bukan sekadar bumbu media sosial. Kita sedang menyaksikan fenomena nyata yang oleh para ekonom disebut sebagai the squeezing of the middle class terjepitnya kelas menengah.
Di tahun 2026 ini, kelas menengah Indonesia tampaknya mengambil satu keputusan bersama yang kompak memilih tiarap dan menahan belanja. Mengapa ini bisa terjadi, dan apa bahayanya bagi masa depan ekonomi kita?
Anatomi Kelas Menengah: Rentan Miskin, Jauh dari Bantuan
Kelas menengah adalah “anak tengah” dalam struktur sosio-ekonomi kita. Mereka adalah kelompok masyarakat yang bekerja keras, membayar pajak penghasilan secara patuh, dan menjadi motor utama konsumsi domestik. Sayangnya, mereka juga kelompok yang paling minim perlindungan (the forgotten layer).
Saat terjadi gejolak ekonomi, kelas bawah akan mendapatkan bantalan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bansos sembako. Kelompok atas (the haves) punya kecukupan aset untuk kebal dari inflasi. Sementara kelas menengah? Mereka berada di area abu-abu, tidak miskin untuk menerima bantuan pemerintah, tetapi tidak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan harga barang.
Berdasarkan data tren ekonomi makro hingga memasuki 2026, proporsi kelas menengah Indonesia justru mengalami penyusutan. Jutaan orang terlempar turun kelas menjadi kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) alias kelompok rentan miskin.
Ketika biaya pendidikan tinggi melambung, tarif tol menyesuaikan, dan harga pangan merangkak naik akibat efek domino rantai pasok global, tabungan kelas menengah adalah hal pertama yang dikorbankan. Berdasarkan data porsi tabungan terhadap pendapatan (saving-to-income ratio), tabungan kelas menengah terus tergerus demi memenuhi kebutuhan pokok yang kian mahal sebuah fenomena yang kerap diistilahkan sebagai mantab (makan tabungan).
Polarisasi Respons: Antara Doom Spending dan Frugal Living
Menariknya, respons kelas menengah dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini terbelah menjadi dua tren ekstrem yang sama-sama lahir dari rasa cemas (economic anxiety).
Sebagian kelompok terjebak dalam doom spending. Karena merasa tidak akan pernah mampu membeli aset jangka panjang seperti rumah, akibat harganya yang sudah tidak masuk akal dibanding kenaikan gaji, mereka melimpahkan uangnya untuk kesenangan jangka pendek. Konser musik, kopi susu premium, atau travelling menjadi pilihan. Ini adalah bentuk pelarian psikologis (coping mechanism) dari stres ekonomi jangka panjang.
Di sisi lain, mayoritas kelas menengah mulai menerapkan frugal living secara ekstrem. Mereka memotong anggaran tersier, menunda ganti kendaraan, dan beralih ke produk-produk lokal yang lebih murah (downshifting).
Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan asosiasi ritel modern, volume penjualan mobil dan pertumbuhan ritel sekunder menunjukkan tren stagnasi. Ketika kelas menengah menahan belanja, ini adalah sinyal bahaya bagi sektor ritel, otomotif, hingga properti.
Menghidupkan Kembali Motor Penggerak Ekonomi
Dari perspektif manajemen makro, ekonomi yang sehat tidak bisa hanya ditopang oleh segelintir orang kaya atau ketergantungan pada bansos jangka pendek untuk kelas bawah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus digerakkan oleh kelas menengah yang kuat dan percaya diri untuk membelanjakan uangnya. Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tiarapnya kelas menengah adalah ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyadari bahwa insentif untuk kelas menengah sudah sangat mendesak. Kebijakan yang dibutuhkan antara lain pemberian insentif atau penyesuaian lapisan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang lebih longgar agar disposable income (pendapatan siap beli) masyarakat meningkat.
Penyediaan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau dan realistis bagi generasi muda kelas menengah, bukan hanya berfokus pada Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemberdayaan industri manufaktur dan sektor formal yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas (decent jobs), bukan sekadar membiarkan masyarakat bergeser ke sektor informal (gig economy) yang pendapatannya tidak pasti dan tanpa jaminan sosial.
Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini memang tidak sedang karam, tetapi sedang berjalan di atas tali tipis. Menjaga daya beli kelas menengah bukan lagi sekadar pilihan kebijakan publik biasa, melainkan kunci keselamatan stabilitas ekonomi nasional.
Jika kelas menengah terus-menerus dibiarkan berjuang sendiri di antara kepungan inflasi dan beban pajak tanpa insentif yang memadai, mereka akan memilih untuk tetap “tiarap”. Dan jika motor penggerak utama ini mogok, maka target-target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di tahun-tahun mendatang hanya akan menjadi catatan indah di atas kertas, tanpa pernah dirasakan di meja makan masyarakat. *
