Penyu, Paus & Segara Kerthi

DULU, waktu kecil saya kira penyu itu kura-kura yang hobi liburan ke pantai. Kalau muncul di buku cerita, pasti sedang santai di pasir putih, berseri-seri.

Ternyata hidup penyu lebih dramatis dari sinetron tukang bubur, bertelur di pantai yang rawan dirusak manusia, diburu anjing, kena lampu sorot vila, belum lagi kalau nasib apes dijadikan hiasan di warung makan seafood. Cetacea alias paus dan lumba-lumba pun nasibnya tak kalah tragis. Kita tepuk tangan lihat mereka melompat di laut, tapi giliran mereka terdampar, kita bingung dan selfie duluan sebelum bantu.

Makanya saya senang, sekaligus curiga, ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029. Senang karena ini perlu. Curiga karena… ya tahu sendirilah. Rencana di negeri kita sering seperti janji gebetan manis di awal, menguap di tengah jalan. Dokumen setebal kitab warisan bisa saja jadi arsip penghuni laci, bukan pedoman hidup lapangan.

Kita bukan kurang rencana. Yang kurang itu eksekusi. Contohnya? Mari kita simak beberapa kisah nyata yang bikin penyu dan paus mungkin ingin pindah kewarganegaraan.

Di Sulawesi dan Maluku, ada Kawasan Konservasi Laut yang statusnya resmi, ada peta, bahkan SK Bupati. Tapi di lapangan? Sepi. Tidak ada petugas. Tidak ada papan informasi.

Ibarat rumah yang ditinggal penghuninya, tapi masih bayar pajak. Kalau ada pelanggaran? Yah, paling ditertibkan sekali setahun saat ada monitoring.

Lalu kasus penangkaran penyu yang malah jadi tempat selfie. Di beberapa daerah wisata, penyu dijadikan objek foto. Dipegang-pegang, diajak bercengkerama seperti artis FTV. Setelah “dilepasliarkan” (dengan prosesi dramatis), penyu dibiarkan berenang sendirian ke laut yang penuh plastik dan perahu motor. Tak ada pemantauan, tak ada perlindungan. Penyu pun mungkin bertanya, “Ini saya dilepas atau dikerjain?”

Di Bali sendiri, Teluk Benoa sempat nyaris direklamasi, padahal itu kawasan sakral dan habitat penting. Untung gerakan masyarakat adat dan lingkungan berhasil menahan proyek itu. Tapi di banyak daerah lain, seperti di pesisir Jawa, Kalimantan, dan Papua, kawasan mangrove diratakan demi tambak dan vila.

Penyu nggak sempat bertelur, paus nyasar ke dermaga, dan kita? sibuk bikin peringatan Hari Laut Sedunia dengan spanduk warna-warni.

Yang lebih menyakitkan, banyak program konservasi tak menyentuh masyarakat lokal, padahal merekalah yang paling tahu laut. Tapi karena pendekatannya top-down, akhirnya konservasi dianggap “program orang kota.”

Di pesisir Sumatera, beberapa nelayan bahkan mengaku baru tahu bahwa menangkap penyu dilarang, karena dulu tidak ada sosialisasi. Lalu kita marah ketika mereka tetap memburu penyu. Ya gimana, Mas? Kalau rakyat tak diajak ngobrol, jangan salahkan kalau mereka tidak ikut mimpi kita.

Bandingkan dengan negara lain. Di Monterey Bay, Amerika, nelayan diajak bikin perjanjian, alat tangkap disesuaikan biar tidak menangkap lumba-lumba, mereka dapat insentif.

Di Ogasawara, Jepang, anak-anak SD diikutkan dalam program adopsi penyu, mereka belajar sejak kecil bahwa penyu bukan cuma binatang, tapi bagian dari kehidupan.

Di Lovina, Bali ini contoh dari negeri sendiri, ekowisata lumba-lumba dijalankan dengan aturan tegas perahu tidak boleh terlalu dekat, mesin harus ramah suara. Di sana, turis diatur, bukan laut yang dikorbankan.

Oleh sebab itu, pertama, kurang implementasi yang serius dan berkelanjutan. Kedua, minimnya pelibatan warga lokal, padahal mereka kunci utama. Ketiga, koordinasi antarlembaga sering berbenturan, KKP jalan ke kanan, dinas lain ke kiri, pemerintah daerah malah mikir soal investasi.

Dan jangan remehkan nilai-nilai lokal, Kepala DKP Bali, Ir. Putu Sumardiana, dengan bijaknya berkata, “Segara Kerthi dalam Sad Kerthi adalah ajaran menjaga laut sebagai bagian dari keseimbangan hidup”.  Hal ini bukan sekadar kearifan lokal, tapi bisa jadi filosofi nasional. Kalau konservasi dikaitkan dengan spiritual dan budaya, dia tak perlu dijaga dengan polisi cukup dengan keyakinan dan kesadaran.

Sementara itu, di level global, Jacques Cousteau, legenda penjelajah laut, pernah bilang“People protect what they love, but they can only love what they understand.”
Maksudnya orang hanya akan melindungi sesuatu yang mereka cintai, dan mereka hanya mencintai yang mereka pahami.

Bahkan mantan Presiden RI Jokowi pernah bilang dalam pidato ekonomi biru “Keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat harus dijaga. Kita tidak bisa bicara laut berkelanjutan kalau nelayan tidak sejahtera”.[Bapak Jokowi, 2023, di Wakatobi].

Jadi, solusi harus masuk akal, bikin konservasi jadi gerakan, bukan sekadar program, mulai dari yang simpel tapi membumi. Misalnya aplikasi pelaporan paus/penyu terdampar berbasis warga. Yang lapor dapat reward pulsa, program adopsi penyu di sekolah dasar pesisir, anak-anak bisa beri nama dan lacak perkembangannya.

Lomba desa konservasi, yang menang dapat dana pembangunan infrastruktur atau wisata berbasis alam, dan keterlibatan tokoh adat, ulama pesisir, pemimpin agama, bahkan influencer laut. Kalau perlu undang Ustaz Abdul Somad ceramah di tengah tambak, atau minta Deddy Corbuzier undang lumba-lumba di podcast.

Karena penyu dan cetacea bukan hanya makhluk laut, tapi simbol bahwa laut kita sehat. Kalau mereka lenyap, yang kita wariskan ke anak cucu bukan cerita laut biru, tapi laut kusam beraroma solar dan plastik.

Jadi mari kita jaga laut, bukan karena tren, bukan karena proyek, tapi karena itu tanggung jawab kita. Jangan tunggu paus bikin surat pembaca [he..he..he],  apalagi  jika penyu sudah bosan bisa-bisa penyu naik ke DPR.

Kalau perlu, kita semua cetak kaos bareng dengan tulisan “Konservasi bukan basa-basi, kalau bukan kita, ya..siapa lagi?”.[***]

Irwan Wahyudi/foto : KKP