Tanya Program MBG, ID Card Jurnalis CNN Dicabut — Dewan Pers Angkat Suara
Oleh: Albar Santosa Subari
BritaBrita.com, Jakarta, 29 September 2025— Kepulangan Presiden Republik Indonesia dari lawatan ke beberapa negara pada Sabtu (27/9) disambut antusias awak media, baik dalam maupun luar negeri. Presiden juga menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB yang menjadi sorotan pemberitaan.
Namun, momen itu diwarnai insiden yang menimpa jurnalis **CNN Indonesia, Diana Valencia**. Ia sempat melontarkan pertanyaan terkait Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** yang tengah ramai diperbincangkan publik, menyusul munculnya kasus dugaan keracunan siswa penerima santapan MBG.
Sebagaimana dilansir *Uptudate Nusantara* yang dikutip dari Antara, Minggu (28/9), sekitar pukul 19.15 WIB Staf Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mendatangi CNN Indonesia dan mengambil kartu identitas pers milik Diana.
—
## Reaksi Dewan Pers dan PWI
Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pers.
**Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komarudin Hidayat**, menilai pencabutan kartu liputan berpotensi menghalangi kerja jurnalistik dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
> “Semua pihak harus menjaga kemerdekaan pers. Upaya seperti ini bisa mengancam prinsip kebebasan pers yang dijamin undang-undang,” ujarnya, Minggu (28/9).
Sementara itu, **Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari**, menegaskan pencabutan kartu liputan bisa dikategorikan sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 1 UU No. 40/1999.
—
## Pers, Soko Guru Demokrasi
Insiden ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Dalam sebuah seminar nasional kerja sama MPR RI dengan FISIP Unsri Palembang, pengamat sosial-politik **Fachry Ali** menegaskan bahwa pers adalah *soko guru demokrasi*.
Menurutnya, kebebasan pers yang dibingkai aturan dan etika akan memperkuat sistem demokrasi yang berpijak pada prinsip *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*.
Karena itu, wajar bila seorang jurnalis menggunakan haknya untuk menanyakan persoalan publik kepada kepala negara, apalagi menyangkut isu yang langsung dirasakan masyarakat. Membatasi ruang pertanyaan sama saja mempersempit ruang demokrasi.
