Menjaga Marwah Adat di Tengah Arus Modernisasi
Oleh: Albar Sentosa Subari – Dewan Pakar Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan.
Di tengah derasnya arus modernisasi dan keterbukaan informasi, nilai-nilai adat dan budaya bangsa seakan sedang diuji ketahanannya. Tradisi yang dahulu menjadi pengikat moral dan sosial masyarakat, kini perlahan terdesak oleh pola hidup praktis dan individualistik. Dalam konteks inilah, peran tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk menegakkan marwah kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.
Baru-baru ini, di wilayah Renah Alai, muncul sebuah aturan adat yang cukup menarik perhatian dan memicu diskusi hangat. Aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Desa Depati Seni Udo tersebut memuat sejumlah ketentuan yang dianggap sebagian kalangan sebagai langkah kontroversial.
Salah satu butirnya menyebutkan bahwa masyarakat Renah Alai maupun masyarakat luar Renah Alai dilarang berladang menggunakan tenaga orang Selatan, yang dimaksud adalah warga Palembang dan Bengkulu. Bagi yang melanggar, dikenakan sanksi adat berupa beras 20 gantang, seekor kambing, dan uang tunai Rp5 juta.
Selain itu, disebutkan pula bahwa jika pelanggaran tetap terjadi, maka induk semang wajib mengusir pelaku, dan apabila tidak, masyarakat akan mengambil tindakan. Bila tetap dilanggar, sanksi yang lebih berat dapat diterapkan — yakni pemutusan aliran PLTA dan air minum.
Aturan adat tersebut telah ditandatangani oleh Depati Seni Udo, diketahui oleh Kepala Desa, Ketua DPD Renah Alai, dan Depati Karti Manggala.
Kontroversi dan Kearifan Lokal
Bagi sebagian orang, keputusan adat ini mungkin terasa keras. Namun bila dilihat dari perspektif budaya, langkah ini dapat dimaknai sebagai *lupaya menjaga tatanan sosial dan kedaulatan lokal, agar sistem kehidupan tradisional tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman.
Adat sesungguhnya bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi merupakan manifestasi nilai moral dan keseimbangan sosial yang diwariskan oleh para leluhur. Ketika nilai-nilai itu terabaikan, yang hilang bukan hanya tradisi, tetapi juga roh kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia.
Tema seperti ini sangat penting untuk terus disosialisasikan. “Apalagi dalam mengantisipasi arus modernisasi yang semakin deras dan transparan. Lambat laun, kalau tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin terjadi pergeseran nilai-nilai budaya bangsa yang menganut asas kebersamaan
Bila hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pelemahan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa yang sesungguhnya menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya.
Adat, Identitas, dan Ketahanan Bangsa
Dalam konteks lebih luas, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menggalakkan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun Anggaran 2025. Salah satu tema besar kegiatan ini adalah Peran Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Ketahanan Bangsa.”
Program tersebut diikuti oleh sekitar 20 forum komunikasi di seluruh Sumatera Selatan, masing-masing mengutus lima anggotanya. Salah satu yang turut serta adalah Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Selatan (FPK Sumsel), yang baru saja dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada 30 Oktober 2025 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan antara adat, agama, dan negara dalam satu semangat: menjaga harmoni sosial dan kebangsaan di tengah perubahan zaman.
Adat bukan untuk menghalangi kemajuan, tetapi menjadi kompas moral agar langkah kemajuan tetap berpijak pada akar budaya sendiri. Di tengah modernisasi yang tanpa batas, menjaga adat berarti menjaga **jati diri bangsa.
Seperti pepatah lama mengatakan:
“Hilang adat, hilanglah bangsa.”
Maka, selama masih ada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah yang peduli terhadap nilai-nilai luhur ini, Indonesia akan tetap tegak dengan marwah dan martabatnya sendiri.
