Oleh: Bangun Lubis ( Wartawan Muslim)
INDONESIS adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa: tanah yang subur, laut yang luas dan kaya, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, serta rakyat yang dikenal ramah dan ulet.
Namun, di tengah segala anugerah itu, kita menyaksikan kenyataan pahit: negeri ini semakin carut-marut, kekuasaan seolah menjadi tempat bersenang-senang bagi segelintir orang, sementara rakyat justru kian terhimpit.
Fenomena ini bukan sekadar cerita di warung kopi atau keluhan di media sosial. Ia adalah realitas yang terlihat di jalanan, di meja birokrasi, di layar televisi, bahkan dalam isi percakapan keluarga. Kita seperti hidup di dalam drama panjang yang skenarionya ditulis oleh mereka yang hanya memikirkan keuntungan pribadi.
Kekuasaan yang Keenakan, Rakyat yang Kehilangan Harapan
Kekuasaan di negeri ini kerap terlihat seperti panggung besar di mana sebagian orang berpesta pora. Janji-janji manis kampanye yang dulu membangkitkan harapan, kini hanya menjadi catatan usang.
Ekonom senior Faisal Basri pernah mengingatkan:
“Ketimpangan ekonomi yang kita hadapi bukan sekadar soal angka, tetapi tentang rasa keadilan yang terus terkikis. Jika dibiarkan, ia akan menjadi bom waktu.”
Di sisi lain, hukum sering dipraktikkan dengan prinsip tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil yang mencuri karena lapar mudah sekali dipenjara, sementara para koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah bisa tetap tersenyum di depan kamera.
Pakar hukum Prof. Mahfud MD pernah berkata:
“Hukum itu seharusnya menjadi panglima, bukan alat kekuasaan. Jika hukum diperalat, negara ini hanya akan menjadi arena pertarungan yang tak pernah selesai.”
Ketimpangan yang Menganga
Pemandangan ironi itu begitu nyata. Di pusat kota, gedung pencakar langit berdiri megah, mal mewah penuh pengunjung, mobil-mobil mahal berseliweran. Namun, hanya beberapa kilometer dari sana, ada keluarga yang makan sekali sehari, anak-anak yang putus sekolah, dan orang tua yang berobat dengan mengandalkan belas kasihan tetangga.
Ahli sosiologi Franz Magnis-Suseno menulis dengan tegas:
“Masyarakat yang membiarkan sebagian warganya hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara yang lain hidup berlimpah, adalah masyarakat yang sedang berjalan menuju keruntuhan moral.”
Di tingkat global, ekonom peraih Nobel Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana warga dapat hidup bebas dari kelaparan, kebodohan, dan penindasan.
Media yang Membius, Bukan Mencerdaskan
Media semestinya menjadi pilar demokrasi, penyalur informasi yang jujur dan pembela kepentingan rakyat. Namun, dalam kenyataannya, sebagian media berubah menjadi corong kekuasaan, menyiarkan narasi yang menguntungkan pihak tertentu dan mengabaikan suara kritis.
Budayawan Goenawan Mohamad pernah mengingatkan:
“Pers yang tunduk pada kekuasaan akan mematikan demokrasi, karena rakyat kehilangan hak untuk tahu yang sebenarnya.”
Dan Noam Chomsky, filsuf politik asal Amerika, menegaskan:
“Propaganda bukan hanya alat pemerintahan otoriter. Dalam sistem demokrasi pun, ia digunakan untuk membentuk opini publik yang menguntungkan elite.”
Harapan Itu Masih Ada
Meski situasi tampak suram, sejarah membuktikan bahwa setiap masa sulit melahirkan momentum kebangkitan. Perubahan besar tidak selalu datang dari ruang rapat para penguasa, tetapi sering lahir dari kesadaran rakyat yang bersatu.
Politisi senior Amien Rais pernah berkata:
“Ketika rakyat sadar akan haknya dan berani menuntut, maka penguasa yang zalim tak akan bisa bertahan.”
Nelson Mandela, pejuang anti-apartheid yang pernah mendekam puluhan tahun di penjara, juga mengajarkan:
“Tampaknya selalu mustahil, sampai hal itu berhasil dilakukan.”
Indonesia tidak akan berubah jika rakyat hanya mengeluh. Ia akan berubah jika kita berani mengambil peran: bersuara, bergerak, menolak ketidakadilan, dan membangun kekuatan bersama.
Karena pada akhirnya, negeri ini bukan milik segelintir elite. Indonesia adalah milik kita semua, dan masa depannya ada di tangan kita.
