Oleh: Relda (NPM: 2301110063).
Mahasiswi Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.
KOTA Palembang terus bersolek. Dari jendela lintas rel terpadu atau Light Rail Transit (LRT) pertama di Indonesia, kita disuguhi pemandangan gedung-gedung tinggi yang mulai tumbuh, pusat perbelanjaan yang semakin padat, dan geliat infrastruktur yang modern.
Namun, jika kita turun ke kolong-kolong jembatan atau berjalan sedikit ke kawasan pinggiran seperti Kertapati atau Gandus, narasi kemajuan itu mendadak luntur. Di sana, wajah asli dari sebuah kota yang sedang bertumbuh terasa kontras pembangunan megah ternyata belum sepenuhnya ramah pada isi dompet rakyat kecil.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada Maret 2025 berada di level 9,04 persen, atau mencakup sekitar 162 ribu jiwa. Secara tren, angka ini memang mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, penurunan statistik di atas kertas tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri.
Mengapa? Karena penurunan ini tidak berjalan beriringan dengan stabilitas daya beli masyarakat bawah. Paradoks ini semakin nyata jika kita membedah data ketenagakerjaan dan indikator ekonomi makro lainnya.
Menurunnya angka kemiskinan sering kali bukan karena masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak, melainkan karena mereka terpaksa “bertahan hidup” di sektor informal (pedagang kaki lima, buruh harian, pengemudi ojek). Pendapatan mereka sangat rentan dan tidak menentu.
Dengan jumlah pengangguran yang masih berkisar di angka 56 ribu jiwa, kota ini menghadapi bom waktu sosial. Pertumbuhan ekonomi Palembang terbukti belum cukup inklusif untuk menyerap angkatan kerja lokal secara masif.
Bagi warga miskin dengan pendapatan pas-pasan, laju inflasi komoditas pangan (seperti beras, minyak goreng, dan cabai) berpotensi menyeret mereka yang berada di garis “hampir miskin” untuk kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan di Palembang tidak terjadi begitu saja. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan yang layak. Banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu. Di sisi lain, kebutuhan hidup terus meningkat, mulai dari harga bahan pokok, biaya pendidikan, hingga biaya tempat tinggal. Bahkan, masih terdapat puluhan ribu pengangguran di Palembang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat kecil.
Ketimpangan Pembangunan dan Putusnya Harapan
Ketimpangan pembangunan juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Pembangunan lebih banyak terlihat di pusat kota, sementara sebagian masyarakat di kawasan pinggiran masih kesulitan mendapatkan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Akibatnya, masyarakat miskin semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan yang mereka alami sejak lama.
Kemiskinan juga membawa dampak sosial yang besar. Banyak anak terpaksa putus sekolah karena membantu orang tua mencari nafkah. Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di lingkungan kurang layak, dengan sanitasi buruk dan akses kesehatan terbatas. Kondisi ini dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas, pengemis jalanan, hingga masalah sosial lainnya.
Dampak dari ketimpangan ini sangat mahal harganya secara sosial. Lingkaran setan kemiskinan (vicious cycle of poverty) terus berputar ketika anak-anak dari keluarga prasejahtera terpaksa putus sekolah demi membantu orang tua mengais rupiah. Ketika sanitasi buruk, akses kesehatan terbatas, dan pemenuhan gizi buruk menjadi makanan sehari-hari, kita sedang mempertaruhkan kualitas generasi masa depan Palembang.
Ironisnya, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, masih ada masyarakat yang kesulitan makan tiga kali sehari. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari seberapa besar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.
Pemerintah memang telah melakukan berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan bantuan sementara. Yang lebih dibutuhkan adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, serta pemerataan pembangunan hingga ke lapisan masyarakat bawah.
Kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial perlu ikut berperan membantu mereka yang masih hidup dalam keterbatasan. Sebab sebuah kota tidak dapat disebut maju apabila masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kesulitan.
Keberhasilan sebuah kota tidak boleh hanya diukur dari megahnya beton-beton infrastruktur atau gemerlap lampu mal di malam hari. Ukuran kemajuan yang sejati adalah seberapa jauh kota tersebut mampu melindungi warga yang paling rentan.
Palembang akan benar-benar menjadi kota yang berkembang dan sejahtera jika pembangunan yang dilakukan tidak meninggalkan satu pun warganya di belakang. Sudah saatnya hasil pembangunan itu singgah dan menetap di meja makan rakyat kecil, bukan sekadar lewat di atas kepala mereka. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat megah di pusat kota, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. *
