PAPUA: MENEGAKKAN NEGARA, MEMENANGKAN KEPERCAYAAN

PAPUA: MENEGAKKAN NEGARA, MEMENANGKAN KEPERCAYAAN

Oleh Rosihan Arsyad

Suara pesawat kecil yang membelah langit pegunungan Papua selama puluhan tahun identik dengan harapan. Dari udara, pesawat-pesawat perintis mengangkut obat-obatan, tenaga kesehatan, guru, bahan makanan, kitab suci, surat-surat keluarga, hingga bayi yang harus segera dirujuk ke rumah sakit. Di banyak tempat yang belum terhubung jalan darat, baling-baling pesawat adalah denyut nadi kehidupan.

Karena itu, ketika seorang pilot misionaris dilaporkan tewas ditembak di Yahukimo pada awal Juli 2026, yang gugur bukan hanya seorang penerbang. Yang ikut terluka adalah rasa kemanusiaan kita. Serangan terhadap mereka yang membawa kehidupan tidak pernah dapat dibenarkan oleh alasan politik apa pun. Korbannya bukan hanya keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga masyarakat pedalaman yang kehilangan satu-satunya jembatan menuju dunia luar.

Peristiwa itu sekali lagi menunjukkan kenyataan yang sering terlupakan. Konflik Papua tidak lagi sekadar berbicara tentang kedaulatan, sejarah, atau politik. Ia telah menjadi tragedi kemanusiaan yang terlalu panjang. Setiap peluru yang dilepaskan tidak hanya mengenai sasaran di lapangan, tetapi juga menghancurkan kesempatan anak-anak untuk belajar, menghambat pelayanan kesehatan, mengusir tenaga profesional, dan memperlambat pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah berusaha menjawab persoalan Papua dengan berbagai cara. Pemerintah membangun jalan lintas pegunungan, bandara perintis, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, jaringan telekomunikasi, serta mengucurkan Dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar. Aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari kelompok bersenjata. Tidak ada daerah lain di Indonesia yang memperoleh perhatian fiskal sebesar Papua.

Namun pertanyaan yang jujur harus tetap diajukan. Mengapa, setelah begitu banyak sumber daya dicurahkan, konflik belum juga berakhir?

Jawabannya tidak mungkin sesederhana mengatakan pemerintah gagal. Tidak pula cukup dengan menyatakan seluruh persoalan berasal dari kelompok separatis. Kedua pandangan itu terlalu dangkal untuk menjelaskan sebuah konflik yang telah berlangsung lebih dari enam puluh tahun.

Papua adalah pertemuan berbagai persoalan yang saling berkaitan: sejarah yang masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan, ketimpangan pembangunan, lemahnya tata kelola pemerintahan, korupsi, eksploitasi sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, perang informasi di tingkat internasional, hingga penggunaan kekerasan sebagai alat perjuangan politik.

Karena itulah pendekatan yang hanya mengandalkan satu instrumen tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Operasi keamanan dapat menekan kelompok bersenjata, tetapi tidak otomatis membangun kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, pembangunan ekonomi tanpa rasa aman juga tidak akan berkembang. Jalan raya tidak akan membawa kesejahteraan apabila guru takut mengajar, tenaga kesehatan enggan bertugas, dan investor memilih menjauh karena ancaman kekerasan.

Konflik Papua bukan hanya persoalan keamanan. Ia adalah persoalan kepercayaan. Dan kepercayaan tidak pernah lahir hanya dari kekuatan senjata ataupun besarnya anggaran. Kepercayaan lahir ketika masyarakat merasakan keadilan, memperoleh pelayanan yang baik, dihormati martabatnya, serta memiliki keyakinan bahwa negara hadir bukan hanya untuk memerintah, melainkan juga untuk melindungi dan menyejahterakan.

Mengapa Strategi Lama Belum Berhasil?

Jika diukur dari besarnya perhatian pemerintah, Papua seharusnya telah menjadi salah satu kawasan paling maju di Indonesia. Tidak ada provinsi lain yang memperoleh kombinasi kebijakan sebesar Papua: Otonomi Khusus dengan dukungan fiskal yang sangat besar, pembangunan infrastruktur secara masif, pemekaran wilayah administrasi, penguatan pelayanan dasar, serta kehadiran aparat keamanan dalam jumlah yang signifikan.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa investasi negara yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan lahirnya perdamaian yang berkelanjutan.

Di sinilah diperlukan keberanian untuk melakukan evaluasi secara jujur.

Kesalahan pertama adalah kecenderungan melihat Papua hanya sebagai persoalan keamanan. Memang benar, negara tidak boleh membiarkan kelompok bersenjata menyerang warga sipil, guru, tenaga kesehatan, pekerja pembangunan, maupun penerbangan sipil. Penegakan hukum merupakan kewajiban konstitusional. Akan tetapi, keamanan hanyalah prasyarat bagi perdamaian, bukan perdamaian itu sendiri.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menganggap seluruh persoalan Papua akan selesai apabila pemerintah sekadar membuka ruang dialog. Pandangan ini juga mengabaikan kenyataan bahwa selama kelompok bersenjata masih menggunakan kekerasan sebagai instrumen politik, masyarakat sipil akan tetap hidup dalam ketakutan. Dialog hanya dapat menghasilkan kemajuan apabila semua pihak menghormati kehidupan manusia dan menghentikan serangan terhadap warga yang tidak terlibat konflik.

Kesalahan kedua adalah mengukur keberhasilan pembangunan semata-mata dari besarnya anggaran dan panjangnya jalan yang berhasil dibangun.

Jalan raya memang penting. Bandara perintis sangat dibutuhkan. Pelabuhan, jembatan, jaringan listrik, internet, sekolah, dan rumah sakit merupakan fondasi pembangunan modern. Namun pembangunan fisik tidak otomatis melahirkan rasa keadilan.

Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sejarah, ruang hidup, dan warisan leluhur. Karena itu, setiap proyek pembangunan yang menyangkut hutan, sungai, atau wilayah adat harus diawali dengan konsultasi yang sungguh-sungguh, transparansi, dan pembagian manfaat yang adil. Pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial dan budaya berisiko menimbulkan penolakan, sekalipun tujuan ekonominya baik.

Kesalahan ketiga adalah lemahnya tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.

Selama ini, kritik sering diarahkan kepada pemerintah pusat. Kritik itu sah apabila didasarkan pada fakta. Namun kejujuran intelektual menuntut kita mengakui bahwa tidak sedikit persoalan justru lahir dari buruknya pengelolaan di tingkat lokal. Dana Otonomi Khusus yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya menjadi mesin percepatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.

Sayangnya, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, birokrasi yang lemah, serta rendahnya akuntabilitas menyebabkan sebagian manfaat dana tersebut tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Korupsi di Papua bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara. Ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak Papua.

Kesalahan keempat adalah kegagalan membangun kepercayaan.

Kepercayaan tidak dapat dibeli dengan uang. Ia dibangun melalui pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika pelayanan publik berjalan baik, hukum ditegakkan secara adil, masyarakat adat dihormati, aparat bertindak profesional, dan pemerintah hadir mendengar aspirasi warga, kepercayaan akan tumbuh. Sebaliknya, setiap tindakan yang dianggap tidak adil, setiap penyalahgunaan wewenang, dan setiap praktik korupsi akan mengikis kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah.

Sementara itu, kelompok bersenjata juga melakukan kekeliruan strategis yang mendasar.

Dengan menjadikan guru, tenaga kesehatan, pekerja sipil, penerbang perintis, dan masyarakat sebagai sasaran kekerasan, mereka tidak sedang memperkuat posisi politiknya. Sebaliknya, mereka memperburuk penderitaan rakyat Papua sendiri. Kampung yang kehilangan guru akan kehilangan masa depan. Daerah yang ditinggalkan tenaga kesehatan akan kehilangan harapan hidup. Wilayah yang dianggap tidak aman akan semakin tertinggal karena investasi, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi enggan berkembang.

Tidak ada perjuangan politik yang memperoleh legitimasi moral apabila dibangun di atas penderitaan masyarakat yang diklaim hendak dibela.

Inilah sebabnya mengapa konflik Papua terus berulang. Negara belum sepenuhnya berhasil memenangkan kepercayaan. Sebagian elite lokal belum sepenuhnya menjalankan amanat rakyat dengan jujur. Sementara kelompok bersenjata terus memilih jalan kekerasan yang justru memperpanjang penderitaan masyarakat Papua.

Apabila diagnosisnya keliru, obat apa pun tidak akan menyembuhkan penyakit. Sebaliknya, apabila akar persoalannya dipahami secara utuh, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakhiri salah satu konflik terpanjang dalam sejarah republik ini.

Strategi Baru: Menegakkan Negara, Memenangkan Kepercayaan

Apabila diagnosisnya adalah hilangnya kepercayaan, maka resep penyelesaiannya tidak mungkin hanya berupa penambahan pasukan atau penambahan anggaran. Indonesia memerlukan strategi nasional yang memadukan keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keempatnya bukan pilihan yang saling menggantikan, melainkan empat kaki yang menopang bangunan perdamaian. Hilang satu saja, bangunan itu akan timpang.

Langkah pertama adalah memastikan negara tetap memegang monopoli atas penggunaan kekuatan. Tidak ada negara berdaulat yang dapat membiarkan kelompok bersenjata menguasai wilayah tertentu, menyerang aparat, membunuh warga sipil, membakar sekolah, atau meneror penerbangan sipil. Penegakan hukum yang profesional dan terukur merupakan syarat mutlak. Namun operasi keamanan harus dilaksanakan dengan disiplin tinggi, menghormati hukum, melindungi warga sipil, dan menghindari tindakan yang justru memperluas ketidakpercayaan masyarakat.

Langkah kedua adalah menetapkan bahwa pelayanan kemanusiaan berada di luar konflik. Rumah sakit, sekolah, puskesmas, gereja, masjid, tenaga kesehatan, guru, pekerja sosial, dan penerbangan perintis harus dipandang sebagai institusi kemanusiaan yang tidak boleh dijadikan sasaran oleh siapa pun. Dunia menghormati prinsip bahwa mereka yang membawa kehidupan harus dilindungi. Papua seharusnya tidak menjadi pengecualian.

Rangkaian peristiwa selama dua dekade terakhir menunjukkan betapa mahal harga yang harus dibayar ketika prinsip itu dilanggar. Pilot asal Selandia Baru John McDougall kehilangan nyawanya pada 2001. Pada 2023, Phillip Mehrtens disandera selama hampir sembilan belas bulan setelah pesawatnya dibakar di Nduga. Pada 2024, Glen Malcolm Conning ditembak ketika menerbangkan helikopter yang mengangkut tenaga kesehatan. Awal Juli 2026, Nicholas F. Goselin, pilot misionaris Associated Mission Aviation, kembali menjadi korban ketika menerbangkan penerbangan sipil di Yahukimo.

Daftar itu bukan sekadar catatan korban. Ia adalah peringatan bahwa bahkan mereka yang mempertaruhkan hidup demi melayani masyarakat pedalaman pun tidak luput dari ancaman. Jangankan rakyat yang tidak berdosa, para penerbang yang mengantarkan obat-obatan, guru, tenaga kesehatan, logistik, dan harapan pun menjadi sasaran teror.

Bayangkan apabila suatu hari seluruh pilot perintis memutuskan bahwa risiko di Papua telah melampaui batas yang dapat diterima. Tidak ada perusahaan yang bersedia mengirim awaknya. Tidak ada keluarga yang rela melepas anak, suami, atau ayah mereka untuk terbang ke wilayah yang nyawanya setiap saat dipertaruhkan. Yang pertama kali lumpuh bukanlah pemerintah pusat. Yang lumpuh adalah kehidupan masyarakat pedalaman Papua. Pesawat yang tidak lagi datang berarti obat tidak tiba, pasien tidak dapat dirujuk, guru tidak mencapai sekolah, hasil kebun tidak dapat dipasarkan, dan harga kebutuhan pokok melonjak karena jalur distribusi terputus. Dalam keadaan demikian, korban terbesar tetaplah rakyat Papua sendiri.

Langkah ketiga adalah membersihkan tata kelola pemerintahan dari korupsi. Selama lebih dari dua puluh tahun, negara telah mempercayakan Dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar. Dana itu seharusnya menjadi investasi bagi manusia Papua, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Setiap rupiah yang diselewengkan sesungguhnya merampas kesempatan seorang anak memperoleh pendidikan yang layak, menghilangkan peluang seorang ibu mendapatkan pelayanan kesehatan, dan menunda lahirnya kesejahteraan yang dijanjikan.

Langkah keempat adalah mengubah paradigma pembangunan. Papua tidak membutuhkan pembangunan yang hanya mengejar angka investasi atau pertumbuhan ekonomi. Papua membutuhkan pembangunan yang membuat masyarakat adat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Tanah ulayat harus dihormati, musyawarah didahulukan, manfaat ekonomi dibagi secara adil, dan kelestarian lingkungan dijaga. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya alat berat yang bekerja, tetapi dari semakin banyaknya keluarga Papua yang hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih sejahtera.

Pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampu memenangkan pertempuran. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang mampu membuat rakyatnya percaya bahwa masa depan mereka lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera bersama republik ini daripada melalui jalan kekerasan. 

Penutup: Tidak Ada Jalan Pintas Menuju Papua yang Damai

Tidak ada solusi yang sederhana bagi konflik yang telah berlangsung lebih dari enam puluh tahun. Siapa pun yang menawarkan jawaban tunggal sesungguhnya sedang menyederhanakan persoalan yang sangat kompleks. Mengirim lebih banyak pasukan tanpa memperbaiki tata kelola pemerintahan tidak akan melahirkan perdamaian yang lestari. Sebaliknya, membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan memberikan Otonomi Khusus tanpa mampu menjamin keamanan juga tidak akan menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Indonesia memerlukan strategi baru yang lebih utuh.

Strategi itu harus dimulai dengan satu prinsip yang tidak boleh ditawar: negara tidak boleh kalah oleh teror. Kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum. Tidak ada kompromi terhadap pembunuhan, penyanderaan, pembakaran fasilitas umum, maupun serangan terhadap penerbangan sipil. Kewibawaan negara justru diukur dari kemampuannya melindungi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, atau tempat tinggal.

Namun keberhasilan negara tidak boleh hanya diukur dari banyaknya senjata yang berhasil disita atau berapa orang yang ditangkap. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya jauh lebih sederhana, tetapi jauh lebih bermakna: apakah anak-anak Papua dapat pergi ke sekolah tanpa rasa takut; apakah ibu hamil dapat memperoleh layanan kesehatan tepat waktu; apakah guru bersedia mengajar hingga pelosok; apakah tenaga kesehatan merasa aman menjalankan pengabdian; apakah pesawat perintis kembali menjadi lambang harapan, bukan sasaran penembakan; dan apakah masyarakat adat merasakan bahwa pembangunan benar-benar meningkatkan martabat serta kesejahteraan mereka.

Indonesia juga harus memenangkan pertarungan yang sering diabaikan, yaitu pertarungan melawan kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan ketidakadilan. Musuh-musuh inilah yang selama puluhan tahun menjadi pupuk bagi tumbuhnya rasa kecewa dan ketidakpercayaan. Selama masih ada anak Papua yang putus sekolah, kampung yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan, atau dana publik yang dikorupsi, pekerjaan negara belum selesai.

Dalam waktu yang sama, masyarakat Papua juga berhak memperoleh masa depan yang bebas dari intimidasi kelompok bersenjata. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang apabila hidup di bawah ancaman kekerasan. Tidak ada ekonomi yang tumbuh ketika investor, guru, dokter, dan pilot takut datang. Tidak ada kesejahteraan yang lahir dari rasa takut.

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan menghentikan kebiasaan saling menyalahkan. Pemerintah pusat harus berani mengevaluasi setiap kebijakan yang belum berhasil. Pemerintah daerah harus membuktikan bahwa Otonomi Khusus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir elite. Aparat keamanan harus terus menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan generasi muda Papua harus diberi ruang yang lebih besar untuk menjadi bagian dari solusi. Dan kelompok bersenjata harus menyadari bahwa setiap peluru yang diarahkan kepada warga sipil sesungguhnya melukai masa depan Papua sendiri.

Pada akhirnya, konflik Papua bukan hanya tentang mempertahankan batas wilayah negara. Konflik ini adalah ujian apakah Republik Indonesia mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh warganya, dari Sabang sampai Merauke.

Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak operasi keamanan yang pernah dilakukan. Sejarah akan mengingat apakah bangsa ini mampu mengubah tanah yang lama diliputi konflik menjadi tanah yang dipenuhi harapan.

Indonesia tidak akan memenangkan hati rakyat Papua hanya dengan kekuatan senjata. Sebaliknya, Indonesia juga tidak akan memperoleh perdamaian hanya melalui dialog tanpa kepastian hukum. Perdamaian yang sejati hanya akan lahir ketika ketegasan negara berjalan beriringan dengan keadilan, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berpihak kepada rakyat, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan perlindungan tanpa kompromi terhadap setiap nyawa manusia.

Karena itu, tujuan akhir kita bukan sekadar mempertahankan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Tujuan yang lebih besar adalah memastikan setiap anak Papua merasa bahwa republik ini adalah rumahnya, tempat ia dihormati, dilindungi, dan diberi kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan kemenangan atas sebuah kelompok, melainkan kemenangan atas ketidakpercayaan yang terlalu lama memisahkan negara dan sebagian rakyatnya.

Yasyi Hill, 5 Juli 2026

Referensi Pilihan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS): Statistik Papua dan Papua Pegunungan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Data Transfer ke Daerah dan Dana Otonomi Khusus.

Laporan tahunan Komnas HAM mengenai Papua.

Publikasi Bank Dunia, Asian Development Bank, dan UNDP mengenai pembangunan kawasan timur Indonesia.

Kajian akademik berbagai perguruan tinggi Indonesia mengenai pembangunan, masyarakat adat, dan tata kelola di Papua.