Mengembalikan Ruh Politik: Jalan Adab dan Etika Menuju Kesejahteraan Rakyat

Mengembalikan Ruh Politik: Jalan Adab dan Etika Menuju Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Tedy Dwi Fani, Zakaria dan Syamsu Riyadi –  Unsur Pimpinan DPW Partai Gelora Sumatera Selatan

Di tengah riuh rendahnya panggung politik modern yang kerap terjebak dalam pragmatisme kelompok dan perebutan kekuasaan jangka pendek, publik hari ini mulai merindukan sesuatu yang mendasar: sebuah ruh.

Politik belakangan cenderung dipandang secara sinis sebagai sekadar arena transaksi kekuasaan, bukan lagi sarana pengabdian yang tulus. Akibatnya, konsep “adab” atau “etika politik” sering kali dianggap sebagai barang antik—indah didebatkan sebagai slogan kampanye, namun langka ditemukan dalam kenyataan sehari-hari.

Namun, bagi Partai Gelora Indonesia, adab dan nilai-nilai kehidupan islami yang luhur bukanlah aksesoris retorika. Nilai-nilai ini adalah jangkar penggerak sekaligus kompas moral dalam mewujudkan visi besarnya: menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berakar pada pesan profetik yang universal, sekaligus sejalan dengan pandangan para ilmuwan sosial serta pengamat internasional tentang pentingnya moralitas dalam tata kelola kenegaraan.

Etika sebagai Jantung Kesejahteraan

Mengapa adab sangat menentukan urusan isi piring nasi rakyat? Hubungannya sangat logis dan kasat mata. Ketika adab dan rasa takut kepada Tuhan mendasari perilaku para pembuat kebijakan, maka kebocoran anggaran publik akibat korupsi dapat dipangkas secara radikal. Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai secara merata selama kekayaan negara hanya berputar di lingkaran segelintir elite yang tuna-moral.

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah memberikan panduan sekaligus peringatan yang sangat tegas mengenai pentingnya memegang teguh amanah dan keadilan dalam kepemimpinan:

> *”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”* (QS. An-Nisa: 58).

Prinsip teologis ini secara presisi berkelindan dengan teori sosial modern. Ilmuwan politik terkemuka dari Harvard University, Francis Fukuyama, dalam karya monumentalnya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, menegaskan bahwa kemakmuran suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik (high-trust society). Kepercayaan yang tinggi itu lahir dari modal sosial (social capital), yang akarnya tidak lain adalah moralitas, kejujuran, dan etika yang dijunjung bersama. Ketika para pelaku politik memiliki adab untuk menjaga amanah, rakyat akan menaruh hormat dan percaya pada institusi negara. Rasa percaya inilah yang menjadi pelumas utama roda ekonomi, investasi, dan pembangunan nasional.

Pandangan Dunia tentang Politik Berbasis Nilai

Menerjemahkan kehidupan islami dalam panggung politik berarti menghadirkan kepemimpinan yang memiliki “hati” dan empati. Islam mengajarkan bahwa esensi kepemimpinan adalah dedikasi untuk melayani, bukan instrumen untuk menindas atau memperkaya diri. Hal ini ditegaskan dalam sebuah pesan profetik yang sangat mendalam:

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.”* (HR. Abu Nu’aim).

Ketika para pengambil kebijakan menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat (khadimul ummah), maka manifestasi nilai islami yang universal (rahmatan lil ‘alamin) akan mewujud nyata dalam kebijakan publik yang inklusif. Di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan, jaminan kesehatan yang manusiawi, hingga akses pendidikan bermutu yang merata tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agama.

Banyak pengamat internasional melihat bahwa masa depan demokrasi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada kemampuannya mengintegrasikan nilai budaya lokal dan spiritual ke dalam sistem modern. John Keane, Profesor Ilmu Politik dari University of Sydney, mengingatkan bahwa demokrasi yang kering dari nilai-nilai moral dan etika cenderung runtuh menjadi oligarki yang manipulatif. Akibatnya, hukum dan aturan yang dilahirkan pun menjadi kaku, transaksional, dan abai terhadap nasib rakyat kecil.

Oleh karena itu, pendekatan Partai Gelora yang mengedepankan etika politik sejalan dengan tuntutan global akan ethical governance (tata kelola yang beretika). Kita tidak sedang mendiskusikan formalisme simbolik yang kaku atau pendekatan ekstrem yang memicu pembelahan sosial. Sebaliknya, yang diusung adalah substansi dari nilai Islam itu sendiri: keadilan substantif, kesantunan dalam berdialektika, kelapangan dada menerima kritik, serta komitmen total pada kemaslahatan publik.

Komitmen Nyata: Kesejahteraan dan Kehormatan Bangsa

Masyarakat Indonesia secara natur adalah masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi harmoni. Di tengah kejenuhan publik akibat polarisasi yang tajam dan politik saling serang, narasi politik yang santun, sejuk, dan merangkul justru akan menjadi magnet baru yang sangat kuat. Menampilkan politik yang beradab adalah sebuah pembeda (*distinction*) yang sangat menyegarkan di mata rakyat.

Bagi Partai Gelora, memastikan perut rakyat terisi dan kesejahteraan tercapai adalah tugas yang mendesak. Namun, bagaimana cara mencapai kesejahteraan itu juga menentukan martabat kita sebagai bangsa. Ada tiga pilar utama yang menjadi jangkar perjuangan ini:

1. Kepemimpinan yang Amanah: Menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral yang berat di hadapan manusia dan Tuhan, sehingga setiap rupiah anggaran negara murni ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

2. Keadilan Sosial yang Menyatukan: Menerapkan esensi ajaran Islam untuk melindungi yang lemah dan membuka ruang bagi semua anak bangsa untuk maju bersama, tanpa ada kelompok yang merasa dipinggirkan.

3. Politik Gagasan yang Meneduhkan: Menyudahi kultur politik saling menjatuhkan dan menggantinya dengan kompetisi ide serta solusi konkret demi kemajuan peradaban bangsa.

Pada akhirnya, adab dan kehidupan islami yang diterjemahkan secara universal adalah kunci utama untuk membuka pintu kesejahteraan yang berkah. Ketika politik dijalankan dengan standar moral yang tinggi, maka kemakmuran bukan lagi sekadar deretan angka statistik yang dingin di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang dapat dirasakan kehangatannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Editor: Bang Bangun Lubis