SBC: Mens Rea Dugaan Korupsi Semen Baturaja Terlihat dari Rangkaian Fakta Persidangan
Britabrita.com, PALEMBANG – Sumsel Budget Centre (SBC) menilai rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan korupsi distribusi semen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan nilai kerugian negara sekitar Rp74,37 miliar telah memberikan petunjuk penting bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengurai unsur kesengajaan atau mens rea dalam perkara tersebut.
Koordinator Analis Utama SBC, Riza Toni Siahaan, berpendapat bahwa perkara ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), melainkan harus ditelusuri lebih jauh mengenai bagaimana keputusan bisnis yang berisiko tersebut dibuat, siapa yang mengambil keputusan, serta siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan itu.
Menurutnya, pengakuan mantan Direktur Pemasaran SMBR, Jamil, mengenai penunjukan distributor PT Kapuas Musi Madelyn (KMM) yang tidak sesuai SOP merupakan fakta persidangan yang patut mendapat perhatian serius.
“Kalau seorang mantan direktur pemasaran mengakui bahwa proses penunjukan distributor dilakukan di luar SOP, maka JPU memiliki pintu masuk yang sangat jelas untuk menguji lebih jauh apakah penyimpangan tersebut merupakan keputusan administratif semata atau memang terdapat kesengajaan dalam rangkaian perbuatan yang berujung pada kerugian perusahaan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
SBC juga menyoroti aspek profesionalitas dan kehati-hatian SMBR dalam memilih mitra bisnis. Terlebih, apabila dalam persidangan benar terungkap bahwa pihak yang ditunjuk sebagai mitra distributor memiliki keterbatasan mendasar dalam kemampuan membaca dan menulis.
“Ini pertanyaan serius. Bagaimana perusahaan sebesar Semen Baturaja melakukan kerja sama distribusi dengan mitra yang bahkan menurut keterangan yang terungkap di persidangan tidak memiliki kemampuan baca tulis? Bagaimana proses verifikasi, penilaian kelayakan, administrasi, hingga penandatanganan perjanjian dilakukan? Siapa yang memastikan bahwa mitra tersebut layak dan mampu menjalankan tanggung jawab bisnisnya?” tegas Riza.
Menurut SBC, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kelemahan administrasi biasa. JPU perlu menguji apakah terdapat pengabaian yang disengaja terhadap prinsip kehati-hatian perusahaan, terutama ketika keputusan penunjukan distributor dilakukan di luar prosedur yang semestinya.
Selain itu, fakta mengenai persoalan pembayaran distributor, kelanjutan pengiriman semen ketika kewajiban pembayaran bermasalah, serta tidak optimalnya upaya pencairan jaminan melalui Jamkrindo dan Askrindo juga perlu dirangkai secara utuh.
Bagi SBC, rangkaian peristiwa tersebut harus diuji untuk melihat apakah terdapat pola keputusan yang secara sadar mengabaikan mekanisme pengamanan aset dan keuangan perusahaan.
“Jangan sampai perkara ini berhenti pada narasi bahwa semuanya terjadi karena tekanan pasar, kapasitas produksi berlebih, atau keinginan mengejar target penjualan. Alasan bisnis harus diuji dengan fakta. Dalam perusahaan BUMN, target penjualan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan SOP, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik,” tambahnya.
SBC mendorong JPU untuk mendalami hubungan antara proses penunjukan distributor, pemberian fasilitas kredit, pengiriman semen, kewajiban pembayaran, serta pengelolaan jaminan. Termasuk menguji siapa saja yang mengetahui, menyetujui, dan memiliki kewenangan dalam setiap tahapan keputusan tersebut.
“Yang harus dibuktikan bukan hanya siapa yang menandatangani keputusan, tetapi juga apakah sejak awal ada kesengajaan untuk mengabaikan prosedur, bagaimana risiko kerugian itu diketahui, dan apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari rangkaian kebijakan tersebut. Di situlah unsur mens rea harus diuji secara serius,” tutupnya.
SBC menegaskan akan terus mengawal proses hukum perkara dugaan korupsi distribusi semen SMBR agar seluruh fakta persidangan dibuka secara transparan dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
